PLN Upgrade PLTU Mangkrak dan Diakui sebagai Keberhasilan Proyek 35.000 MW?

Infografis/detikfinance.com

Oleh: Ahmad Daryoko, Koordinator Indonesia Valuation Energi System (Invest)

TIBA-tiba pada akhir Agustus 2018, Presiden Jokowi menyampaikan di beberapa stasiun televisi seperti Metro Tv, Tv One dan lainnya, bahwa proyek power station PLN 35.000 MW sebagai kebanggaan Pemerintahnya, yang diluncurkan Jokowi pada Maret 2015, dan hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun sudah selesai 50 persen atau selesai 17.500 MW.

Sungguh luar biasa kontraktor yang bisa menyelesaikan proyek sebesar itu dalam waktu yang relatif singkat! Benarkah demikian? 

Sesuai pengalaman penulis, sebuah proyek pembangkit, apakah PLTA, PLTU, PLTP atau lainnya, dengan kapasitas di atas 500 MW hanya bisa diselesaikan minimal dalam waktu 5 tahun. Kecuali bila tahap perencanaan, tender dan lahan sudah siap, maka 4 tahun bisa selesai.

Jadi, sinyalemen tersebut sebenarnya bagaimana? Hanya tiga kemungkinan. Pertama, Jokowi bohong. Kedua, mengklaim proyek era SBY yang belum diresmikan atau belum selesai 100 persen. Atau ketiga, memperbaiki proyek PLN yang berasal dari PLTU China yang mangkrak.

Pada kesempatan ini penulis hanya ingin membahas poin ketiga, yakni kemungkinan PLN memperbaiki PLTU China yang mangkrak dengan uang sendiri demi mengejar target 35.000 MW, yang dari awal ditengarai sebagai proyek pencitraan Jokowi.

Indikasi bahwa terdapat ribuan PLTU mangkrak PLN yang kemudian diperbaiki lagi dengan anggaran baru PLN, awalnya diketahui dari adanya Program Leased back yang akan dilakukan PT Indonesia Power dan PT PJB. Keduanya adalah anak perusahaan pembangkit PLN. Namun langkah ini didemo oleh Serikat Pekerja kedua anak perusahaan tersebut sekitar awal 2016. 

Rupanya program Leased back hanya merupakan modus dari Direksi PLN atas instruksi Pemerintah untuk memperbaiki pembangkit-pembangkit China yang mangkrak itu dengan cara menyerahkannya kembali ke China untuk diperbaiki. 

Namun sesudahnya pembangkit-pembangkit yang notabene milik PLN itu akan dioperasikan oleh kontraktor-kontraktor China selama 20 tahun dalam konsep IPP (Independen Power Producer) dan PLN harus membeli stroomnya. Wajar kemudian didemo oleh dua Serikat yang ada di anak-anak perusahaan PLN tersebut.

Adapun konsep Leased back (disewakan kembali) ke China tersebut adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan China saat Presiden Jokowi berkunjung ke China yang pertama sekitar Mei 2015. 

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jokowi menyanggupi perbaikan sejumlah PLTU tersebut, yang logikanya harus menjadi tanggungan kontraktor-kontraktor China itu. Apakah tidak ada garansi? Kok belum sampai lima tahun sudah jebol dan ditinggal begitu saja? Dan justru Jokowi mengalah terhadap Xie Jinping guna lakukan Leased Back? 

Di sinilah kemudian muncul dugaan ada indikasi pengelabuan kepada rakyat untuk mengejar prestasi proyek 35.000 MW. Meskipun dengan mengorbankan uang sekitar Rp 100 triliun yang akan ditukar dengan konsep Leased Back ke China selama 20 tahun.

Setelah didemo oleh serikat-serikat di IP dan PJB, kemudian kontraktor-kontraktor China yang merupakan perwakilan dari BUMN China Shin Hua, China Datang, Guardian, dan Shinomach tersebut dengan dibantu oleh BUMN Keuangan Indonesia serta Kantor Hukum papan atas Indonesia di Jakarta, datang ke penulis selaku Pembina SP PLN dengan membawa konsep baru perbaikan PLTU mangkrak bernama Kerja Sama Usaha (KSU). Dan minta jaminan penulis agar tidak diganggu Serikat Pekerja di lingkungan PLN. Namun setelah dipelajari ternyata konsepnya sama persis dengan Leased Back, maka konsep KSU pun akhirnya penulis tolak. 

Namun selanjutnya penulis mendapat informasi bahwa proyek perbaikan pembangkit mangkrak tersebut terus berjalan dengan kontraktor dan pendanaan yang tidak jelas. 

Oleh karenanya masalah ini penulis laporkan ke KPK, tepatnya ke Divisi pencegahan korupsi. Mengingat informasi yang diterima bahwa proyek ini tetap jalan dengan minta fatwa ke BPK, BPKP, Kejagung, dan Polri. 

Namun KPK akhirnya mengatakan bahwa informasi tersebut tidak betul. Selanjutnya penulis melaporkan hal yang sama ke Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dan hanya mendapatkan jawaban terimakasih atas masukannya dari Sekjen DPR RI.

Namun sekali lagi akhir Agustus 2018 Jokowi menyampaikan bahwa proyek 35.000 MW telah selesai 50%. Sehingga perlu audit terhadap proyek 35.000 MW.

Audit itu mestinya mencakup beberapa hal penting. Pertama, benarkah sudah selesai 50%? Benarkah proyek tersebut dari 0 % atau proyek baru? Kalau berasal dari PLTU mangkrak, siapa yang mendanai? Hal ini menurut penulis perlu tindak lanjut dari BPK secepatnya.***

Bagikan
No Response

Leave a reply "PLN Upgrade PLTU Mangkrak dan Diakui sebagai Keberhasilan Proyek 35.000 MW?"