Categories: City Government

Skandal Joko Tjandra, IPW: Presiden Harus Turun Tangan Bersihkan Institusi Polri

Share

Presiden Joko Widodo.foto/cnbcindonesia.com

URBANNEWS.ID - Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Mabes Polri yang telah mencopot Brigjen Prasetyo Utomo. Namun dugaan suap menyuap di balik persekongkolan jahat melindungi buronan kakap Joko Tjandra harus diusut tuntas dan Brigjen Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Joko Tjandra juga harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Demikian pernyataan Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan pers yang diterima urbannews.id, Kamis (16/7/2020).

"Dari penelusuran IPW, 'dosa' Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang 'dosa' Brigjen Prasetyo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi. Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tanggal 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra. Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Begitu mudahnya, Brigjen Nugroho membuka red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu Bangsa Indonesia itu," ungkap Neta.

Melihat fakta ini, Neta mengatakan IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Joko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian Surat Jalan pada Joko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetyo, IPW meragukannya. 

"Sebab dua institusi besar di polri  terlibat 'memberikan karpet merah' pada sang buronan, yakni Bareskrim dan Interpol. Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Joko Tjandra. Apa mungkin ada gerakan-gerakan individu dari masing-masing jenderal yang berinsiatif melindungi Joko Tjandra," beber Neta.

"Jika hal itu benar terjadi, betapa kacaunya institusi Polri. Apa mungkin kedua Brigjen tersebut begitu bodoh berinisiatif pribadi 'memberikan karpet merah' pada Joko Tjandra. Kenapa Brigjen Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu lancang menghapus red notice Joko Tjandra. Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri seperti Brigjen Prasetyo? Lalu, kenapa Dirjen Imigrasi tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Joko Tjandra sudah dihapus? Aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri," lanjut Neta.

Lebih lanjut Neta mengatakan, semua ini hanya bisa dibuka jika Presiden Jokowi turun tangan untuk membersihkan Polri, dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta Joko Tjandra. Tanpa itu semua, kasus Joko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin jeruk makan jeruk.

"Akibat ulah para jenderal itu, kasus Joko Tjandra menjadi catatan hitam bagi Polri. Lembaga kepolisian yang seharusnya wajib menangkap buronan malah melindungi sang buronan kakap, bahkan memberinya karpet merah. Bagaimana pun sebagai pimpinan, Kapolri Idham Azis dan Kabareskrim Sigit harus bertanggungjawab terhadap kekacauan ini," kata Neta.

Menurut Neta, jika Mabes Polri mengatakan kasus ini adalah inisiatif jenderal pelaku, bisa disimpulkan betapa tidak berwibawanya Kapolri dan Kabareskrim sehingga jenderalnya bisa bertindak ngawur seperti itu. 

"Institusi Polri harus diselamatkan dari ulah para jenderal yang bermental bobrok. Setelah Brigjen Prasetyo, kini harus Brigjen Nugroho Wibowo yang segera dicopot dari jabatannya," kata Neta.(hen)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB