Categories: City Government

ASPEK Indonesia: Tolak RUU Cipta Kerja yang Berkedok atas Nama Investasi Tapi Isinya Eksploitasi

Share

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendukung sikap kritis dan tegas yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang bersama KSPSI AGN (Andi Gani) dan FSP Kahutindo menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. 

"Tim teknis bentukan Kementerian Ketenagakerjaan ini ternyata cuma untuk formalitas dan basa-basi, hanya untuk memberi kesan bahwa seolah-olah Pemerintah sudah melibatkan serikat pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Padahal faktanya, tim teknis tersebut tidak melakukan pembahasan pasal per pasal yang selama ini menjadi keinginan dari serikat pekerja," ungkap Presiden Aspek Indonesia dalam rilis pers yang diterima urbannews.id, Senin (13/7/2020).

Lebih lanjut Aspek Indonesia menyatakan Pemerintah telah tersandera oleh kepentingan pemodal atau investor, sehingga gagal dalam memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan kepada rakyatnya serta lebih berpihak pada kepentingan pengusaha.

"Sebelumnya telah dibentuk tim teknis yang berisi unsur Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang memiliki keterwakilan di Lembaga Kerja Sama Tripartit. Dari unsur serikat pekerja beranggotakan 15 orang, terdiri dari perwakilan KSPSI AGN (3 orang), KSPI (3 orang), KSPSI Yoris (3 orang), KSBSI (2 orang), KSPN (1 orang), K.SARBUMUSI (1 orang), FSPPN (1 orang), FSP KAHUTINDO (1 orang). Sedangkan unsur APINDO/KADIN berjumlah 15 orang dan unsur Pemerintah berjumlah 25 orang," beber Mirah.

ASPEK Indonesia, kata Mirah, sebagai salah satu anggota KSPI, turut mencermati perkembangan yang terjadi di dalam tim teknis. 

"Kami mendesak posisi Pemerintah yang diiwakili Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih terbuka dan adil pada pekerja, bukan cuma mengamini keinginan pengusaha yang diwakili oleh APINDO dan KADIN. Dalam pertemuan tim teknis yang kedua tanggal 10 Juli 2020, unsur APINDO dan KADIN menegaskan bahwa pertemuan tim teknis tidak perlu ada keputusan dan kesepakatan, karena hanya sekedar memberikan masukan. APINDO dan KADIN pun menyatakan bahwa rapat tim teknis ini bukan perundingan para pihak. Pendapat APINDO dan KADIN ini kemudian diamini oleh unsur Pemerintah yang hadir dalam rapat, yang menyatakan bahwa rapat tim teknis ini bukan perundingan dan tidak perlu ada kesepakatan atau keputusan apapun. Lantas buat apa melibatkan serikat pekerja jika tidak membahas pasal per pasal RUU Cipta Kerja, yang banyak pasalnya telah menjadi keberatan dari serikat pekerja/serikat buruh?," ungkap Mirah.

Menurut Mirah, Pemerintah dan pengusaha cuma ingin memaksakan kehendak agar RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan padahal isinya sangat merugikan kepentingan pekerja dan para pencari kerja.

"Dalam rapat tim teknis yang pertama tanggal 8 Juli 2020, unsur serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), yang terdiri dari KSPSI AGN, KSPI dan KSBSI serta atas persetujuan serikat pekerja yang lain sesungguhnya telah menyerahkan konsep tertulis sebagai draft sandingan RUU Cipta Kerja kepada Pemerintah dan unsur APINDO/KADIN. Konsep tersebut berisi analisa dan pandangan serikat pekerja mengenai dasar penolakan klaster ketenagakerjaan serta usulan agar UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dijadikan sebagai perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi pekerja. Ternyata konsep tertulis dari serikat pekerja tersebut tidak dibahas oleh tim teknis, bahkan perwakilan APINDO dan KADIN tidak mau menerima dan mengembalikan naskah konsep kepada unsur serikat pekerja. APINDO dan KADIN juga tidak mau menyerahkan usulan konsep dari mereka secara tertulis kepada serikat pekerja," beber Mirah.

Dikatakan Mirah, jika Pemerintah, pengusaha dan DPR tetap memaksakan untuk meloloskan RUU Cipta Kerja tanpa peduli dengan penolakan serikat pekerja, maka ASPEK Indonesia menyatakan sikap akan bersama KSPI dan MPBI untuk melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja secara besar-besaran. 

"Pekerja dan rakyat harus bersatu melakukan penolakan RUU Cipta Kerja yang isinya eksploitatif, dan  di masa depan akan menyengsarakan nasib anak bangsa secara berkepanjangan," tegas Mirah.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB