Oleh: Ahmad Daryoko, Pakar Kelistrikan
DI PLN Jawa-Bali itu sebenarnya telah terjadi “Unbundling Vertical” dan sebenarnya telah terjadi pula Liberalisasi Kelistrikan. Cuma, biaya akibat terjadinya Liberalisasi listrik di wilayah ini, berupa “Multy transfer pricing cost” ditanggung oleh PLN!
Proses Liberal itu terjadi saat pembangkit-pembangkit swasta (yang lebih dikenal dengan Independent Power Producer/IPP) menjual listriknya ke PLN. Dan saat PLN harus meng-“hedge” (melindungi harga subsidi dan bayar pajak) penjualan stroom (kWh) dari Distribusi ke retail (baca TOKEN) dan penjualan kWh dari TOKEN ke konsumen.
Kalau ada yang merasa diuntungkan adanya TOKEN, karena saat ini masih ada PLN yang “nombokin” mekanisme liberal token tersebut. Tetapi untuk Jawa-Bali yang saat ini jaringan transmisinya sudah terpotong-potong dan Pusat Pengatur Beban (P2B) nya yanf ada di Cinere itu, tiba-tiba dicabut dari PLN dan menjadi Lembaga Independent, maka peran PLN untuk mombokin Liberalisasi itu tidak ada lagi. Dan semua harus di tanggung konsumen!
Demikian juga di sisi pembangkit, setelah P2B dicabut dari PLN maka PLN tidak akan mampu lagi menangani pembangkit. Karena itu semuanya akan diserahkan kepada IPP. Dan IPP pasti sanggup melayani permintaan ini terlebih dengan selesainya proyek 35.000 MW.
Kondisi terakhir dimana peran PLN tidak ada lagi karena P2B telah dijadikan Lembaga Independent, disisi Pembangkit mayoritas yang berperan adalah IPP, dan retail semuanya sudah TOKEN, maka yang seperti ini dinamakan kondisi Liberal sempurna. PLN sudah tidak lagi menanggung beban Liberal. Beban Liberal akan ditanggung rakyat karena tarif listrik tidak ada lagi yang mengkontrol. Terjadilah hukum pasar bebas. Harga listrik tergantung “supply and demand”.
Rakyat Philipina pernah merasakan kondisi ini. Di Kamerun pernah terjadi lonjakan harga listrik sampai sepuluh kali lipat saat malam hari, gara-gara kondisi Liberal!
Demikian pula Jawa-Bali akan seperti itu juga bila pertumbuhan IPP tidak dihentikan, dan sistem token terus meluas!***