Categories: City Government

Kritik Program Tapera, ASPEK Indonesia: Apa Pemerintah Mau Legalkan WNA Punya Rumah dan Tanah di Indonesia

Share

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id


URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali isi dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera), yang mewajibkan rakyat untuk membayar iuran Tapera sebesar 3 persen dari gaji bulanannya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).


Demikian disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia (19/6/2020).


"ASPEK Indonesia menilai PP Tapera akan membebani rakyat karena iurannya yang bersifat wajib. Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa 'Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta'. Bahkan dalam PP Tapera juga disebut bahwa Peserta adalah setiap Warga Negara Indonesia dan warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan," beber Mirah.


Mirah Sumirat juga mempertanyakan, buat apa mewajibkan WNA menjadi peserta Tapera? "Padahal mereka tidak diperbolehkan memiliki rumah atau tanah di Indonesia? Apakah pemerintah sengaja menyiapkan landasan hukum agar WNA di masa depan dapat memiliki rumah atau tanah di Indonesia?," ungkap Mirah.


Dikatakan Mirah, jika pertimbangan pemerintah mewajibkan pekerja WNA karena mereka mendapatkan penghasilan di Indonesia, seharusnya bukan dengan mewajibkan WNA menjadi peserta Tapera, tapi bisa dilakukan dengan membebani pajak penghasilan yang lebih besar bagi pekerja WNA.


"Dari penerimaan pajak atas penghasilan pekerja WNA, Pemerintah tidak perlu mengembalikan pengembangan dana kepada WNA tersebut apabila mereka kembali ke negara asalnya. Sedangkan di PP Tapera, dana iuran Tapera yang terhimpun nantinya akan dikembalikan beserta hasil pemupukan selama WNA tersebut menjadi peserta, ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing. Lantas Negara dapat apa dari iuran Tapera yang dibayarkan oleh WNA tersebut? Jangan jadikan BP Tapera sebagai lembaga investasi untuk WNA, karena tujuan Tapera adalah untuk perumahan rakyat," tegas Mirah Sumirat.


Mirah mengatakan, ASPEK Indonesia juga menyoroti tentang manfaat yang akan diterima oleh Peserta Tapera. Menurutnya, Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP Tapera menyebutkan bahwa pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, yang meliputi pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah.


"Sedangkan untuk bisa mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, dan atau menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Artinya, karena iurannya bersifat wajib sedangkan persyaratannya dibatasi maka akan ada peserta yang tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaat sesuai tujuan program Tapera ini. Tujuan program Tapera disebutkan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi peserta. Ternyata tidak semua peserta akan dapat memanfaatkan pembiayaam perumahan ini," ulas Mirah.


Mirah Sumirat menegaskan, jika sifatnya wajib, maka program Tapera ini tidak layak disebut sebagai 'tabungan' tapi lebih tepat disebut sebagai 'pungutan paksa'. Jika program ini berbentuk tabungan, seharusnya bersifat sukarela bukan diwajibkan.


"Selain itu, program Tapera ini tumpang tindih dengan program sejenis yang sebetulnya sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program yang ada di empat program BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Pensiun. Manfaat Program MLT BPJS Ketenagakerjaan, ada tiga program yaitu Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) serta Pinjaman Renovasi Rumah (PRP)," kata Mirah.


"Buat apa mewajibkan seluruh rakyat untuk menjadi peserta Tapera jika ternyata sudah ada program sejenis yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja? Apalagi dalam situasi saat ini banyak pekerja yang di-PHK, dirumahkan tanpa dibayar upahnya, karena terdampak pandemi covid 19. Iuran Tapera sebesar 3 persen dengan perincian 0,5 persen dibayar oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja, akan menjadi beban baru bagi rakyat. Padahal pekerja sudah dibebani iuran BPJS Kesehatan yang semakin tinggi, iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21). Bahkan khusus untuk peserta mandiri, wajib menanggung iuran 3 persen dibayarkan sendiri, tutup Mirah Sumirat," ungkap Mirah.(hen)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB