Saat Enggar Impor Beras, Jokowi Ada Dimana?

oleh
ED86B1A9 4189 4607 B47F 185157EC9F9E
Muslim Arbi.foto/kabartoday.co.id

Oleh: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan (GarpU)

SAAT Menteri Perdagangan, Enggartiato Lukito impor beras sebanyak 2,3 juta ton pada 2018, Presiden Joko Widodo berada di mana? 

Karena saat itu sempat terjadi kegaduhan nasional dalam kasus impor beras itu. Menteri Perdagangan yang adalah kader partai Nasdem itu sempat dikritik tajam DPR dan Kepala Bulog, Budi Waseso sempat bersitegang sampai terucap “mata mu”. Toh impor tetap jalan. 

Dan hari ini, beras impor itu sebagian membusuk. Dan rencana akan dimusnahkan. Tidak sedikit, 20.000 ton yang membusuk itu; jika dikalikan Rp 8.000/liter. Maka dana APBN yang sia-sia itu sebesar Rp 160 Miliar. 

Tagar #TangkapEnggar dua hari ini menjadi Trending Topic dengan 19 ribu lebih tweets. Tagar yang di inisiasi oleh Iwan Sumule dari Partai Gerindra itu nampaknya didukung oleh Partainya. 

Beberapa waktu lalu, Rizal Ramli juga bersuara keras agar Enggar, mantan politisi Golkar itu, dicopot. Juga pengamat ekonomi Faisal Basri anggap Enggar biang kerusakan dari Importasi Pangan. 

Baca Juga  Soroti Undang Undang Unilateral Amerika Serikat, Azis Syamsuddin Sarankan Pemerintah Perhatikan Semua Aspek Sebelum Ambil Sikap Soal Uighur

Penulis juga menulis agar Enggar diganti bahkan bila perlu ditangkap KPK atas sejumlah kasus-kasus impor yang membelitnya. 

Bahkan KPK memanggil mantan Ketua REI ini agar diperiksa dalam kasus Bowo Sidik tapi membangkang dan anak-anak buah di Kemendag pun berani melawan KPK saat dipanggil untuk diperiksa. Nama Enggar pun hilang dari BAP Bowo Sidik sehingga mantan anggota DPR Gokar itu pun bingung saat di Persidangan.

Sebenarnya selain kasus Bowo Sidik, banyak izin impor pangan selain beras juga disorot para pengamat dan aktifis, seperti Gula, Garam, Bawang Putih, Bahan baku miras (Ethanol) dan lainnya. Semua perijinan patut diusut tuntas jika mau membenahi persoalan importasi pangan selama Kementerian Perdagangan dijabat Enggar.

Terkait dengan soal di atas, publik lalu bertanya-tanya, hebat benar Politisi asal Cirebon ini? Importasi pangan, yang sesungguhnya bertentangan dengan janji Jokowi saat Pilpres. Jokowi berjanji untuk setop impor pangan di antara 66 janji Pilpres 2014. Toh dilakukan Enggar. 

Baca Juga  Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan SDA Minerba Layangkan Surat Terbuka, Minta KPK Periksa Tindak Pidana pada Tahapan Divestasi PT Freeport Indonesia

Kalau lihat dari sikap diamnya, Jokowi sepertinya setuju. Tapi, bisa saja Jokowi akan beralibi itu kan kerjaan Menteri Perdagangan. Jangan kaitkan dengan saya. Seperti yang sering publik dengar selama ini “Bukan urusan saya”. 

Sikap jokowi yang mendiamkan Enggar impor pangan yang langgar komitmen pilpres sesungguhnya bisa dikatakan Jokowi setuju. 

Makanya belakangan ketika Enggar dihujat, semestinya Jokowi juga tidak bisa lari dari tanggungjawab. Karena menteri-menteri Jokowi hanya laksanakan tugas. Semua beban tanggungjawab di pundak Jokowi. 

Apakah karena itu KPK juga akhirnya ewuh pakewuh sentuh Enggar dalam kasus yang rugikan negara ratusan miliar beras busuk ini.

Konon, dalam importasi beras yang dilakukan saat musim panen padi dalam negeri ini ada target-target rente yang hendak diburu oleh para importir. 

Baca Juga  Keluarga Enam Laskar FPI Tantang Aparat Polri Sumpah Mubahalah

Jika Jokowi tidak segera mengganti Enggar waktu itu dan tetap membiarkan Enggar, publik anggap Enggar memang sengaja “dipiara” Jokowi untuk sedot dana Pilpres dalam kasus importasi pangan yang sebenarnya dilanggar itu. 

Publik pasti menduga, bisa saja Enggar tetap dipertahankan karena memberi keutungan bagi Jokowi. 

Bisa saja karena itu KPK juga takut tangkap dan proses enggar yang kasusnya sudah banyak dikritik itu. Padahal KPK bisa saja lakukan itu tanpa beban demi pemberantasan dan pencegahan kasus-kasus korupsi yang telah dan sedang dilakukan penguasa.

Publik lalu anggap, jika tidak ada “apa-apa” antara Jokowi dan Enggar. Bisa saja Enggar telah dipecat lama dari kursi kebinet dan Jokowi bisa perintahkan KPK segera periksa Enggar untuk menepis tudingan ini. Tapi, nyata tidak dilakukan Jokowi sampai usia kabinet 2104-2019 berakhir bukan?***

Tuban, 4 Desember 2019

Tentang Penulis: Hengki Seprihadi

Gambar Gravatar
Professional Journalist