Categories: City Government

APPERTI Desak Jokowi Tunda Rencana Pindah Ibu Kota dan Selamatkan Nyawa Rakyat

Share

URBANNEWS.ID - Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), meminta Pemerintahan Joko Widodo untuk memprioritaskan anggaran negara untuk memaksimalkan upaya menghadapi pandemi Covid-19. Hal tersebut antara lain dengan menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

“Menunda semua proyek infrastruktur, Ibukota baru serta menghentikan masuknya tenaga kerja asal China dan asing,” kata Prof Jurnalis Uddin, Ketua Umum APPERTI, pada Seminar Online Serial Covid-19 Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), APPERTI dan Center for Public Policy Studies (CPPS), Jumat (24/4).

Dalam seminar dipandu Direktur Pascasarjana Institut STIAMI Dr Taufan Maulamin, yang diadakan secara daring tersebut, mengambil topik “Menyoal Judicial Review PERPPU 1/2020 tentang COVID-19 dan Implikasi Penerimaan Pajak”.

Dalam seminar daring itu juga terungkap bahwa rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tampaknya masih akan terus berlanjut. Penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan IKN atau master plan ibu kota baru itu, kini telah terdaftar dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE LKPP).

Dalam website tersebut, terlihat tender paket ibu kota baru ini didaftarkan tanggal 24 Maret 2020 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun nilai tender atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tertera di sana, mencapai Rp 85 miliar.

Jamin Kebutuhan Pangan Nasional

Jurnalis Uddin juga meminta pemerintah untuk secara cepat dan terintegrasi menangani penghentian sebaran dan dampak Covid-19 ini. Untuk membantu masyarakat selama masa krisis ini, Ketua Umum Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia ini mengatakan, pemerintah harus menjamin pengadaan kebutuhan pokok dan pangan nasional.

Selain persoalan kemanusiaan, pendiri Yayasan YARSI Jakarta ini juga menyoroti soal PERPPU No.1/2020 yang ramai diperdebatkan. Para tokoh bangsa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan (KMPK) menggugat Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 April 2020.

“Berpihaklah pada hati nurani, kebenaran, dan keadilan demi tegaknya supremasi hukum dengan membatalkan PERPPU 1/2020 yang merusak Hukum Tata Negara dan Konstitusi yang cenderung membangun kekuasaan otoriter,” pinta Prof Jurnalis kepada Mahkamah Knstitusi.

Narasumber lain, Dr. Ahmad Yani, SH, Dosen Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadyah Jakarta (UMJ), melihat setidaknya ada tujuh pertanyaan yang bisa diajukan kepada PERPPU itu.

“Apakah Perppu ini mau melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat termasuk di dalamnya tenaga medis dari ancaman Covid-19? atau mau melindungi dan menyelamatkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan pemerintah? Atau mau melindungi dan menyelamatkan pemerintah yang keliru dan tidak profesional dalam tata kelola kebijakan ekonomi dan keuangan negara?,” kata Ahmad Yani.

Penggagas gerakan #MasyumiReborn itu menilai PERPPU ini dapat memberikan hak imunitas dari tuntutan perdata, pidana dan tata usaha negara kepada pemerintahan saat ini.

“Apakah PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, telah memenuhi syarat-syarat negara dalam keadaan bahaya sehingga menimbulkan kegentingan memaksa?” tanya Ahmad Yani lagi.

Bebaskan Utang Pajak Perguruan Tinggi Swasta

Sebagai Ketua Umum APPERTI, Prof Jurnalis menilai, kondisi krisis ekonomi saat ini sudah memberatkan PTS di berbagai daerah di Nusantara. Terutama terkait beban pajak dan fasilitas pendukung pembelajaran.

Oleh Karena itu, ia menuntut pembebasan semua utang pajak PTS. “Berupa PBB, PPH, PPN dan pembebasan semua beban biaya jaringan internet dan akses telekomunikasi bagi semua pembelajaran dan aktifitas on line di PTS”, kata Prof Jurnalis menegaskan.

Selain kedua narasumber di atas, hadir juga, Prof Zainal A Hoesein, Guru Besar Hukum Universitas Muhammadyah Jakarta dan Dr Machfud Sidik, Dosen Pascasarjana STIAMI Jakarta, dan Dr Taufan Maulamin, Direktur Pascasarjana STIAMI sebagai moderator.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB