Advertisement

PLN='Politisasi Listrik Negara'?

Koordinator Indonesia Infrastructure Watch, Ahmad Daryoko.foto/spperjuanganpln.org

Oleh: Ahmad Daryoko, Koordinator Indonesia Infrastructure Watch

KETIKA menjelang Pilpres 2014, PLN indikasinya menjadi 'barang dagangan' para Capres. Di antaranya ada satu 'euphoria' bila salah satu Capres berhasil menduduki kursi kepresidenan maka Capres dimaksud akan membangun Proyek Power Station 35.000 MW dan KA Cepat Jakarta-Bandung. Artinya, PLN di sini bisa dijadikan salah satu BUMN yang dapat 'dipolitisasi' untuk kepentingan 'politik pencitraan'. 

Padahal, urusan kelistrikan sudah ada koridornya, ada Undang Undang, Peraturan Pemerintah (PP), AD/ART serta aturan lain agar pengelolaan listrik professional dan tidak sembrono. Karena bila pengelolaan listrik dilakukan serampangan, apalagi hanya untuk pencitraan politik, maka ratusan triliun Rupiah akan terhambur dan rakyatlah yang akan menanggungnya dalam bentuk kenaikan tarif listrik.

Tata aturan tersebut untuk PLN di antaranya ada yang disebut sebagai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23/Tahun 1994. Sehingga tidak bisa suka-suka dalam pengembangan kelistrikan PLN.

Terus bagaimana dalam konteks Proyek 35.000 MW, yang akhirnya menjadi issue nasional kelistrikan akibat  menjadi  'jualan' salah satu Capres saat itu? Perlu diketahui bahwa sesuai RUPTL 2008–2018 yang ditandatangani Dirut PLN Fahmi Mochtar, bahwa kebutuhan sampai 2018 hanya perlu tambahan 22.168 MW atau untuk proyeksi 2019 (dilebihkan 10% sebagai kontraksi listrik) menjadi 24.384 MW, bukan 35.000 MW. 

Andaikan forecasting kebutuhan daya sampai 2019 tersebut dihitung memakai data kelistrikan 2014 dimana saat itu total kapasitas pembangkit adalah 53.065 MW (data Ditjen Ketenagalistrikan KESDM 2014 ), maka dengan pertumbuhan ekonomi 5% paling hanya dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 21.226 MW, sekali lagi bukan 35.000 MW.

Dari penjelasan dan data-data diatas, terlihat bahwa PLN sangat strategis dan bisa dipakai untuk kepentingan politik. Terlebih lagi bila kita lihat Laporan Statistik PLN tahun 2018, bahwa beban puncak seluruh Indonesia menurut laporan itu menurun 0,07%, sementara beban puncak system interkoneksi Jawa-Bali hanya mencapai 27.069 MW atau turun 5,47% dari tahun sebelumnya. Artinya, prediksi Indonesia butuh tambahan proyek 35.000 MW pada 2019 itu, indikasinya hanya untuk kepentingan politik. 

Apalagi kemudian launching secara resmi sebagai program Pemerintah pada awal Mei 2016. Pertanyaan besarnya adalah, proyek power station 35.000 MW itu memakai RUPTL yang mana saat launching? Seperti apa perhitungan RUPTL revisi tersebut (kalau ada)? Sampai saat ini tidak ada jawaban dari Pemerintah, kecuali jawaban sekenanya dari para pejabat terkait.***

urbannews: @@urbannews13
Advertisement