Dipo Alam: Setahu Saya Tidak Pernah Alami ‘Warning RHS’ Semacam yang Dialami Pak Sudirman Said…

oleh
uc?export=view&id=1cJ99wIj jx4OWQNxm I k4gmAW Ade
Mantan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Dipo Alam. foto/tempo.co

URBANNEWS.ID – Mantan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Dipo Alam memberi keterangan terkait klasifikasi pertemuan Presiden bersifat rahasia di era pemerintahan saat itu. 

Dipo Alam mengatakan, ia tak pernah mengalami atau mengetahui ada pertemuan Presiden RI dengan label ‘RHS’, alias rahasia. 

Menurutnya, tidak ada aturan hukum atau standar operasional prosesur yang mengklasifikan pertemuan rahasia untuk Presiden RI kala itu.

“Baik saya, dan pak Sudi, setau saya tidak pernah alami kejadian itu (ada warning RHS semcam yang dialami pak Sudirman Said: “anggap pertemuan ini tidak ada.” Baik itu dari Presiden SBY, apalagi dari ADC Presiden, Sespri atau Staff Khusus Presiden,” ungkap Dipo Alam, Sabtu (23/2/2019). 

Sebelumnya, Mantan Staf Bidang Hukum di Deputi Perundang Undangan Kementerian Sekretaris Negara, Ahmad Redy, Sabtu (23/2/2019) memberi keterangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi James James R Moffett pada tanggal 7 Oktober 2015. 

Pertemuan itu sebelumnya menurut mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, tidak diketahui oleh Menseskab dan Mensesneg serta ada bisikan oleh asisten pribadi presiden kepada Sudirman Said sebelum masuk ruangan Presiden.

“Semua jadwal Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tercatat di agenda Mensesneg dan Seskab. Bahkan Mensesneg lah yang mengatur agenda-agenda Presiden. Bila ada pertemuan urusan kepemerintahan, seperti pertemuan dengan Moffet, tidak diketahui oleh kedua Menteri tersebut, padahal pertemuan itu dilakukan dengan kapasitas Jokowi sebagai Presiden, maka pertemuan ini pertemuan Presiden yang rahasia,” ungkap Ahmad Redi membeberkan apakah pertemuan itu bisa disebut sebagai pertemuan rahasia atau tidak.

Padahal, lanjut Ahmad Redi, harusnya pertemuan itu adalah pertemuan resmi.

“Karena Jokowi sebagai Presiden, mestinya pertemuan resmi dihadiri oleh Mensesneg dan atau Seskab,” beber Ahmad Redi.

Sebelumnya Sudirman Said sempat mengklarifikasi di media, bahwa dia tidak melabeli pertemuan itu dengan sebutan rahasia. 

Sudirman Said memberi keterangan di hadapan publik, bahwa dia sempat dibisiki oleh asisten pribadi Presiden sebelum masuk ruangan presiden pada 7 Oktober 2015 itu. 

“Pertemuan ini tidak ada,” ujar Sudirman menirukan ucapan si asisten pribadi presiden kala itu. 

Sudirman Said juga memberi keterangan, sesaat setelah dibisiki asisten pribadi itu, ia masuk ke ruang kerja presiden. Saat itu, ia melihat di dalam ruangan ada presiden berdua dengan James R Moffet.

Jokowi Membantah

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menjawab pernyataan Sudirman Said soal pertemuannya dengan mantan Bos Freeport McMoran James R Moffet, saat proses negosiasi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia berlangsung pada 2015 lalu. 

Jokowi menegaskan saat proses negosiasi wajar terdapat pertemuan dengan bos Freeport McMoran. “Enggak sekali dua kali ketemu. Gimana sih kok diam-diam? Ya ketemu bolak-balik, tidak ketemu sekali dua kali,” ujarnya, Rabu (20/2/2019).

Ia menjelaskan saat pertemuan di antaranya membahas soal perpanjangan operasional Freeport, karena memang itu yang diminta Freeport. Kata Jokowi, tidak ada pertemuan yang diam-diam.

“Kalau pertemuan pasti ngomong, tidak diam-diam, ada-ada saja. Ketemu pengusaha biasa aja, ketemu yang sekarang (bos Freeport) biasa saja.”

Sewaktu bahas perpanjangan memang salah satu hal yang diminta oleh Freeport McMoran, tapi sejak awal sudah disampaikan bahwa keinginan Indonesia adalah divestasi 51% itu yang diutamakan. “Bahwa kita memiliki keinginan itu, masa tidak boleh?”

Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang juga mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said kembali membela diri terkait surat 7 Oktober 2015. 

Surat yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua. “Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Sudirman membantah surat keluar atas inisiatifnya. “Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden,” ungkap Sudirman.

Namun, kata dia, pertemuan yang cukup penting presiden melalui asisten pribadi mengatakan bila pertemuan itu seolah-olah tidak pernah ada. “Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikkan oleh asisten pribadi (Presiden), Pak Menteri pertemuan ini tidak ada. Saya lakukan (mengungkapkan) ini semata-mata agar publik tahu,” ujar dia.

Bahkan, lanjut dia, demi merahasiakan pertemuan itu, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tidak tahu. “Kan ada Setneg, Setkab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada,” kata dia.

Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden. Kemudian Sudirman masuk ke dalam ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman merasa sangat kaget bahwa di dalam sudah ada James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

“Tidak panjang lebar presiden (Jokowi) mengatakan ‘tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini’. Baik,” kata Sudirman menceritakan apa yang disampaikan Jokowi.(hen)