Keluarkan Pernyataan ‘Serang’ KPK, Dahlan Iskan Dianggap Lupa Diri

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan.foto/cnnindonesia

URBANNEWS.ID - Pernyataan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan memantik reaksi kalangan pemerhati dan pelaku sektor energi tanah air. Seperti dilansir infobreakingnews.com, Kamis (6/6/2019), Dahlan Iskan menyesalkan KPK hanya melihat sisi penyimpangan pada kasus PLTU Riau 1. Dahlan menyesalkan KPK tidak melihat sisi positif proyek PLTU Riau 1 itu.

"Lebih dari itu, kalau saja tidak ada unsur korupsinya. Kalau saja niatnya tulus. Saya harus angkat topi. Skema PLTU Riau-1 itu sangat bagus. Semua pihak diuntungkan. BUMN/PLN diuntungkan: punya saham mayoritas (51 persen) hanya dengan setor uang kontan 10 persen. Tidak sampai di situ, Negara juga sangat diuntungkan: mendapat sumber listrik murah. Hanya 5,6 cent dolar/kWh (Bandingkan solar cell sekitar 12 cent dolar), termasuk juga bahwa Pengusaha diuntungkan: dapat proyek. Lebih diuntungkan lagi: tambang Batu baranya di Peranap (Riau) laku." ungkap Dahlan Iskan, mantan Dirut PLN seperti dilansir infobreakingnews.com, Kamis (6/6/2019).

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Jumat (7/6/2019), menyatakan Dahlan Iskan lupa diri.

Sebab, kata Yusri, Dahlan Iskan sewaktu menjabat Dirut PLN diduga telah melakukan tindakan memperkaya keluarganya dalam sewa genset pembangkit dari Cina untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN saat itu di berbagai daerah yang mengalami 'byarpet'.

"Selain itu kalau benar lah pendapat Dahlan Iskan bahwa Johanes Budiarto Soekoco dari PT Blackgold Natural Resources Ltd dan PT Samantaka selaku pemilik tambang batubara di Pranap Riau di dalam PLTU Riau 1, telah menawarkan diri sebagai IPP di PLN sebenarnya telah sangat menguntungkan negara, dan oleh karena itu Dahlan Iskan dengan arogannya telah menyalahkan KPK terlalu tergesa-gesa menetapkan kasus itu sebagai pelanggaran hukum, maka pertanyaan kritisnya, untuk apa pengusaha sekaliber Johanes Soekoco yang sudah terbiasa berbisnis sejak era orde baru harus menggunakan kekuatan politik Ketua Partai Golkar merangkap Ketua DPR saat itu tahun 2015 untuk mempengaruhi direksi PLN? Dan sampai Johanes mengeluarkan uang suap?," cecar Yusri.

Dibeberkan Yusri, bisa jadi berarti proses bisnis di PLN tidak transparan dan mempersulit pengusaha, sehingga mereka perlu mencari 'backing' untuk menekan Direksi PLN agar bisa berpatisipasi dalam proyek pembangkit 35.000 MW.

"Bukankah Presiden juga sudah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengawal semua proyek tersebut? Berarti tidak efektif pengawalannya" kata Yusri.

Diutarakan Yusri, kalau benar skema proyek PLTU Riau 1 menguntungkan bagi negara yang diusulkan PT Blackgold Natural Resources Ltd saat itu, pertanyaannya kenapa Johanes Soekoco dipersulit mau ikut dalam proyek 35.000 MW, sehingga dia perlu mencari 'backing' dari kekuatan elit politik untuk menekan direksi PLN, dan ada pengakuan dari seorang terdakwa bahwa Sofyan Basyir telah menugaskan salah satu direksinya mengawal proses PT Blackgold dalam berpartner dengan 'cucu' perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.

Dahlan Iskan harusnya tau bahwa setiap biaya yang telah dikeluarkan oleh pengusaha untuk melobi agar proyek itu diperolehnya itu dimasukan dalam 'sun cost' dan ikut dihitung masuk sebagai komponen harga jual listrik kepada PLN. Dan akhirnya rakyat sebagai konsumen yang akan menanggungnya.

"Kalau tidak dihitung seperti itu, maka pertanyaannya, anggaran komitmen 'sukses fee' yang sudah dijanjikan terungkap dalam persidangan sebesar sekitar USD 30 juta atau 2,5 persen dari nilai investasi sumbernya dari mana," kata Yusri.

Sudah mafhum, kata Yusri, prinsip utama bagi pengusaha adalah sehemat mungkin mengeluarkan uang dalam berusaha ataupun investasi agar diperoleh keekonomian proyek dan cepat kembali modal invetasi.

"Maka kalau pengusaha sekaliber Johanes B Seokoco harus mengeluarkan uang suap kepada elit-elit politik sebagai backingnya yang sudah dikeluarkan dan dijanjikan akan diserahkan dikemudian hari, maka diduga ada proses bisnis keliru selama ini berlangsung di PLN. Artinya kalau tanpa suap atau backing yang kuat jangan berharap banyak bisa dapat proyek di PLN, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum," katanya.

Ditegaskan Yusri lagi, seharusnya Dahlan Iskan diperbaiki pola pikirnya. "Kalau tidak ada suap menyuap atau comitmen fee seperti terungkap di persidangan, harusnya semua proyek IPP itu jauh lebih menguntungkan negara," tutur Yusri.

Oleh karena itu, ungkap Yusri, sudah seharusnya KPK menjadikan kasus suap PLTU Riau 1 ini sebagai pintu masuk mengungkap kasus lain dalam proyek pembangkit 35.000 MW.(hen)

Bagikan
No Response

Leave a reply "Keluarkan Pernyataan ‘Serang’ KPK, Dahlan Iskan Dianggap Lupa Diri"