Categories: City Government

Kilang Minyak Tak Terbangun 5 Tahun Jokowi Presiden, Dugaan Peran Mafia Impor Minyak Pertamina Sangat Kental

Share
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI) Yusri Usman.foto/indopetronews.com

URBANNEWS.ID - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku bahwa Presiden Jokowi sudah teriak-teriak selama 5 tahun tentang kilang minyak yang tak terbangun juga. Hal itu dikatakan Ahok saat menjadi salah satu narasumber pada acara bertajuk Bertemu Indonesia, Minggu (16/8/2020), yang digagas Narasi TV dan dipandu oleh Najwa Sihab.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (18/8/2020) di Jakarta.

"Kata Ahok, untung Jokowi terpilih lagi, sehingga kita bisa gas lagi, namun dia tidak memahami siapa sosok yang membuat pembangunan kilang terhambat, ketika hal itu ditanyakan lebih lanjut oleh Najwa," kata Yusri.

Namun, kata Yusri, kalau melihat fakta yang ditemukan, setelah Saudi Aramco mundur dari proyek kilang Cilacap, Rosneft juga mundur dari kilang Tuban dan terakhir OOG mundur dari kilang Bontang, diluar dugaan ternyata masih banyak investor yang serius mau membangun kilang dengan mengajak Pertamina sebagai offtaker atau Shell juga bisa sendiri.

"Kejutan dan kabar baik muncul ketika konsorsium PT Dex Indonesia pada 13 Agustus 2020 telah menanda tangani MOU dgn CEO PT Kilang Pertamina Indonesia Ignatius Telulembang di kantor Staff Kepresidenan yang disaksikan langsung oleh Moeldoko, tegas dikatakan pemerintah mendukung pembangunan kilang minyak di kawasan ekonomi khusus Tj Api Api Sumatera selatan," beber Yusri.

Meskipun MOU sudah ditanda tangani, lanjut Yusri, belakangan muncul rumor bahwa CEO PT KPI mendapat teguran dari salah satu direksi. "Kalau benar info tersebut, sikap ini memang aneh," ungkapnya.

Lebih lanjut Yusri mengungkapkan, di ruang publik selama ini banyak pejabat migas menyatakan pembangunan kilang minyak itu tak menarik dari sisi ekonominya, selain karena padat modal bisa mencapai USD 15 miliar untuk membangun kilang, margin sangat tipis, IRR sangat rendah dibawah 8, sehingga tak menarik bagi investor investor, apalagi katanya Pertamina tak punya uang sendiri untuk membangunnya.

"Ternyata ada juga investor lain yang tak kalah seriusnya mau investasi kilang minyak dan petrokimia Cilacap dan GRR atau Grass Root Refinery Bontang dengan konsep BOOT (Build Own Operate and Transfer), yaitu konsorsium Sanur Hasta Energy Pte, Ltd dengan Kohlberg Krevis Roberts (KKG) dan Shell Global Solution," beber Yusri.

Dikatakan Yusri, kalau melihat kapasitas KKR dan Shell Global Solution yang punya nama tingkat dunia dan sudah membuktikan telah berinvestasi di banyak negara, harusnya rencana investasi kilang minyak disikapi dengan serius oleh Direksi Pertamina dengan memberikan karpet merah.

"Apalagi disaat pandemi covid 19 masih merebak, tawaran ini bak mendapat durian runtuh, karena kalau rencana investasi ini bisa terealisasi, selain bisa menyerap banyak tenaga kerja, akan menjadi triger perekonomian nasional, khususnya pada sekitar lokasi kilang dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan bisa mengurangi impor BBM, serta bisa menekan defisit transaksi berjalan setiap tahunnya," ulas Yusri.

Namun anehnya, kata Yusri, keseriusan investor ini infonya tak mendapat respon yang cepat dari Direksi Pertamina, malah terkesan cuek, padahal menurut Peraturan Presiden nomor 146 tahun 2015 dan dipertegas dengan PERPRES nomor 18 tahun 2020 soal pembangunan kilang dan pengembangan kilang ini bagian dari proyek prioritas strategis nasional RJMP Nasional tahun 2020-2024 dengan anggaran Rp 637 triliun dan Pertamina mendapat penugasan, artinya pembangunan kilang bisa juga menggunakan dana APBN atau korporasi.

"Karena tidak ada keseriusan dari pihak Direksi Pertamina dalam menindak lajuti rencana serius investasi dari investor, maka pada tanggal 15 dan 22 Juni 2020 pihak konsorsium menyurati kembali Direktur Utama PT Pertamina atas tidak adanya respon yang serius terhadap rencana investasi tersebut, surat itu ditembusankan juga ke Menko Marinves dan Komisaris Utama Pertamina Ahok Basuki Purnama, padahal pihak konsorsium sejak 16 Desember 2019 telah membuat surat keseriusan akan investasi kepada Dirut Pertamina tentang keseriusan mereka membangun kilang di Bontang dan Cilacap," beber Yusri.

Yusri lantas menegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata apa yang diucapkan Ahok sebagai komisaris utama dan direksi Pertamina di ruang publik berbeda jauh dengan kenyataan kecepatan respon dan sikap Direksi Pertamina terhadap calon investor.

"Tentu sikap tidak profesional direksi Pertamina ini menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di sektor migas di tanah air, meskipun gembar-gembor direksi di media perlunya langkah nyata untuk menjaga ketahanan energi nasional, bisa dibaca publik sebagai omong kosong," ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, pembangunan kilang itu sudah sejak lama sangat dibutuhkan oleh Pertamina, karena kapasitas produksi 6 kilang Pertamina hanya bisa maksimal 950.000 barel perhari dari kapasitas terpasang kilang 1.075 juta barel perhari. Sementara konsumsi BBM nasional dalam kondisi normal sekitar 1,5 juta barel perhari, sehingga kekurangannya BBM dipasok dari kilang Singapore sekitar 600.000 barel perhari dan minyak mentah 300.000 barel perhari.

"Sehingga aneh dan bodoh kalau niat investor ini disikapi dengan ogah-ogahan oleh Direksi Pertamina, karena investor yang mau bangun kilang dengan investasi murni 100% duit sendiri, tanpa menggunakan sepeserpun uang negara dan uang Pertamina, kecuali sebatas uang konsumsi rapat-rapat di kantor Pertamina dan peninjauan lapangan, bahkan Pertamina bisa dapat goodwill share 10%, dan 30 tahun kemudian Pertamina bisa dapat kilang gratis, jika ada resiko rugi, maka semuanya resiko ditanggung investor," kata Yusri.

"Maka jadi terjawab sudah mengapa Pertamina bisa terlempar dari 500 perusahaan dunia versi majalah Fortune, mungkin begitu buruk kinerja direksinya," lanjut Yusri.

Selain itu, kata Yusri, semakin nyata negara telah kalah terhadap mafia impor BBM yang memang terbukti selalu menggagalkan upaya pembangunan kilang minyak di Indonesia, agar mereka bisa menikmati komisi dari impor BBM.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB