Categories: City Government

Aspek Indonesia Desak Presiden Tarik Seluruh RUU Cipta Kerja yang Telah Diserahkan ke DPR

Share

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) turut mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo, yang pada Jumat (24/4/2020), menunda pembahasan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan.

Demikian diutarakan Presiden ASPEK Indonesia , Mirah Sumirat dalam keterangan pers yang diterima urbannews.id, Selasa (28/4/2020).

“Kami sesungguhnya menuntut Pemerintah untuk tidak saja menunda, tapi sebaiknya menarik seluruh RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR. RUU Cipta Kerja bukan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia. Tidak saja klaster ketenagakerjaan, tapi juga klaster lain yang juga mendapat penolakan dari tokoh, akademisi dan masyarakat sipil lainnya,” ungkap

Mirah menyinggung pidato Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa dengan penundaan tersebut, Pemerintah bersama DPR memiliki waktu dan kesempatan untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.

“Artinya Presiden Jokowi dan DPR tetap harus membuka ruang diskusi yang lebih luas dan melibatkan semua stakeholder untuk semua klaster. Jangan sampai ada pasal-pasal yang membuat rakyat dan bangsa Indonesia terjebak berkepanjangan di masa depan,” ungkap Mirah.

Dalam posisi penundaan satu klaster ini, kata Mirah, pemerintah juga perlu mengkaji secara serius dan merujuk pada amanah UUD 1945, khususnya dalam hal pemberian karpet merah untuk investor.

“Jangan semua kemauan investor dituruti apalagi yang akan berdampak pada hilangnya jaminan kesejahteraan anak cucu bangsa Indonesia. Negara wajib melindungi rakyat, bukan mengistimewakan pemodal,” tegas Mirah.

Mirah juga mengingatkan Pemerintah untuk serius dalam mencegah dua hal. Pertama, mencegah penyebaran virus Covid 19 di semua perusahaan dan pabrik yang sampai saat ini masih beroperasi.

“Padahal bukan sektor yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan. Masih banyak pekerja yang tidak diliburkan dan tidak diberikan pelindung diri yang layak. Ini berpotensi memperluas penyebaran virus Covid 19,” ungkap Mirah.

Kedua, kata Mirah, mencegah PHK massal dengan dalih dampak covid 19. Kami tidak menutup mata bahwa pandemi covid 19 ini berdampak pada seluruh sektor usaha, namun PHK massal juga bukan keputusan yang manusiawi untuk saat ini. Pengusaha jangan cengeng seolah-olah semua keuntungan perusahaan yang selama ini sudah mereka dapat, ikut raib ditelan covid 19.


“Jangan perlakukan pekerja habis manis sepah dibuang. Pengusaha sudah begitu banyak mendapatkan stimulus bahkan sejak periode pertama Jokowi sebagai Presiden. Jangan sampai stimulus didapat, tapi pekerjanya juga di-PHK dengan dalih Covid 19,” ungkap Mirah.

Menurut Mirah, pengusaha juga jangan mengelak dari tanggung jawab dan kewajiban membayar upah dan tunjangan hari raya, karena alasan Covid 19.

Mirah juga menegaskan bahwa walaupun klaster ketenagakerjaan diputuskan ditunda pembahasannya, namun serikat pekerja tetap akan mengkaji dan mengkritisi klaster lainnya.

“Hal ini karena ada 79 UU yang akan terdampak, antara lain UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Kesehatan yang juga perlu diawasi pembahasannya. Serikat pekerja juga concern dalam hal ini karena pekerja juga rakyat,” pungkas Mirah.(hen)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB