Strategis Pengelolaan Aset Daerah secara Terintegrasi

Oleh: Heri Afrizon, Birokrat bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

 

BERBICARA masalah aset tidak terlepas dari persoalan kepemilikan termasuk kepemilikannya yang di kuasai oleh perseorangan, pihak swasta dan terakhir dikuasai oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan dari Pemerintah  Daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai melalui anggaran dan belanja daerah. 

Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. 

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. 

Melalui pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern yang mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat. 

Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik. 

Pada prinsipnya aset suatu daerah memiliki fungsi yaitu : (pertama) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah. (kedua) Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah. (ketiga) Pengamanan aset daerah. (keempat) Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Berkenaan Pengamanan Aset Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum dalam hal legal audit, dimana diperlukan strategi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara terintegrasi   dengan langkah-langkah sebagai berikut;

Pertama, Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring, evaluasi dan melakukan penertiban dan pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Kedua, Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pada OPD dalam rangka pemasangan tanda barang letak tanah / pemagaran, pengurusan bukti kepemilikan (Sertifikat, BPKB) namun belum atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Ketiga, Melaksanakan penyusunan tata tertib pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang pada gudang penyimpanan. 

Keempat, Melaksanakan pembinaan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah serupa sertifikat, menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah, gedung selain tanah dan gedung secara tertib dan aman sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Kelima, Melaksanakan pembinaan dan koordinasi persetifikatan tanah dan pemasangan. 

Keenam, Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan dokumen kendaraan dinas dan penarikan kendaraan dinas yang akan diproses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal aspek legalitas aset daerah yang telah menjadi milik daerah dan telah dikelola diperlukan kebijakan Kepala Daerah yang strategis.

Pertama, Penilaian barang milik daerah (aset) dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 

Kedua, Penilaian barang milik daerah (aset) sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai, pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

Ketiga, Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Keempat, Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD. 

Kelima, Penilaian barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: Penilai Pemerintah dan Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota. 

Keenam, Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan Gubernur /Bupati / Walikota. 

Ketujuh, Penilai Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab penilai. 

Kedelapan, Hasil penilaian Barang Milik Daerah atau aset tidak bergerak ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota. 

Kesembilan, Dalam kondisi tertentu, Gubernur / Bupati / Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah. 

Kesepuluh, Penilaian dimaksud adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. 

Kesebelas, Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

Keduabelas, Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.Terkait pada pengamanan fisik aset daerah, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. 

Diperlukan tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemerintah Daerah harus melakukan tindakan ketelitian dan kejelasan serta keterbukaan dari pengelola, pengguna dan kuasa pengguna dalam memberikan informasi mengenai aset tidak bergerak yang diperlukan dalam membuat laporan Barang Milik Daerah, melakukan rekrut pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan pengamanan aset daerah pada UPTD yang dibentuk khusus menangani masalah aset daerah terkhusus pengamanan terhadap aset tidak bergerak. 

Akhirnya Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrument atau aplikasi secara elektronik (e Aset Daerah) yang tepat untuk melakukan pendataan aset daerah terintegrasi dengan Kabupaten/Kota, pengelolaan aset daerah secara profesional, transparans, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.***

Bagikan
No Response

Leave a reply "Strategis Pengelolaan Aset Daerah secara Terintegrasi"