‘Plintiran’ yang Bela Menteri BUMN

No comment 889 views

Ahmad Daryoko.foto/spperjuanganpln.org

GARA-gara INVEST menilai Menteri BUMN "Offside" dalam konteks PLN, maka disana-sini muncul pembelaan kepada sang Menteri dari pihak-pihak pendukung privatisasi PLN dan liberalisasi kelistrikan Jawa-Bali. 

Mereka mengatakan bahwa putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016 yang menganulir pasal 10 ayat (2) itu memang melarang terjadinya Unbundling, tetapi Unbundling yang tidak dapat dikontrol oleh Negara. Kalau Unbundling yang dapat dikontrol negara masih boleh diterapkan seperti adanya sejumlah IPP dan Ritail saat ini. 

Nah, disini terlihat mereka tidak tahu asal-usul konsep Privatisasi PLN dan Liberalisasi kelistrikan seperti yang terjadi di Jawa-Bali saat ini.

Bahwa ini semua berawal dari terbitnya Letter Of Intent (LOI) pada 31 Oktober 1997 yang ditandatangani Presiden Soeharto atas permintaan  IFIs atau International Finance Institutions seperti WB, ADB, IMF dan lain-lain. IFIs yang diwakili IMF minta antara lain agar PLN diprivatisasi (dijual, disingkirkan) dan kelistrikan diambil alih oleh swasta. Caranya adalah dengan memecah usaha kelistrikan (Unbundling) dan penjualan listrik dilakukan secara 'Kompetisi' pasar bebas. Tujuan Unbundling agar Transmisi dan Distribusi PLN terpisah dari Pembangkit dan Ritail yang akan dikuasai swasta, sehingga PLN hanya jadi 'penjaga tower' saja. Ini semua merupakan konsep IFIs yang dinamakan The Power Sector Restructuring Program (PSRP) yang dijadikan Naskah Akademik lahirnya UU Ketenagalistrikan baik UU No 20/2002 maupun UU No 30/2009.

Konsep Unbundling diatas diakui Meneg BUMN Laksamana Sukardi dalam Sidang MK tahun 2004 yang termuat dalam buku Putusan MK No 01-021-022/PUU-I/2004 halaman 104  yang berbunyi:

"Di bidang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) masih diberikan kesempatan yang pertama untuk bidang usaha Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik (pasal 18 dan 19). Di daerah yang sudah menerapkan kompetisi, PT. PLN (Persero) hanya dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang Transmisi dan Distribusi."

Dari pengakuan Meneg BUMN Laksamana Sukardi di depan Sidang MK tersebut merupakan bukti beberapa hal berikut.

Pertama, Unbundling adalah strategi untuk memisahkan Transmisi dan Distribusi dari Pembangkit dan Ritail yang akan dijual ke swasta atau akan dikuasai swasta.

Kedua, untuk daerah yang sudah menerapkan kompetisi (MBMS), PLN hanya boleh melaksanakan usaha Transmisi dan Distribusi alias cuma jaga tower. Dan ketiga, kelistrikan memang mau dikompetisikan!

Kesimpulannya, dari pengakuan Meneg BUMN Laksamana Sukardi dalam konteks Unbundling, bahwa Unbundling adalah strategi untuk pelaksanaan kompetisi. Namanya juga kompetisi, para pesertanya memiliki hak independen yang tidak bisa diintervensi atau diatur oleh siapa pun, kecuali aturan kompetisi itu sendiri yang ditentukan Lembaga Independent P2B, termasuk Menteri atau Negara sekalipun. Dan fakta diatas PLN pun hanya sebagai penjaga tower!

Artinya, pemasaksaan kehendak adanya IPP dan MBMS di Jawa-Bali  saat ini dengan usaha 'plintiran' istilah Unbundling, tidak memiliki dasar. Karena program Unbundling yang aslinya merupakan konsep IFIs bernama PSRP sudah diakui Meneg BUMN Laksamana Sukardi!

Berarti usaha swastanisasi dan Liberalisasi Kelistrikan sudah ada dari dulu? Jawabnya, yes! Karena setiap era kekuasaan ada 'penumpang gelapnya' yaitu oknum pejabat yang memakai kekuasaannya untuk bisnis!

Tetapi saat itu bisa kami lawan lewat 'manuver' SP PLN. Baik demo, talk show, really, ancaman mogok bahkan JR ke MK. 

Hanya saat ini kami berhadapan dengan oknum penguasa yang 'muka tembok'! Padahal jargonnya Nawa Cita yang kelihatannya saja etatisme! Ternyata Liberal!! Harus dilawan!! Merdeka! Allahuakbar!!

Jakarta, 20 Mei 2020

Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST

Related Search

    No Response

    Leave a reply "‘Plintiran’ yang Bela Menteri BUMN"