Categories: City Government

Komisi VII Desak Revisi Aturan Formula Harga BBM, CERI: Lho, Kalau Gitu Menteri ESDM Mesti Dicopot karena Salah Buat Aturan…!

Share

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.foto/dok

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengungkapkan pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif tentang harga BBM di Indonesia yang masih lebih murah dari negara lain di Asean sangat menyedihkan.

“Menyedihkan kalau membaca laporan singkat hasil Rapat Kerja antara DPR Komisi VII dengan Kementerian ESDM pada 4 Mei 2020 yang dilaksanakan secara virtual, ketika Menteri ESDM Arifin Tasrif berkata bahwa pada Mei ini belum perlu menurunkan harga, karena harga BBM negara kita masih jauh lebih murah dari negara lain di Asean seperti Singapura dan Laos, serta diprediksi akhir tahun ini harga minyak akan menguat sampai USD 40 per barel,” kata Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (5/5/2020) terkait hasil rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Senin (4/5/2020).

Menurut Yusri, Menteri ESDM telah menegaskan bahwa penentuan harga BBM di Indonesia bukan berdasarkan peraturan dan keputusan Kementerian ESDM yang dia buat sendiri, akan tetapi berdasarkan perbandingan harga BBM di negara Asean dan prediksi harga minyak akan kembali rebound pada akhir tahun.

“Ketika seluruh anggota DPR yang ikut RDP mengamini apa yang dikatakan Menteri ESDM itu, maka menjadi sempurna lah ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat yang mayoritas daya belinya sudah di bawah ambang batas. Kesan kuat DPR telah bertindak bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih melindungi kepentingan Pemerintah dan Badan Usaha Pertamina, Shell, AKR, Total, Vivo dan Petronas. Ini lah sebuah ironi,” ungkap Yusri.

Lebih lanjut dikatakan Yusri, kondisi itu semakin memprihatinkan ketika dugaan aroma kongkalikong itu diperkuat oleh barisan media mainstream dan pengamat tak bermoral membuat narasi-narasi memang tak perlu harus harga BBM diturunkan cepat-cepat, sebentar lagi juga naik, kalaupun diturunkan tak ada pengaruhnya apa-apa terhadap daya beli rakyat karena sedang WFH dan PSBB.

“Tentu ini pendapat sontoloyo, karena rakyat miskin tak ada pilihan di rumah bisa mati, keluar rumah ancaman kematian juga ada, ya sudahlah apa jadinya saja, begitulah sikap rakyat yang tak berkemampuan,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, menjadi benar apa yang dikatakan dalam bentuk satire oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan bahwa saatnya rakyat bersedekah untuk Pemerintah, atau lebih vulgar dikatakan oleh mantan Sesmen BUMN Said Didu bahwa Pemerintah dan Pertamina telah merampok uang rakyat lewat harga BBM yang mahal.

“Seharusnya DPR mempertanyakan apakah sudah tepat alasan Kementerian ESDM tidak menurunkan harga BBM hanya berdasarkan perbandingan dengan harga BBM di Singapore dan Laos saja? Apakah tidak mempertimbangkan parameter lainnya, termasuk apakah negara itu ada produksi migasnya? Kemudian apakah angka GDP (Gross Domestic Product) setara dengan negara kita? Harusnya membandingkan itu apel dengan apel, bukan apel dengan batu,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, kalau benar berpihak pada rakyat, seharusnya DPR pada kesempatan itu meminta Kementerian ESDM agar konsekuen dan konsisten menjalankan aturan Kepmen ESDM tersebut untuk melindungi masing-masing pihak, yaitu kepentingan pemerintah yang berhak memungut pajak, badan usaha berhak memungut margin 10% dari harga dasar, tidak boleh lebih, dan rakyat berhak membeli BBM dengan harga keekonomian dengan takaran dan BBM berkualitas.

“Terkesan kental bahwa anggota DPR tidak peka akan rasa keadilan rakyat atas harga BBM yang dijual Pertamina di SPBU yang mana harganya sangat mahal di saat harga minyak dunia sudah terjun bebas,” ungkap Yusri.

Yusri juga mempertanyakan, apakah DPR tidak tau atau pura-pura tidak tau bahwa begitu kecewanya respon konsumen BBM membuat tagar #TaikluPertamina pada hari Minggu, yang sempat trending topic akibat janji Dirut Pertamina memberikan diskon 30% dari produk Pertamax series dan Dex series tidak sesuai kenyataannya dengan apa yang terjadi di SPBU, bahkan dalam rekaman videonya Dirut Pertamina sambil tertawa menghimbau rakyat memborong BBM dan menimbunnya.

“Padahal kalau mau jujur, berbasiskan data yang disajikan Kementerian ESDM itu, maka terhitung 1 Mei 2020 harga Gasoline Ron 92 atau setara Pertamax bisa dijual dengan harga Rp 4.500 per liter di SPBU Pertamina, hitungan itu berdasarkan rata-rata MOPS USD 22,33/bbls dan nilai tukar Rp 15.157/USD periode 25 Maret hingga 24 April 2020,” ungkap Yusri.

“Apakah DPR tidak bisa melihat adanya anomali harga yang ditetapkan Pertamina sejak awal Febuari 2020 hingga saat sekarang, berdasarkan tren grafik perbandingan harga Solar dan BBM negara Asean yang disajikan dalam dokumen Kementerian ESDM, semuanya pada 3 Februari 2020 sudah memperlihat tren menurun, kecuali Indonesia tetap datar sampai hari ini, itu semua tampak dari garis merah dalam grafik itu,” kata Yusri.

Oleh karena itu, lanjut Yusri, akan menjadi lucu dan aneh ketika yang muncul malah rekomendasi dari DPR kepada Kementerian ESDM untuk merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 tahun 2020 tersebut, itu ibarat muka buruk cermin dibelah.

“Seharusnya DPR Komisi VII sebagai wakil rakyat memberikan alasan kuat mengapa Kepmen ESDM itu harus direvisi, apakah setelah direvisi akan lebih menguntungkan bagi rakyat atau bagi badan usaha?,” ungkap Yusri.

Selain itu, ulas Yusri, harus dijelaskan masalahnya dimana. “Kalau memang Kepmen ESDM telah salah dibuat oleh Kementerian ESDM dan telah merugikan rakyat, atau Pemerintah dan Badan Usaha, ya konsewensinya Presiden harus mencopot Menterinya, karena telah salah membuat aturan soal formula harga BBM, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan berimplikasi luas dalam perekonomian nasional, serta berdampak luas pada kehidupan rakyat, yang sudah mengalami kesulitan ekonomi diterpa wabah covid 19, yang tidak diketahui kapan pastinya akan berakhir,” ujar Yusri.

“Sudah jutaan rakyat yang kehilangan pekerjaan dan dirumahkan akibat PHK dampak covid 19, bahkan sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tidak sanggup lagi menjalani kehidupan yang dirasa sangat berat ini,” tambah Yusri.

Semestinya, kata Yusri, Kementerian ESDM dan Pertamina belajar atau melakukan studi banding kepada pemerintah negara tetangga seperti Malaysia, yaitu belajar bagaimana mereka bisa merumuskan kebijakan harga BBM di negerinya dengan standar Euro5, bisa sedemikian murahnya dibanding dinegara kita.

“Ambil contoh untuk produk BBM sejenis Pertamax Turbo disini dijual Rp 9.850 per liter, di Malaysia harganya Rp 5.300 per liter, lebih murah dari harga premium di SPBU Pertamina yang dijual Rp 6.450 per liter,” tutup Yusri.

Mendesak Revisi

Sementara itu, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan penyesuaian harga BBM dengan merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020. Kepmen itu mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.

Demikian poin keenam pada salinan dokumen laporan singkat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, Senin (4/5/2020). Hingga berita ini dilaporkan, Pimpinan Komisi VII dan seluruh Anggota Komisi VII belum memberikan keterangan apa pun atas konfirmasi yang dilayangkan urbannews.id terkait poin kesimpulan rapat kerja itu.

Pimpinan dan anggota Komisi VII belum bisa menjelaskan di bagian mana dari Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020 yang perlu direvisi. Apakah mengenai angka konstanta yang akan direvisi atau apakah periode pengambilan data MOPS dan Kurs yang diminta untuk direvisi.

Pimpinan dan anggota Komisi VII juga tidak memberikan keterangan ketika diminta konfirmasi mengenai tren grafik perbandingan harga minyak solar dan bensin negara Asean.

Diketahui, sejak awal Febuari 2020, semua negara Asean memperlihatkan tren penurunan harga, akan tetapi hanya Indonesia yang sejak 3 Febuari 2020 hingga kemarin, grafik harga bahan bakar minyak memperlihatkan tren datar, alias tidak ada penurunan harga, apakah itu bukan sebuah anomali ?.

Komisi VII juga tidak memberikan jawaban atas pertanyaan begitu mudahnya Anggota DPR percaya saja dengan keterangan Menteri ESDM bahwa harga BBM masih termurah dibandingkan Singapura dan Laos. Mereka juga tidak menjawab ketika ditanyakan apakah negara tersebut mempunyai produksi minyak mentahnya atau tidak, dan bagaimana perbandingan harga BBM dengan angka GDP masing masing negara Asean.

Menurut formula perhitungan harga BBM sesuai ketentuan Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020, maka harga BBM per 1 Mei 2020 mestinya sudah mengalami penurunan.

Berbasiskan data-data yang ada di dalam bahan paparan Kementerian ESDM, bahwa penurunan MOPS/Argus RON 92 dan CN 48 adalah; Maret terhadap Feb 2020: 32% hingga 44%, dan April terhadap Maret 2020; 34% hingga 45%.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII hingga berita ini dilaporkan juga belum memberikan keteranan mengenai sejauh mana sikap Komisi VII memaksa Kementerian ESDM untuk taat menerapkan aturan yang dia buat sendiri, termasuk menertibkan badan Usaha Pertamina, Shell, AKR, Vivo, Total dan Petronas yang telah menjual produk BBM dengan mengambil margin di atas 10%, yang telah melanggar aturan yang berlaku.

Sementara itu, jika kemudian dimasukan parameter rata-rata MOPS Gasoline Ron 92 dan rata-rata nilai tukar yang ada di dalam laporan Kementerian ESDM tersebut, maka seharusnya harga Gasoline Ron 92 yang setara Pertamax 92 adalah sebagai berikut MOPS (USD 22,33 x Rp 15.157) : 159 sama dengan Rp 2.128,65 per liter

Kemudian penjumlahannya menjadi, Rp 2.128,65 ditambah Rp 1800 ditambah Rp 437 atau dengan margin 10%, sama dengan Rp 4.467 per liter, dibulatkan menjadi Rp 4.500 per liter adalah harga keekonomian Pertamax Ron 92.

Terkait sikap Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang belum memberikan respon apa pun terhadap konfirmasi yang dilayangkan urbannews.id tersebut, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengatakan, sikap itu menjadi indikasi kuat tidak adanya empati Komisi VII terhadap rakyat.

“Semakin membenarkan bahwa mereka tak berempati pada rakyat pemilihnya yang terlanjur tertipu janji-janji angin sorga semasa kampanye, apakah mereka masih punya moral? Biar hatinya yang menjawabnya,” kata Yusri.(hen)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB