Ridwan Hisjam DPR Komisi VII Sebut Penetapan Harga BBM Umum Wewenang Pemerintah dan Ditetapkan Dua Bulan Sekali, CERI: Di Aturan Mana itu?

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam.foto/monitor.co.id

URBANNEWS.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam menyatakan penetapan harga bahan bakar minyak BBM umum merupakan kewenangan Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM RI.

Demikian diungkapkan anggota DPR dari Partai Golkar itu dalam percakapan di salah satu grup whatsapp MKGR, Jumat (8/5/2020) dinihari.

“Badan usaha termasuk Pertamina hanya sebagai operator yang tunduk dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah. Berdasarkan Kepmen ESDM yang terbaru terkait penetapan harga BBM, yakni penetapan harga BBM dilakukan dua bulan sekali berdasarkan formula dalam Kepmen tersebut,” ungkap Ridwan Hisjam.

Pernyataan Ridwan Hisjam tersebut lantas menuai tanggapan dari Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. “Di Kepmen mana dikatakan bahwa BBM umum ditetapkan oleh Pemerintah? dan dua bulan sekali?” tanya Yusri. Pertanyaan Yusri tersebut tidak dijawab oleh Ridwan Hisjam.

Sebelum itu, Ridwan Hisjam melansir tautan berita berisi pernyataan dirinya bahwa Pertamina merupakan lokomitif perekonomian nasional.

“Kalau BUMN sebagai lokomotif Ekonomi, apakah pantas mengambil untung di atas yang sudah ditetapkan Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEN/2020 dalam menjual BBM kepada rakyat yang lagi susah kemampuan daya belinya, dimana hati nurani wakil rakyat?,” sanggah Yusri Usman atas postingan Ridwan Hisjam itu.

“Janganlah ketidak efisienan dalam menjalankan proses bisnisnya harus ditanggung oleh rakyat yang tak mampu?” timpal Yusri.

Sebelumnya, masih dalam percakapan yang sama, Ridwan Hisjam memberikan keterangan terkait adanya rekomendasi Komisi VII agar Menteri ESDM melakukan revisi Kepmen ESDM Nomor 62K tahun 2020 pada rapat kerja 4 Mei 2020.

“Bisa dijelaskan Mas Ridwan apa alasan Komisi VII menyarankan Kementerian ESDM merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 k Tahun 2020? Dimana letak kesalahan Kepmen ESDM tersebut sehingga harus direvisi?” ungkap Yusri atas keterangan Ridwan Hisjam mengenai Kepmen ESDM tersebut.

“Tidak ada yang salah. Direvisi karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” jawab Ridwan Hisjam dalam grup yang beranggotakan ratusan pengguna whatsaap dari berbagai kalangan tersebut.

Yusri mengomentari lebih lanjut, menjadi mengherankan dan aneh jika tak ada yang salah mengapa direkomendasikan harus direvisi.

"Ini logika terbalik kalau senyatanya harga BBM harusnya sudah diturunkan sesuai aturan Kementerian ESDM, kenapa Kepmen ESDM nomor 62 K yang harus disesuaikan dengan harga BBM yang tak mau diturunkan, ini tragedi hanya bisa terjadi di negara kita," kata Yusri. (hen)

Related Search

    No Response

    Leave a reply "Ridwan Hisjam DPR Komisi VII Sebut Penetapan Harga BBM Umum Wewenang Pemerintah dan Ditetapkan Dua Bulan Sekali, CERI: Di Aturan Mana itu?"