URBANNEWS.ID – Pidato Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi yang bertajuk Visi Indonesia menuai kritik kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, dalam paparan tentang visi pemerintah lima tahun ke depannya itu Jokowi tak menyinggung soal penegakkan HAM di Indonesia dan penyelesaian masalah HAM berat di masa lalu.
“Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM,” kata Pendiri kantor hukum Lokataru, Haris Azhar, Senin, (15/7/2019).
Dalam lima tahun era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kasus pelanggaran HAM memang masih kerap terjadi. Selain dorongan agar masalah HAM masa lalu segera diselesaikan, ternyata dimentahkan.
Komnas HAM, mencatat beberapa kasus HAM berat masa lalu yang diserahkan ke Kejaksaan Agung, dipulangkan kembali pada awal 2019 karena dinyatakan kurang bukti materiil. Tercatat ada sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat yang diajukan Komnas HAM dikembalikan dengan dalih kurang bukti materiil.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membantah bahwa Presiden Joko Widodo mengabaikan isu hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi dalam Visi Indonesia. Menurut dia, tidak munculnya dua isu tersebut dalam pidato hanya masalah teknis. “Semua tidak (bisa) dioleskan dalam kata-kata,” kata Moeldoko, Senin (15/7/2019).(hen/tempo.co)
