Categories: City Government

Ridwan Hisjam DPR Komisi VII Sebut Penetapan Harga BBM Umum Wewenang Pemerintah dan Ditetapkan Dua Bulan Sekali, CERI: Di Aturan Mana itu?

Share

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam.foto/monitor.co.id

URBANNEWS.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam menyatakan penetapan harga bahan bakar minyak BBM umum merupakan kewenangan Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM RI.

Demikian diungkapkan anggota DPR dari Partai Golkar itu dalam percakapan di salah satu grup whatsapp MKGR, Jumat (8/5/2020) dinihari.

“Badan usaha termasuk Pertamina hanya sebagai operator yang tunduk dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah. Berdasarkan Kepmen ESDM yang terbaru terkait penetapan harga BBM, yakni penetapan harga BBM dilakukan dua bulan sekali berdasarkan formula dalam Kepmen tersebut,” ungkap Ridwan Hisjam.

Pernyataan Ridwan Hisjam tersebut lantas menuai tanggapan dari Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. “Di Kepmen mana dikatakan bahwa BBM umum ditetapkan oleh Pemerintah? dan dua bulan sekali?” tanya Yusri. Pertanyaan Yusri tersebut tidak dijawab oleh Ridwan Hisjam.

Sebelum itu, Ridwan Hisjam melansir tautan berita berisi pernyataan dirinya bahwa Pertamina merupakan lokomitif perekonomian nasional.

“Kalau BUMN sebagai lokomotif Ekonomi, apakah pantas mengambil untung di atas yang sudah ditetapkan Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEN/2020 dalam menjual BBM kepada rakyat yang lagi susah kemampuan daya belinya, dimana hati nurani wakil rakyat?,” sanggah Yusri Usman atas postingan Ridwan Hisjam itu.

“Janganlah ketidak efisienan dalam menjalankan proses bisnisnya harus ditanggung oleh rakyat yang tak mampu?” timpal Yusri.

Sebelumnya, masih dalam percakapan yang sama, Ridwan Hisjam memberikan keterangan terkait adanya rekomendasi Komisi VII agar Menteri ESDM melakukan revisi Kepmen ESDM Nomor 62K tahun 2020 pada rapat kerja 4 Mei 2020.

“Bisa dijelaskan Mas Ridwan apa alasan Komisi VII menyarankan Kementerian ESDM merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 k Tahun 2020? Dimana letak kesalahan Kepmen ESDM tersebut sehingga harus direvisi?” ungkap Yusri atas keterangan Ridwan Hisjam mengenai Kepmen ESDM tersebut.

“Tidak ada yang salah. Direvisi karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” jawab Ridwan Hisjam dalam grup yang beranggotakan ratusan pengguna whatsaap dari berbagai kalangan tersebut.

Yusri mengomentari lebih lanjut, menjadi mengherankan dan aneh jika tak ada yang salah mengapa direkomendasikan harus direvisi.

"Ini logika terbalik kalau senyatanya harga BBM harusnya sudah diturunkan sesuai aturan Kementerian ESDM, kenapa Kepmen ESDM nomor 62 K yang harus disesuaikan dengan harga BBM yang tak mau diturunkan, ini tragedi hanya bisa terjadi di negara kita," kata Yusri. (hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB