TPF 22 Mei 2019, Suatu Keharusan

No comment 252 views
Share Button:
Banner Infografis Misteri Peluru Tajam Kerusuhan 22 Mei 2019. image/Liputan6.com/Faizal Fanani

Oleh: Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik)

SAMPAI hari ini, setelah kerusuhan berupa bentroknya demonstran dengan Polisi tanggal 22 Mei 2019 yang lalu di depan Bawaslu dan Tanah Abang, masih bersileweran berita-berita yang terkadang sulit dibedakan mana yang hoaks dan mana yang kejadian sebenarnya.

Pihak Polisi dalam setiap konpres yang dilakukan berulang-ulang melalui media mainstream TV, membangun opini yang cukup apik untuk meyakinkan publik, bahwa Polisi khususnya Brimob telah menangani para demonstran, (bahkan Polisi menyebutnya dengan sebutan perusuh) dengan profesional dan persuasif. Polisi tidak dipersiapkan dengan senjata tajam, hanya pentungan, pelindung/tameng, dan peluru gas air mata.

Dalam kerusuhan yang berlangsung semalaman dini hari 22 Mei 2019 di depan Bawaslu dan Tanah Abang, menghasilkan korban jiwa yang jumlahnya simpang siur. Penjelasan resmi 6 orang tewas, ada yang menyebutkan 8 orang, dan bahkan ada menyebutkan belasan orang, masuk rumah sakit ratusan orang karena luka-luka berat dan ringan.

Ratusan orang ditangkap (sekitar 250 orang lebih sebagai tersangka), beberapa pucuk senjata, anak panah, batu, botol molotov, uang dalam ampelop total Rp 5 juta dan uang dollar diketemukan. Asrama Polisi di Petamburan diserbu, dan ada 25 mobil terbakar.

Dari pihak pendemo, beredar di media sosial, melalui video pihak Polisi mengejar-ngejar demonstran, bahkan ada seorang demonstran tertangkap dipukuli rame-rame, dan ada juga Masjid yang porak poranda kena peluru gas air mata.

Mereka yang tewas terkena peluru tajam yang menurut Polisi bukan dari Polisi. Kemudian juga diketemukan setumpukan peluru pajam, dan macam-macam peristiwa yang memilukan dan patut diduga sudah terjadi pelanggaran HAM.

Dalam skema kerusuhan tersebut, dapat dipetakan bahwa ada dua pihak yang saling berinterkasi. Pihak pertama demonstran tertib berhadapan dengan Polisi di depan Bawaslu. Pihak kedua Polisi dengan demonstrans liar (perusuh), saat demonstran tertib sudah menarik diri.

Kenyataan di lapangan, tidaklah persis yang dipetakan dalam pola dua pihak demonstran berhadapan dengan Polisi. Ada irisan kedua kelompok tersebut yang sulit mengidentifikasikanya.

Di sinilah titik rawan suatu peristiwa demonstran yang sering terjadi di Indonesia. Ada saja yang mencoba bermain di air keruh. Hal tersebut bisa dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, tidak kecuali pemerintah dan Polisi itu sendiri.

Agar tidak terjadi saling tuding antara Polisi dan masyarakat demonstrans dan korban tindakan kekerasan oleh Polisi, maka perlu dilakukan penyelidikan terjadinya kerusuhan secara komprehensif.

Presiden Joko Widodo harus segara melakukan langkah konkret untuk mengokohkan demokrasi di Indonesia, dan mencegah masuknya lembaga dunia karena Pemerintah diduga sudah melanggar HAM, sebagai berikut; Pertama, membentuk Tim Pencari Fakta yang indepeden, melalui Keputusan Presiden.

Kedua, TPF harus bekerja cepat, mengumpulkan bukti-bukti, mencek korban, mewawancarai para saksi hidup yang terlibat di lokasi. Ketiga, menginvestigasi Polisi dan jalur komando yang berlangsung saat kejadian peristiwa , mendalami SOP yang telah diterapkan.

Keempat, melakukan kros cek antara penjelasan Polisi, dengan penjelasan demonstran yang jadi korban dan yang ditangkap, serta masyarakat setempat, dicocokkan dengan bukti yang diperoleh.

Dengan keempat langkah yang dilakukan TPF tersebut, setelah dianalisis, direkonstruksi, dibuat kesimpulan, dan rekomendasi kepada Presiden secara transparan, apa adanya, dan selanjutnya Presiden melakukan langkah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena telah melakukan langkah yang benar.

Jika Presiden Jokowi, tidak membuat sikap, langkah atau keputusan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, maka akan mendorong sikap publik yang mengungkapkan ketidakpuasannya, dengan melaporkannya ke lembaga-lembaga HAM dunia.

Jika Indonesia tidak berbuat untuk melindungan Hak Azasi Manusia, biasanya akan terbangun opini di dunia, bahwa Indonesia telah mati sebagai negara demokrasi. Indonesia akan dikucilkan dalam pergaulan dunia, seperti Korea Utara, dan Myanmar, dan negara-negara otoriterian lainnya. TPF Suatu Keharusan, #Save Indonesia.***

Cibubur, 25 Mei 2019

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "TPF 22 Mei 2019, Suatu Keharusan"