CERI: KPK Harus Usut Divestasi Freeport


Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.foto/ist

URBANNEWS.ID - Direktur CERI Yusri Usman menilai masih ada yang perlu dikritisi di balik divestasi PT Freeport Indonesia. Sikap kritis itu dilontarkan Yusri setelah beredarnya siaran pers PT Inalum (Persero) sebagai Holding BUMN Tambang, Minggu (24/2/2019), yang berisikan sembilan keuntungan merebut Freeport. 

Menurut Yusri, sejumlah keuntungan versi Inalum itu terkesan sebagai framing kegaulan Inalum atas keterangan Simon Sembiring dan Sudirman Said baru-baru ini.

Yusri mengatakan, apa yang dikatakan Inalum itu sebagian besar telah dinikmati Indonesia sejak Freeport mulai berproduksi sejak 1972 lalu sesuai porsi sahamnya. 

Antara lain, pendapatan bagi pemerintah pusat dan masyarakat Papua, penyerapan tenaga kerja lokal, maupun pengembangan masyarakat setempat.

“Tapi kalau keuntungan manajemen, saya tidak setuju. Buktinya, pucuk pimpinan Freeport masih banyak diisi orang dari Freeport McMoran, bukan dari PT Inalum sebagai pemegang saham mayoritas. Meskipun Indonesia sudah memiliki saham 51,2%, faktanya kendali operasional masih dipegang penuh FCX di PTFI," papar Yusri.

Bahkan, lanjut Yusri, dari kabar terbaru yang dirilis oleh FCX di New York, mereka masih menikmati hasil keekonomian 81,2% sampai akhir 2021. 

"Sehingga SPA (Sales Purchasing Agreement) antara PT Inalum dgn FCX harusnya dibuka ke publik,” tantang Yusri.

Yusri juga menyoroti kerusakan lingkungan warisan Freeport yang berpotensi harus dibayar Inalum sesuai porsi sahamnya ketika BPK tidak mampu memastikan kerugian negara. 

Yusri kemudian mengutip buku karya Simon Sembiring berjudul “Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan” yang dirilis belum lama ini. 

Dalam buku itu disebutkan, audit BPK tahun anggaran 2013-2015 terhadap Freeport, ditemukan pelanggaran lingkungan berupa penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin, serta pencemaran limbah operasional penambangan di sungai, hutan, muara, dan bahkan mencapai laut. 

Tak tanggung-tanggung, berdasarkan hitungan BPK, kerugian negara akibat kerusakan itu mencapai Rp 185 triliun.

“Warisan kerugian itu akan dibayar juga oleh Inalum. Belum termasuk beban membangun smelter dan membayar bunga setiap tahun atas pinjaman global bond senilai USD 4 miliar,” urai Yusri.

Lebih ironis lagi, kata Yusri, masih menurut buku karya Simon, diduga kuat bahwa pembayaran saham 40 persen PT Rio Tinto oleh Inalum bertolak belakang dengan Kontrak Karya (KK) Freeport yang ditandatangani pada 1991. 

"Dari dokumen yang ada berpotensi dugaan pelanggaran terhadap KK dan Undang Undang lainnya. Dengan kata lain, pembayaran saham Rio Tinto seharusnya tidak perlu terjadi, kalau mau kita sedikit kerja cerdas dengan meminta pendapat ke pengadilan arbritase terkait surat IB Sujana dan Marie Muhammad tahun 1996," ujar Yusri.

“Sehingga transaksi divestasi PTFI sebaiknya dilakukan proses investigasi bisa lewat pansus DPR atau KPK melakukan investigasi. Pertanyaannya, apakah mereka berani?” tantang Yusri.(hen)

Bagikan
No Response

Leave a reply "CERI: KPK Harus Usut Divestasi Freeport"