Sektor Ketenagalistrikan di Ujung ‘Maut’!

Share Button:
Infografis/aktual.com

Oleh: Ahmad Daryoko, Ketua Dewan Pembina Serikat Pekerja PLN

TERNYATA Transmisi 500 KV PLN Jawa-Bali bukan satu Unit Bisnis lagi dari PLTU Suralaya (di ujung Barat) sampai Bali (di ujung Timur). Tetapi telah terbagi dalam tiga Unit Bisnis EHV (Extra High Voltage), dan satu Unit Bisnis P2B (Pengaturan dan Penyaluran Beban). Yaitu PLN TJBB (Transmisi Jawa Bagian Barat), PLN TJBT (Transmisi Jawa Bagian Tengah), PLN TJBTB (Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali), dan PLN P2B (Pengaturan dan Penyaluran Beban).

Ini artinya untuk kelistrikan Jawa-Bali hanya tinggal satu langkah lagi mengikuti skenario Zionis International yang pada tahun 1998 mereka telah terbitkan The Power Sector Restructuring Program (PSRP). Ini adalah privatisasi atau penjualan PLN Jawa-Bali dan menyerahkan PLN Luar Jawa-Bali ke Pemerintah Daerah. 

Kebijakan ini lahir akibat terbitnya Letter Of Intent (LOI) pada 31 Oktober 1997. Akibat hutang luar negeri saat itu sekitar USD 132 miliar. Nah, saat ini hutang era Jokowi ke China sekitar USD 150,5 miliar dan China belum minta diterbitkannya LOI.

Saat ini sisi Pembangkit Jawa-Bali, 30 persen telah diserahkan ke Asing dan Aseng dalam konsep IPP (Independent Power Producer). Sementara mereka  pegang Take Or Pay (TOP) Clause, sehingga daya total prakteknya berasal dari pembangkit swasta yang menyedot subsidi listrik di APBN, antara Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun per tahun, dan makin mahalnya tarif listrik. Sementara sisi ritail mayoritas juga  telah berada di tangan para taoke Alfamart dan kawan-kawan dalam bentuk Token. 

Bila tiba-tiba Menteri ESDM menerbitkan SK bahwa PLN P2B dicabut dari PLN ,dan resmi berfungsi sebagai, 1). Operator System, 2). Operator Pasar atay Pengendali pasar listrik Jawa-Bali, maka lembaga ini akan berwujud sebagai Badan Pengatur Pasar Tenaga Listrik atau BAPETAL, semacam SKK Migas untuk sektor Migas. 

Lembaga ini sebagai Lembaga Independen yang beroperasi di luar kewenangan PLN. Apalagi seluruh Pembangkit, Transmisi dan Distribusi kemudian dijual ke Asing dan Aseng (sesuai PERPRES No 44/2016 yang diterbitkan Presiden Jokowi pada September 2016), maka tarif listrik Jawa-Bali sepenuhnya akan mengikuti mekanisme pasar bebas dan PLN Jawa-Bali, Bubar!

Tarif Listrik diperkirakan akan melonjak sekitar lima kali lipat dari tarif saat ini (saat ini sekitar Rp 1.200,- per kWh). Inilah yang selama ini dikenal dengan istilah Unbundling System.

Dan hal diatas sangat mungkin karena beban hutang yang bejibun, apalagi hutang ke China disertai intimidasi dengan pengiriman TKA secara ilegal.

Implikasi dari Unbundling System yang sangat mengerikan adalah terjadinya over pricing atau lonjakan tarif listrik yang tiba-tiba saat terjadi peak load atau beban puncak yang berlangsung sekitar jam 17.00-23.00. 

Yang terjadi di Kamerun adalah 15 kali lipat dari tarif normal. Ini semua terjadi karena mekanisme pasar bebas ketenagalistrikan akibat hukum supply and demand yang berlangsung dalam system MBMS (Multy Buyers and Multy Sellers System).

Dan semua ini ada di depan mata kita Bangsa Indonesia! Karena Regulasi dan sistem yang ada sudah digiring ke arah itu.

Kalau dulu masih ada beberapa LSM yang mengkritisi masalah ini, sehingga dengan bekerja sama dengan SP PLN berkali-kali mampu gagalkan skenario Zionis ini! Tapi saat ini LSM kritis tersebut sudah berada dibawah grip Rezim. 

Sehingga memang sangat memprihatinkan, tidak ada lagi Lembaga yang kritisi masalah ini! Wallahua'lam bhi ash sha-wab!***

Share Button:
No Response

Leave a reply "Sektor Ketenagalistrikan di Ujung ‘Maut’!"