URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar tidak meneruskan kerjasama Pertamina dengan KPK.
“Karena diduga bisa berpotensi terjadi konflik kepentingan, malah bisa KPK kehilangan independensinya,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Jumat (7/8/2020), di Medan.
Yusri mengatakan hal itu berdasarkan pengalaman masa lalu terhadap pola kerjasama BUMN dan Kementerian serta beberapa PEMDA dengan pihak kejaksaan, terakhir TP4D yang mengawal proyek listrik 35.000 MW tak ada hasilnya, sehingga dibubarkan.
“Ternyata malah sangat berpotensi menimbulkan persekongkolan baru dan ternyata tidak efektif, makanya sekarang dihilangkan,” kata Yusri.
Lebih lanjut Yusri membeberkan, dari pada menempatkan orang dari KPK sebagai Sekretaris Dewan Komisaris, jauh lebih baik menempatkan orang KPK di ISC Pertamina.
“Mengapa pentingnya menempatkan anggota KPK sebagai bagian proses bisnis di ISC Pertamina? Karena rata-rata transaksi jual beli minyak mentah, BBM dan LPG dan ekspor produk kilang LSWR (low sulfur weigth residu) Decant Oil, green cook, minyak tanah dan solar, diperkirakan nilai transaksinya di ISC bisa mencapai USD 500 juta perhari, itulah yang harus dikawal ketat” ungkap Yusri.
Selain itu, sambung Yusri, KPK dalam menjalankan fungsi pencegahan potensi praktek korupsi, bisa saja setiap saat minta penjelasan dan data dari manapun jika ada indikasi praktek curang. “Jadi tak perlu dalam bentuk kerjasama, karena bisa dicurigai adanya potensi persekongkolan baru,” kata Yusri.
“Jadi bangganya Ahok menempatkan anggota KPK sebagai sekretaris dewan komisaris, malah secara tidak langsung telah mendegradasi kepercayaan publik terhadap fungsi dan tugas dewan komisaris untuk mengawasi dan mengendalikan dewan direksi dalam menjalankan proses bisnisnya, atau juga bisa dibaca publik Ahok tak mampu menjalankan tugas sebagai komisaris utama,” lanjut Yusri.
Apalagi, sambung Yusri, Ahok mengatakan dia digaji untuk menjaga uang Pertamina. “Maka cukup hanya kewenangan dewan komisaris untuk memberikan rekomendasi kepada dewan direksi untuk menempatkan pejabat KPK pada tataran struktur operasional perusahaan yang strategis tanpa harus minta izin atau campur tangan Kementerian BUMN. Karena direksi yang tak becus kerjanya, bisa juga atas rekomendasi dewan komisaris Pertamina ke Menteri BUMN untuk diganti, maka disinilah perlu diuji sikap Ahok apakah dia konsekwen dengan ucapannya,” beber Yusri.
“Sesdekom itu tidak ada pengaruh apa-apa, dia hanya pelaksana administrasi dari aktifitas dewan komisaris, menyiapkan konsep surat dan meneruskan surat dewan komisaris saja kepada dewan direksi atau kepada kementerian BUMN,” tutup Yusri.(hen)
