Categories: City Government

Ditengarai ‘Selundupkan’ Syarat Khusus di Lelang MOPU Lapangan Husky CNOOC Madura, CERI: Patut Diduga Ada Kongkalingkong SKK Migas dengan Calon Pemenang Tender

Share

Ilustrasi Lapangan Minyak Husky CNOC Madura Limited.foto/petroenergy.id

URBANNEWS.ID - Sebuah potongan dokumen risalah rapat rencana MOPU ( Mobil Offshore Production Unit) HCML ( Husky CNOOC Madura Limited) tanggal 31 Januari 2020 mengungkap adanya dugaan upaya pengaturan pemenang lelang tersebut.

Pada dokumen yang diperoleh urbannews.id itu, tercantum adanya poin tentang persyaratan lelang yang ditekankan oleh SKK Migas. Poin itu menyatakan bahwa untuk kandidat pemenang tender, peserta yang bisa menang adalah peserta yang harus sudah memiliki unit atau MOPU. Poin ini pun disebutkan sebagai persyaratan mutlak proses lelang tersebut.

Persyaratan itu pun menurut dokumen tersebut ternyata tidak merupakan persyaratan yang sudah direkomendasikan oleh SKK Migas kepada panitia tender HCML sebagai syarat empat konsorsium perusahaan bisa lolos prakualifikasi.

Persyaratan yang ada dalam prakualifikasi hanya cukup memiliki surat dukungan dari pemilik MOPU, peserta konsorsium tidak tau adanya persyaratan tersebut, sehingga persyaratan itu diduga akan digunakan sebagai upaya terselubung untuk memenangkan salah satu konsorsium yang infonya punya hubungan dekat dengan oknum di SKKMigas, karena menurut ketentuan PTK 07, nilai proyek diatas USD 20 juta pemenangnya harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan SKK Migas.

Selain itu, diperoleh informasi bahwa sudah ada empat konsorsium yang lolos prakualifikasi tender MOPU tersebut. Bahkan salah satu dari keempat konsorsium itu adalah anak perusahaan yang telah gagal melaksanakan kontrak FPU Lapangan MDA-MBH Husky CNOOC Madura Limited senilai USD 386 juta, anehnya jaminan pelaksana senilai USD 19 juta tidak dicairkan untuk negara.

Terkait dengan keterangan yang dihimpun urbannews.id tersebut, Pelaksana tugas Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Hastuti Wahyu belum memberikan keterangan atas konfirmasi yang dilayangkan urbannews.id sejak Kamis (16/4/2020).

Tembusan konfirmasi terkait temuan tersebut juga sudah dilayangkan ke Menteri ESDM RI, Irjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Wakil Kepala SKK Migas, dan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengadaan Barang SKK Migas.

Sementara itu terpisah, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengatakan, jika dokumen milik bagian pengadaan SKK Migas yang akan digunakan untuk mengevaluasi usulan pemenang yang akan diusulkan oleh bagian procurement HCML, tentu patut dipertanyakan proses tender MOPU di HCML yang akan dilaksanakan waktu dekat tersebut apakah fair dan transparan atau tidak.

“Harusnya SKK Migas sebagai penanggungjawab sektor hulu migas yang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, sudah sejak awal sudah memberikan saran kepada HMCL tentang persyaratan khusus itu, bahwa salah satu anggota konsorsium harus memiliki MOPU. Sehingga dalam proses prakualifikasi yang dilakukan oleh bagian procurement HCML bisa dijadikan pedoman untuk meloloskan perusahaan yang memenuhi syarat bisa lolos untuk tender. Bukannya malah syarat itu akan ditambahkan belakangan begitu usulan pemenang tender disampaikan ke SKK Migas,” lanjut Yusri.

Menurut Yusri, hal itu sama dengan mengulang peristiwa tender penyewaan FPU yang telah gagal diserahkan sampai sekarang meskipun sudah ada pemenangnya. Kala itu ada penambahan syarat bahwa FPU harus dibangun di dalam negeri dan membuat pemenang tender saat itu, Konsorsium Duta Marine mengundurkan diri.

“Sehingga semakin kental dugaan ada oknum oknum penting di SKK Migas yang mengendalikan siapa pemenang tender dengan cara tak wajar, itu bisa diduga telah melakukan kongkalikong dengan calon pemenang,” ungkap Yusri.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB