Menteri BUMN Diminta Bertanggung Jawab atas Pemadaman Listrik Jawa

Fadli Zon.foto/inikata.com

URBANNEWS.ID - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan tidak adil jika karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ikut menanggung akibat dari adanya pemadaman listrik yang terjadi secara total beberapa hari yang lalu.

Selain itu juga Fadli mengaku menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kecewa dengan PLN atas terjadinya pemadaman listrik secara total.

"Saya rasa sih tidak fair, jadi karyawan PLN nya gitu, harus dilihat ini siapa yang bertanggung jawab siapa yang memberikan kesalahan. Jadi saya termasuk yang juga menyayangkan pernyataan Presiden dan kecewa terhadap PLN. Yang harusnya kecewa itu adalah rakyat ," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, Presiden tidak boleh hanya bertugas seperti pengamat. Ia menegaskan, presiden seharusnya menjadi seoarang eksekutor.

Selain itu, Fadli juga mengatakan, bahwa yang seharusnya bertanggung jawab yaitu menteri BUMN Rini Soemarno. Menteri Rini, kata Fadli, tidak boleh buang-buang waktu lagi.

"Jangan diam-diam saja. kalau misalnya sedang melakukan ibadah Haji saya kira kita tahu lah ini belum puncaknya. Justru masih banyak waktu di sana itu susah ngabisin waktunya, memang beribadah tapi banyak waktu kok. Masalah ini masalah krusial," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan sebelumnya menyatakan ada beberapa jenis penghasilan pegawai dalam PLN. Salah satunya penghasilan berdasarkan prestasi. Penghasilan inilah yang bakal dikurangi.

"Di PLN itu kalau kerjanya nggak bagus, potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau nggak, nggak. Kayakgini (kejadian pemadaman massal) nih kemungkinan kena semua pegawai," paparnya.(hen/akuratnews.com)

Bagikan
No Response

Comments are closed.