Menanti Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Terpilih

Share Button:


Oleh: Heri Afrizon, Birokrat di Provinsi Riau

SEBAGAIMANA kita ketahui Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau yakni terpilih bapak Syamsuar dan bapak Edi Natar Nasution, dan kemudian tanggal 20 Februari 2019 sudah dilantik beberapa waktu lalu oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 

Tugas pertama yang menjadi fokus Kepala Daerah terpilih ini tentunya pada program 100 hari pertama menjabat untuk membuktikan janji-janji politik yang telah mereka tebar. Meskipun 100 hari pertama bukanlah ukuran sempurna dalam menilai suatu kinerja pemerintahan. Namun konsep ini diyakini sebagai indikator konvensi, untuk mengukur efektifitas suatu pemerintahan baru.

Pasangan Kepala Daerah terpilih ini tentunya, cenderung pertama kali akan merealisasikan program 100 hari efektif ketika ritme kepemimpinan mereka masih baru dan segar dan eforia kemenangan masih kuat dan harapan konstituen masih terngiang-ngiang dalam ingatan.

Istilah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat dan digunakan oleh masyarakat, media massa dan akademisi sebagai ukuran keberhasilan pemerintahan sejak Franklin D Roosevelt (FDR) memelopori konsep 100 hari pertama ketika menjabat presiden pada 1933.

Adapun fokus 100 hari pertama terlihat pada 10 program yang telah dicanangkan oleh Pak Syamsuar dan Pak Edi Nasution sebagai berikut; Pertama, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan Hutan (Karhutlah) ke Daerah. Kedua, menyiapkan Ranperda wajib belajar 12 tahun, memastikan anak usia SLTA mendapatkan pendidikan di SMA atau SMK dan MA.

Ketiga, membenahi pelayanan kesehatan melalui BPJS di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. Keempat, pembenahan Pengelolaan Aset Daerah. Kelima, menyiapkan Call Center Pengaduan Masyarakat.

Keenam, menyiapkan sarana dan Prasarana Vidio Conference Gubernur/ Wakil Gubernur dengan Bupati/Walikota. Ketujuh, pembenahan Birokrasi. Kedelapan, merumuskan Konsep Riau hijau dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kesembilan, meningkatkan pencapaian Reforma Agraria berupa perhutanan sosial dan TORA. Kesepuluh, meningkatkan koordinasi Kabupaten/Kota dengan Kantor Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan PBB perkebunan.

Setakat ini, 10 program diatas perlu mendapat perhatian dari sejumlah pihak, terutama dari para pemerhati dari akademisi, pihak legislatif, pihak yudikatif dari kalangan birokrasi dan swasta maupun elemen lain dari masyarakat dan politik praktis, untuk memberikan pengawasan dan dukungan penuh guna pencapaian program yang yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Di lain pihak tak semua program populis yang dimunculkan pada jangka waktu ini.

Pada 10 program tersebut diberikan prioritas. Karena ada beberapa program yang perlu diselesaikan secara cepat berkaitan dengan program Pusat seperti pencegahan Karhutlah begitu pula pada takarannya terlalu berat.

Misalnya pengentasan angka kemiskinan dan pengentasan pengangguran kemungkinan dicanangkan untuk jangka panjang dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau selama 5 Tahun Masa jabatan selesai.

Kita berharap dan menantikan, pasangan Kepala Daerah ini segera mewujudkan program 100 harinya sehingga perlu melakukan konsolidasi ke luar (eksternal) dan ke dalam (internal). Konsolidasi keluar dimaksudkan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat, Forkopimda, para Kepala Daerah Kabupaten/ Kota masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, bahkan dengan pasangan kandidat yang kalah.

Selain konsolidasi eksternal, pasangan Kepala Daerah yang telah duduk di singgasana kekuasaannya juga perlu melakukan konsolidasi secara internal ke dalam Aparatur Birokrasi. Jika diibaratkan dapurnya pemerintahan berada di Sekretariat Daerah maka para OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi juga siap perang dalam arti siap membantu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kepala OPD harus mengetahui kondisi kekuatan tugas dan fungsinya, penganggarannya sesuai dengan Visi dan Misi Pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk jangka pendek 100 hari, bagaimana peralatannya, bagaimana logistiknya dan segala perlengkapan tetek bengek yang lain dibutuhkan oleh Gubernur dan Wakilnya.

Konsolidasi aparatur birokrasi perlu dilakukan untuk mengetahui besaran anggaran dalam memulai rencana 100 hari pertama. Sejauh mana sarana prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah termasuk asset dan sebagainya. Karena ketika dilantik, maka seluruh asset Pemerintah Daerah berada dalam penguasaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Melalui konsolidasi tersebut, maka Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat memberikan kenyamanan aparatur dalam bekerja, termasuk dalam rangka memberikan kepercayaan dan amanah kepada para birokrat berdasarkan sistem merit. 

Kesuksesan program 100 hari dengan kerja 5 tahun sesuai periode masa jabatan Kepala Daerah tersebut tak berbanding lurus. Belum ada jaminan, Kepala Daerah yang sukses dengan program 100 hari, akan berhasil menunaikan tugas hingga lima tahun ke depan. 

Namun kita berharap program 100 hari akan menjadi barometer Kepala Daerah terpilih untuk menjangkau program 5 tahun kedepannya hingga berhasil selaras dengan keinginan masyarakat Provinsi Riau pada umumnya menuju pencapaian program sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.***

Share Button:
No Response

Leave a reply "Menanti Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Terpilih"