Categories: City Government

CERI Prediksi Harga Wajar BBM dan LPG Pertamina pada 1 Mei 2020

Share

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.foto/dok

URBANNEWS.ID - Merujuk semua aturan yang sudah berlaku selama ini dalam penentuan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU oleh Badan Usaha, seharusnya semua pihak taat pada aturan yang sudah ada. Khususnya bagi BUMN Pertamina dan Kementerian ESDM, bukannya membuat alasan yang tidak masuk akal dan tak layak disampaikan ke publik, termasuk sikap lempar tanggungjawab bahwa penetapan harga BBM umum merupakan wewenang Kementerian ESDM.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam keterangannya kepada urbannews.id, Minggu (26/4/2020).

“Sehingga aneh juga pernyataan Dirut Pertamina Nicke Widyowati bahwa Pertamina bukanlah perusahaan trading, sehingga tidak begitu mudah juga menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia sudah anjlok di bawah batas psikologis bagi Pertamina. Pernyataan Dirut itu semakin menunjukan dia adalah termasuk dalam klasifikasi ‘direksi anak kos’ di Pertamina,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, Pertamina selain sebagai produsen minyak, di saat bersamaan juga melakukan fungsi trading. Untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, Pertamina telah membeli 50 persen bahan baku, meliputi minyak mentah, BBM dan bahan intermediate, sebagai bahan baku diolah di kilang dan blending produk BBM untuk dijual kepada konsumen dalam negeri. Pertamina menikmati margin 10% dari transaksi itu.

“Selain itu Pertamina melakukan swap produk dari minyak mentah yang dihasilkan lapangan migas dari berbagai negara yang Pertamina memiliki hak partipasi dari produksinya, termasuk dalam bisnis LNG dari kontrak yang terlanjur sudah ada. Soal apakah merugikan atau menguntungkan, tentu merupakan rahasia perusahaan, dan bahkan ada produk kilang seperti Decant Oil, LSWR dan minyak tanah yang tak terserap di dalam negeri terpaksa diekspor. Di era Dwi Sucipto masih Dirut Pertamina pada tahun 2016 sudah membentuk anak usaha khusus untuk itu, yaitu PIDS (Pertamina International Down Stream) berkantor di Singapore,” beber Yusri.

Lebih lanjut dikatakan Yusri, meskipun ada dua pejabat penting yang berwenang dan sering memberikan keterangan resmi ke media atas nama Pertamina dan Kementerian ESDM, diduga telah melakukan kebohongan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kebohongan publik itu diduga terkait data harga jual BBM Pertamina ke industri. Setelah kami konfirmasi pada 15 April 2020, Saudara Tajuddin Noor sebagai Sekretaris Perusahaan Pertamina menyatakan Pertamina belum bisa mengkonfirmasi pada data itu dari mana, dan Kabiro KLIK ESDM Agung mengatakan, temen-temen migas yang tau, aku tak begitu pandai kanda,” beber Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, data itu persis sama dengan surat edaran Pertamina Marketing Oil Region 3 Jakarta dan Patra Niaga soal harga semua jenis BBM Pertamina untuk dijual ke industri jauh lebih murah daripada dijual untuk umum di SPBU, meskipun harga tersebut belum dikenai pajak, dan berlaku untuk periode 15 April sampai dengan 30 April 2020.

Di sisi lain, kata Yusri, menurut keterangan resmi Gubernur Bank Indonesia Perry Waryigo pada semua media (23/4/2020), bahwa Indonesia sebagai negara net importir, harga minyak rendah malah memberikan dampak positif dari sisi ekonomi dan moneter, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan mengurangi subsidi dalam neraca pembayaran menjadi positif.

“Karena berdasarkan aturan Keputusan Menteri ESDM terbaru nomor 62K/12/MEM/2020 tertanggal 27 Febuari 2020 yang merupakan turunan dari beberapa peraturan di atasnya, bahwa penetapan harga BBM umum seperti Pertalite, Dexlite, Pertamax dan Partadex serta Pertamax Turbo merupakan wewenang penuh badan usaha, yaitu Pertamina, Shell, AKR, Vivo, Total, BP dan Petronas,” ungkap Yusri.

Berdasarkan dua parameter penentu harga dasar BBM, sambung Yusri, yaitu nilai rata-rata MOPS atau Argus dan nilai tukar Dollar Amerika rata-rata pada periode yang sama untuk harga BBM diberlakukan 1 Mei 2020, yaitu dihitung rata-rata mulai 25 Maret sampai dengan 24 April 2020, maka akan diperoleh harga terbaru sebagai berikut, MOPS Gasoline Ron 92 (USD 23/bbls) dikali Rp 15.800 dibagi 159 sama dengan Rp 2.286 per liter.

“Sehingga harga keekonomian Pertamax Ron 92 adalah penjumlahan Rp 2.286 ditambah Rp 1.800 (alpha pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pajak pajak) ditambah Rp 454 (margin 10% dari harga dasar) maka sama dengan Rp 4.550 per liter,” jelas Yusri.

Sehingga, lanjut Yusri, harga yang wajar dijual oleh badan usaha di sejumlah SPBU adalah, Pertamax Ron 92 adalah Rp 4.550 per liter, Pertalite Ron 90 adalah 99, 12 persen dikali Rp 4.550 sama dengan Rp 4.500 per liter. Sedangkan harga Premiun Ron 88 adalah 98,42 persen dikali Rp 4.445 sama dengan Rp 4.480 per liter.

Sementara untuk penetapan harga LPG 12 kilogram, menurut Yusri tidak terlepas dari Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009, di Pasal 25 dikatakan harga jual LPG untuk pengguna umum ditetapkan oleh Badan Usaha Pertamina berpedoman pada harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. Penetapan harga jual LPG itu wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM.

“Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini, maka diperoleh rumusan formula perhitungan harga LPG sebagai berikut. CP Aramco ditambah Apha pengadaan, transportasi, biaya pengisian tabung, distribusi, margin badan usaha dan penyalur serta pajak. Maka perhitungannya USD 250 per metrik ton ditambah Rp 3.000 sama dengan Rp 7.000 per kg. Maka harga LPG tabung 12 kg yang wajar adalah 12 kg dikali Rp 7.000 sama dengan Rp 84.000, paling tidak harga LPG 12 Kg dijual eceran tidak boleh lebih Rp 90.000 pada kondisi saat ini,” ungkap Yusri.

Tak jauh berbeda, tambah Yusri, harga keekonomian LPG 3 Kg jika penetapannya berdasarkan formula Keputusan Menteri ESDM Nomor 61K/12/MEN/2019 tanggal 2 April 2019 oleh Menteri ESDM yang masih dijabat Ignasius Jonan, dengan menggunakan formula 103,85% HIP LPG Tabung 3 Kg ditambah USD 50,11 per metrik ton ditambah Rp 1.879 per kg, akan diperoleh harga keekonomian sekitar Rp 6.773 per Kg.

“Kalau mengacu rata-rata subsidi LPG 3 kg oleh Pemerintah pada tahun 2019 sekitar Rp 3 triliun per bulan, maka pada April dan Mei 2020 Pemerintah berpotensi menghemat sekitar Rp 6 triliun untuk biaya subsidi yang sudah dianggarkan dalam APBN tahun 2020,” beber Yusri.

“Harga BBM dan LPG tersebut di atas lazimnya bisa diberlakukan mulai pukul 00.00 pada 1 Mei 2020,” ungkap Yusri lagi.

Yusri juga menegaskan, merupakan hak publik untuk memperoleh harga yang wajar di sejumlah SPBU dan agent LPG. “Harusnya semua pihak taat pada aturan yang berlaku, dan merupakan tugas tanggungjawab penuh Menteri ESDM sebagai pembantu Presiden yang telah menerbitkan kebijakan untuk kepentingan semua pihak, yaitu pemerintah, badan usaha dan rakyat semuanya terlindungi hak-haknya, bukan sebaliknya malah mengambil hak yang bukan merupakan haknya,” ungkap Yusri.

“Diharapkan komisi ombudsman nasional, KPPU dan YLKI memberikan perhatian khusus terkait lambatnya pemerintah merespon tuntutan rakyat terhadap harga BBM dan LPG yang wajar, karena seharusnya sejak 1 April rakyat sudah bisa menikmati berkah harga minyak dunia yang anjlok di bawah batas psikogis pasar, ujungnya adalah menolong dan meningkatkan daya beli rakyat yang banyak kena efek pandemi Covib 19,” tukas Yusri.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB