Categories: City Government

Kepala SKK Migas Diduga Sengaja Perlambat Komersial Lapangan Gas Husky CNOOC Madura

Share

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto

URBANNEWS.ID - Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto bungkam atas konfirmasi yang diajukan urbannews.id terkait adanya dugaan konflik kepentingan oknum petinggi di SKK Migas dengan konsorsium PT AMR.

Konsorsium PT AMR ini diketahui telah gagal memenuhi kontrak penyediaan floating production unit (FPU) senilai USD 386 juta atau setara Rp 6 triliun dengan Husky CNOOC Madura Limited (HCML).

Hingga berita ini dilaporkan, Dwi Soetjipto tak kunjung membalas konfirmasi yang sudah diajukan sejak Kamis (23/4/2020). Keterangan juga tidak diberikan Wakil Kepala SKK Migas, Deputi Operasi SKK Migas dan Deputi Pengadaan SKK Migas yang juga menerima tembusan konfirmasi tersebut.

Sementara itu, menurut keterangan diperoleh urbannerws.id, KKKS Husky CNOOC Madura Limited (HCML) pada tanggal 13 Maret 2020 dan 16 Maret 2020 telah mengirimkan surat kepada SKK Migas.

Isi surat itu antara lain untuk memohon persetujuan dari SKK Migas untuk menindaklanjuti hasil focus group discussion (FGD) yang telah membahas pendapat hukum dari Jamdatun Kejaksaan Agung RI.

FGD tersebut diketahui telah menghasilkan tiga opsi penyelesaian proyek sewa beli Unit Produksi Terapung System (FPU) untuk pengembangan lapangan MDA-MBH sesuai kontrak nomor 332004438.

Ketiga opsi tersebut yaitu Opsi A-Amandemen Kontrak, Opsi B-Beauty Contest, Opsi C-Pengakhiran kontrak dan melakukan tender baru.

Dari ketiga opsi tersebut, dalam suratnya, HCML telah mengusulkan untuk melaksanakan Opsi C. HCML juga telah memintakan persetujuan Kepala SKK Migas sesuai PTK 01 dan hasil revisi 03 dan 04.

Tetapi, bukannya segera menyetujui permohonan MCHL atas usulan tersebut, Kepala SKK Migas malah meminta pendapat hukum kembali ke Kejaksaan Agung pada awal April 2020, untuk tetap melakukan Opsi A, yaitu amandemen kontrak.

Langkah Kepala SKK Migas tersebut terlihat dalam surat dari SKK Migas tertanggal 9 April 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kepala SKK Migas dalam surat itu mengajukan permintaan fatwa hukum atas penyelesaian pengembangan Lapangan MDA-MBH oleh Kontraktor Komntrak Kerja Sama Husky CNOOC Madura Limited.

Padahal sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memberikan pendapat hukum terhadap pengembangan lapangan MDA-MBH oleh KKKS HCML yang tertuang dalam surat Kejagung Nomor B-153/G/Gph.1/02/2020 tanggal 25 Februari 2020.

Dalam suratnya tersebut, Kepala SKK Migas membeberkan pendapat mereka tentang adanya pro dan kontra atas dua opsi permasalahan Konsorsium AMR dengan HCML. Kepala SKK Migas hanya membeberkan pro dan kontra opsi beauty contest dan amandemen kontrak.

Padahal, sebelumnya telah ada tiga opsi, yakni beauty contest, amandemen kontrak, dan terminasi atau pemutusan kontrak Konsorsium PT AMR oleh HCML serta melakukan tender baru pengadaan FPU tersebut.

Selain itu juga, opsi Amandemen Kontrak diketahui telah berlawanan dengan hasil pendapat hukum Kejaksaan Agung yang sudah pernah diberikan sebelumnya.

Surat belakang ini tampak tak lazim, anehnya terkesan mendikte Jaksa Agung, padahal pendapat hukum yang telah diberikan terdahulu sudah berdasarkan kajian hukum mendalam demi kepentingan negara, karena Jamdatun telah berfungsi sebagai pengacara negara, ibarat kata surat SKK Migas pada April 2020 ibarat kata seperti "mengajar tentara dalam berbaris".

Sehingga, ada kesan kuat ada dugaan telah terjadi konflik kepentingan antara oknum-oknum pejabat di SKK Migas dengan konsorsium PT AMR yang telah gagal melaksanakan kewajiban kontrak sejak Mei 2017 itu.

Peringatan Berulang Kali

Sementara itu, dalam suratnya teranggal 17 April 2020 kepada CEO Konsorsium PT Anugrah Mulia Raya (AMR) Jeffrey Soebekti dan Direktur Operasi Konsorsium PT Anugrah Mulia Raya Iwan G Wirachman, General Manager HCML Tilak Nithiyeswaran telah membeberkan adanya sejumlah surat dari AMR yang menanyakan tentang amandemen kontrak FPU tersebut.

Tilak membeberkan dalam surat itu, AMR telah mengirimkan beberapa surat, antara lain surat Nomor NC/CONSAMRSOMEMASPIT/HCML/02032020-110 tanggal 2 Maret 2020 perihal status dari proposal dan kontrak FPU.

Selain itu ada juga surat No NC/CONSAMRSOMEMASPIT/HCML/12032020-111 tanggal 16 Maret 2020 perihal status dari Proposal dan Kontrak FPU. Sedangkan pada 18 Maret 2020, AMR kembali menyurati HCML tentang permohonan informasi dan klarifikasi terkait tindak lanjut amandemen kontrak.

Terakhir, pada 9 Maret 2020, AMR kembali menyurati HCML perihal permohonan informasi dan klarifikasi terkait tindak lanjut amandemen kontrak.

“Sehubungan dengan surat-surat di atas, kiranya perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami sedang berkomunikasi dengan SKK Migas terkait dengan kontrak dan pelaksanaannya. Terlepas dari komunikasi tersebut, harap dicatat bahwa proyek ini belum mengalami kemajuan dan kontraktor FPU telah gagal dalam memenuhi berbagai milestone kontrak termasuk commencement date, hal mana telah disampaikan melalui surat-surat dan pemberitahuan-pemberitahuan kami yang lalu,” tulis Tilak dalam suratnya kepada Konsorsium AMR tersebut.

Adapun surat-surat peringatan HCML kepada AMR itu antara lain tertuang dalam surat dari HCML tanggal 23 Juli 2018 terkait warning letter, surat HCML tanggal 21 Maret 2019 tentang surat peringatan pertama terhadap keterlambatan tanggal berlayar dan kedatangan FPU, serta surat HCML tanggal 4 April 2019 tentang pembetitahuan cedera janji kedua keterlambatan memenuhi tanggal kedatangan.

Tak hanya itu, HCML juga membeberkan bahwa telah mengirimkan surat tanggal 7 Mei 2019 kepada AMR tentang pemberitahuan cidera janji kegagalan dan keterlambatan tanggal berlayar lebih dari 60 hari, serta surat HCML tanggal 7 Mei 2019 tentang pemberitahuan cidera janji keterlambatan memenuhi tanggal mulai.(hen)

View Comments

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB