Categories: City Government

Tender Proyek PUPR Diduga Bermasalah, Pengamat: Laporkan ke Penegak Hukum dan Dorong untuk Penyidikan

Share
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi

URBANNEWS.ID - Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mendukung penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas dugaan permasalahan pada pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR Wilayah Jawa Barat TA. 2020 (RSNPP20-20) oleh Kementerian PUPR.

"Tidak apa-apa perusahaan tersebut menang lelang. Kalau dianggap permasalahan, tinggal laporkan ke lembaga hukum kok. Tinggal dorong saja penegak hukum untuk segera melakukam penyidikan," ungkap Uchok kepada urbannews.id, Selasa (11/8/2020).

Diberitakan sebelumnya, sistem tender satu atap di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR semakin melenceng dari tujuannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri PUPR tahun 2019, sistem itu awalnya dibuat dengan tujuan menyempurnakan sistem tender di masa lalu, sesuai kata Menteri PUPR Ir Basuki Hadimulyo.

Sistem lama itu sekarang direformasi dengan sistem yang baru, semua pelelangan pekerjaan kontruksi di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dengan menghilangkan proses di ULP, dan sudah dibentuk 34 BP2JK di seluruh Indonesia.

Terbukti, sistem yang baru diduga malah lebih buruk dari sistem yang lama. Muncul raja-raja kecil di setiap balai dalam melakukan pemilihan rekanan, di bawah kendali oknum-oknum di Ditjen Bina Konstruksi. Sehingga muncul rekanan yang dipilih tetapi malah tidak punya kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai syarat mutu teknis dan tepat waktu.

Kondisi ini terlihat nyata terjadi juga dalam pelelangan pembangunan Rusun di Bogor Juli 2020. Ada kesan kental panitia telah memaksakan memenangkan perusahaan yang nyata pada tahun 2019 tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Terbukti perusahaan yang dimenangkan tersebut pada tahun 2019 tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Barat TA 2019 (RSNPP19-03) di Kota Padang.

Kondisi proyek Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Barat TA 2019 (RSNPP19-03) di Kota Padang itu pun amburadul. Proyek tersebut dikerjakan PT Gariand Niagatama. Nilai pagu proyek tersebut sebesar Rp 23.475.000.000,- dan dianggarkan di APBN Kementerian PUPR tahun 2019.

Sebelumnya, pada 1 Juli 2020 dan 22 Juli 2020, Urbannews.id sudah membuat surat konfirmasi kepada Kepala BP2JK DKI dengan tembusan semua pejabat terkait di Kementerian PUPR, tentang adanya sanggahan dari beberapa peruhaan terhadap putusan pemenangan PT Gariand Niagatama dalam pekerjaan Pembangunan Rusunawa di Kabupaten Bogor dengan nilai pagu Rp 72.700.000.000.

Page: 1 2 3

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB