8 Juli 2020

PT PER Cabang Ujung Batu Tak Pernah Capai Target dan NPL 17 Persen Lebih

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Sofyan H Siroj Abdul Wahab.foto/ist

URBANNEWS.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Kantor Cabang Ujung Batu, Selasa (23/6/2020).


Kunker ke salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu itu berkaitan dengan evaluasi kinerja BUMD, khususnya terkait deviden BUMD Provinsi Riau yang selalu tidak memenuhi target. Selain itu, wakil rakyat itu juga ingin melihat perkembangan BUMD, khususnya PT PER Kantor Cabang Ujung Batu, Rokan Hulu.


Rombongan Komisi III dipimpin Ketua Komisi III Husaimi Hamidi. Selain itu turut serta anggota Komisi III lainnya Wakil Ketua Komisi III Hj Karmila Sari, Sekretaris Komisi III Hj. Eva Yuliana, H Sofyan Siroj Abdul Wahab, H Syamsurizal, James Pasaribu, H Amran, dan Ramos Teddy Sianturi.


Kedatangan rombongan disambut oleh Pimpinan Cabang PT PER Ujung Batu, Dodi Hidayat, yang menjelaskan tentang profil dan perkembangan PT PER Ujung Batu.


Pada kesempatan itu diungkapkan, PT PER Cabang Ujung Batu dalam pelaksanaannya hanya menyalurkan dan menagih dana, tidak ada menghimpun dana. Ada sebanyak 26 debitur yang mendapatkan pinjaman dari PT PER dengan total realisasi pencairan sebesar Rp 1,640 Miliar yang terdiri dari Rp 645 Juta (Kurma) dan Rp 995 Juta (Sagu).


Adapun target yang diberikan kepada PT PER sebesar Rp 600 juta setiap bulannya, dimana sejak Januari sampai Mei 2020, pencapaian target tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan.


Sedangkan untuk NPL pun juga sangat besar yaitu 17,12%, hal ini juga menjadi evaluasi bagi kantor pusat kepada PT. PER Cabang Ujung Batu sehingga NPL tersebut bisa diatasi dengan sebaik mungkin.


Diakhir pertemuan, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, H Sofyan Siroj Abdul Wahab menyoroti PT PER, yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Menurutnya, lembaga keuangan seperti PT PER itu harus ada pengawasan dari Lembaga OJK agar lebih aman dalam melakukan transaksi.


“Menurut saya, harus ada payung hukum yang jelas untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Saran saya, tidak ada jalan lain kecuali diawasi oleh Lembaga OJK, sebab PT PER merupakan salah satu lembaga keuangan yang harus ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Sofyan Siroj.(hen)