Categories: City Government

DPR Undang 11 Menteri Bahas RUU Cipta Kerja di saat Wabah Covid-19, CERI: Jangan Salahkan Rakyat Menduga Ada Kepentingan Cukong-cukong!

Share

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM), Yusri Usman.foto/eksplorasi.id

URBANNEWS.ID - DPR RI mengundang 11 menteri untuk hadir di senayan membahas pendapat Pemerintah soal RUU Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020). RUU ini dikenal juga dengan sebutan omnibus law.

Dari dokumen undangan yang diterima urbannews.id itu, terlihat undangan dikirim oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Undangan diteken Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi, Widiharto.

Surat itu menebutkan, rapat kerja dengan 11 menteri itu untuk menindaklanjuti keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Fraksi-Fraksi di DPR RI tanggal 1 April 2020 yang menugaskan Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja.

Adapun 11 menteri yang diundang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Rapat kerja itu diagendakan berlangsung pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Lantai 3. 

"Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kehadiran Bapak/ Ibu dalam rapat virtual dimaksud melalui aplikasi Zoom yang dapat diunduh di app store maupun play store handphone masing-masing. Untuk perihal teknis lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat," ungkap surat tersebut.

Terkait agenda DPR RI itu, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan, meskipun dilakukan dengan virtual, tetapi tetap ada pengumpulan orang di dalam ruangan rapat pansus C, gedung Nusantara 2 lantai 3 DPR RI.

"Kemudian, agenda tersebut dibuat bersamaan dengan langkah Presiden menerbitkan Kepres Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetepan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19, wilayah DKI dan Bogor serta Bekasi sudah ditetapkan sebagai PSBB.

"Seharusnya DPR dan Pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masayarakat taat terhadap kebijikan Pemerintah dengan diberlakukan PSBB, termasuk kebijakan sosial distancing," ungkap Yusri.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, DPR dan Pemerintah terkesan tak punya hati, di tengah saat rakyat paranoid akibat covid 19 dan lagi banyak kesusahaan untuk mempertahankan hidup. Apalagi banyaknya penolakan dari elemen masyarakat atas beberapa isi dari kluster omnibus law. 

"Artinya DPR dan Pemerintah mengabaikannya, malah pembahasan Omnibus law ini digiatkan, harusnya dihentikan dan fokus bersama rakyat mengatasi dampak pendemi covid 19," ungkapnya.

Padahal, sebut Yusri, soal keselamatan rakyat itu merupakan hukum tertinggi dan tanggungjawab negara melindungi dari segenap ancaman dari manapun, baik fisik maupun ancaman penyakit menular.

"Sehingga tak salah kalau publik nanti akan marah dan menuduh bahwa DPR dan Pemerintah itu terkesan kebelet membahas Omnibus Law itu karena ada banyak kepentingan cukong-cukong di belakangnya," ungkap Yusri.(hen)

View Comments

  • I used to be suggested this web site through my cousin. I am now
    not sure whether this submit is written by means of him as nobody else
    realize such designated approximately my difficulty. You are
    wonderful! Thanks!

  • Wow, awesome blog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
    you made blogging glance easy. The full glance of your site is fantastic, as well as the content!

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB