Proyek KEK Tanjung Api Api Sumsel Terhambat, Siapa yang salah?

Share

URBANNEWS.ID - Perjuangan PT Sriwijaya Tanjung Carat (STC) selama 3 tahun untuk mempertahankan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api terus menemui banyak kendala.

"Mulai dari wacana masa berlaku PP No. 51 Tahun 2014 yang disinggung habis masa berlaku, hingga isu dikeluarkannya lahan peruntukkan KEK TAA dan diganti area lahan baru,” ungkap Chairman & CEO PT Sriwijaya Tanjung Carat, ETS Putera, kepada urbannews.id, Rabu (19/8/2020).

Diketahui proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Sumsel ini telah diusung rencana pembuatannya sejak tahun 1988, yaitu di masa kepemimpinan Gubernur Ramli Hasan Basri.

Sejak adanya rencana tersebut, yang selalu menjadi problematika pengembangannya adalah permasalahan dana pengembangan yang hanya menggunakan APBD, yang dinilai tidak mampu membebaskan lahan seluas 2.030 Ha, seperti yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2014.

"Oleh sebab itu, kami bekerjasama dengan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagai BUMD, yang proses kerjasamanya ditunjuk pada saat itu melalui Perjanjian Kerjasama Usaha (PKSU) pada 16 Oktober 2017, setelah kami juga melewati dan memenangkan proses beauty contest yang diiklankan di media cetak nasional, dan penandatanganan PKSU juga disaksikan Gubernur Alex Noerdin," beber Putera.

Putera menerangkan, pendanaan untuk pekerjaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api disiapkan oleh pihaknya, yang nantinya setelah masa perjanjian habis akan seluruhnya menjadi milik Pemprov Sumsel, sehingga PKSU itu sangat menguntungkan Pemprov, mengingat tidak menggunakan APBD sama sekali dalam pembangunannya," tambahnya.

Untuk diketahui, Gubernur Alex Noerdin adalah Gubernur Sumatera Selatan yang ke-15 yang sukses menyelenggarakan banyak Event Internasional di bidang Olahraga dan pembangunan LRT di Sumatera Selatan.

Meskipun PKSU sudah ditandatangani tahun 2017, ternyata dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi PT Sriwijaya Tanjung Carat atau yang sering dikenal dengan sebutan STC, yang menyebabkan proyek KEK TAA terhambat.

Di antaranya mereka dihadapkan dengan isu lahan gambut. Akibatnya STC harus melakukan studi ulang terkait soil investigation untuk lahan seluas 2.030 Ha yang memakan biaya tidak sedikit, serta banyak lagi halangan lainnya.

"Pada saat itu, kami telah melakukan land clearing seluas 67 Ha di lahan milik Pemprov Sumsel. Di saat bersamaan dimunculkan juga isu soal lahan gambut, rawan bencana alam, tentu hal seperti ini sempat membuat investor kami goyah dan memerlukan waktu cukup lama untuk meyakinkan mereka kembali," kata Putra.

STC sangat menaruh kepercayaan kepada Pemprov Sumsel, meskipun tidak terlihat begitu menguntungkan bagi perusahaan swasta yang dipimpin oleh ETS Putera yang tak lain merupakan pengusaha yang memiliki latar belakang kesuksesan di bidang minyak and gas.

"Sesungguhnya banyak sekali kekecewaan Putra kalau ingin diutarakan, contoh sederhanya saja dalam PKSU saat itu kami dijanjikan lahan seluas 2.200 di Tanjung Carat untuk menjadi bagian dari KEK TAA, tetapi nyatanya sampai saat ini boro-boro kelihatan, malah lahan yang 2.030 ha semula mau dihapuskan, padahal Kawasan Tanjung Carat itu sangat penting bagi kami, sebab disitu ada pelabuhan laut sedalam 21 meter dan akan menjadi pelabuhan terpanjang pertama garis lurus sepanjang 9 Km di Indonesia. Presiden Jokowi saja secara lisan pernah menyatakan akan menjadikan pelabuhan internasional yang membuat investor kami tergiur,” bebernya.

Upaya perjuangan STC ini nampaknya tidak membuahkan hasil baik, apalagi sejak pergantian Gubernur Sumatera Selatan di era kepemimpinan Gubernur Herman Deru.

"Kami telah berupaya melalui surat tertulis mempertanyakan nasib investasi yang telah kami lakukan di Sumatera Selatan, namun bukan jawaban baik yang kami terima, malah pemberitaan di media yang semakin menyudutkan kami, sehingga investor yang kami gandeng mengalami ketakutan dan keraguan penuh, bukan hanya selama 3 tahun janji Tanjung Carat saja, ditambah lagi pernyataan Gubernur Herman Deru yang menyatakan dalam pemberitaan secara luas di media elektronik terkait perubahan area KEK Tanjung Api Api, informasi ini didukung dengan bukti Surat Menko Perekonomian," urai Putra.

"Padahal perlu diketahui, bahwa lahan seluas 67 Ha milik Pemprov itu telah dilakukan pekerjaan land clearing dan pemadatan hingga gerbang sementara kawasan merupakan investasi kami, belum lagi biaya biaya lain yang cukup banyak telah kami keluarkan untuk melakukan seluruh studi yang diperlukan hingga saat ini, termasuk juga AMDAL, dan signature bonus kepada PT SMS," tambah Putra.

Padahal Presiden Jokowi kerap menyorot pentingnya pembangunanan infrastruktur yang saling tersambung satu sama lain untuk kepentingan nasional. Sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dengan menyambungkan jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus (KEK) harus marak digalakkan.

Sementara itu, secara terpisah Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman, ada baiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini membuat kebijakan sebaik mungkin untuk mencapai suatu keadilan, yaitu dengan cara merangkul semua investor yang ada, kemudian menyatukan dalam sebuah wadah visi yang sama, dengan melaksanakan misi yang terencana demi satu tujuan utama yakni kemajuan perekonomian Indonesia melalui pemerataan seluruh pembangunan kegiatan ekonomi di setiap daerah dapat tercapai.

"Mengingat pandemi Covid-19 yang juga tidak terlepas menjadi bagian terhambatnya seluruh kegiatan perekonomian di berbagai aspek di seluruh dunia, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk membangkitkan perekonomian, mulai dari kesempatan kerja baru yang terbuka sangat luas, hingga manfaat dari kegiatan lainnya yang dipercaya sangat mampu memberikan stimulus bagi perekonomian Indonesia," ulas Yusri.

“Segala upaya memang perlu digerakkan, apabila ada investor yang bersedia menanamkan modal seharusnya disambut dengan baik, secara bersinergi seharusnya diusahakan, bukan malah ditinggalkan, toh tujuannya juga agar perekonomian Indonesia dapat bangkit dari dampak pandemi Covid-19 ini," tutup Yusri Usman.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB