KALAU ada statement “PLN bisa collaps gara-gara pemerintah berhutang dana subsidi ke PLN dan tidak dibayar-bayar”, statement seperti itu hanya modus saja guna menutupi masalah yang sebenarnya!
Yang bikin PLN collaps saat ini adalah karena pembangkit PLN yang digunakan untuk operasional Jawa-Bali hanya yang PLTA untuk beban puncak saja, dan yang PLTGU untuk menjaga stabilitas frekuensi saja, yang besarnya kurang dari 4.000 MW dari total sekitar 28.000 MW yang dibutuhkan.
Sedang 24.000 MW selebihnya, itu adalah memakai pembangkit-pembangkit swasta Independent Power Producer (IPP) milik Asing dan Aseng itu, yang di dalamnya didominasi saham para pejabat atasan PLN seperti LBP, JK, DI, kakak Erick dan lain-lain.
Akibatnya, karena mayoritas pembangkit swasta yang beroperasi, sedang jaringan ritail PLN sudah dijual oknum mantan Dirut PLN ke TW dan 9 Naga, maka secara otomatis Jawa-Bali saat ini sudah berlaku mekanisme pasar bebas kelistrikan (MBMS = Multi Buyer and Multi Seller System ). Dan produk listrik MBMS itu lebih mahal 4 kali lipat dari listrik PLN.
Nah, di sinilah masalahnya! Makanya tahun ini (2020) subsidi listrik nantinya sekitar Rp 140 triliun (sampai September Rp 106 triliun). Padahal subsidi ke PLN rata-rata per tahun hanya Rp 50 triliun.
Sehingga kalau tahun depan Pemerintah tidak kuat bayar subsidi MBMS sebesar Rp 140 triliun, padahal instalasi PLN Jawa-Bali saat ini sudah dikuasai swasta, maka tahun depan PLN bubar. Yang Jawa-Bali diserahkan Aseng dan Asing, yang Luar Jawa-Bali diserahkan Pemda. Dan tarip listrik otomatis akan naik 4 kali lipat dari saat ini! Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn!***
Jakarta, 12 Agustus 2020
Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST