Zukri Misran Perjuangkan Hak Anak Riau yang Tak Dapat Menyaksikan Tayangan BDR Kemendikbud di TVRI

Share
Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misran. foto/antaranews.com

URBANNEWS.ID - Kebijakan atas Pelarangan dan Pembatasan Penayangan Program Belajar dari Rumah (BDR) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan menggandeng Netflix dan Disney menuai protes dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Zukri Misran.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, siaran BDR tersebut hanya dapat disaksikan oleh masyarakat atau anak-anak yang berada dalam jangkaun siaran TVRI melalui sistem teresterial atau antenna UHF saja.

Dengan kebijakan pelarangan ini menurut Zukri, dapat dipastikan akan banyak anak-anak di Provinsi Riau yang tidak dapat ikut-serta Program Belajar Dari Rumah (BDR) Kemendikbud RI yang dinahkodai Nadiem Makarim selama masa pendemi Covid-19 ini. 

Bukan tanpa sebab, kata Zukri, di Provinsi Riau saja masih banyak warga masyarakat yang tidak dapat menonton siaran TVRI dengan menggunakan sistem penyiaran teresterial atau menggunakan antenna UHF. Sehingga kalau ada pelarangan seperti ini, bagaimana anak-anak yang tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman untuk mengikuti kegiatan belajar dengan memanfaatkan siaran di TVRI tersebut.

“Kita protes keras terhadap Kebijakan Kemendikbud RI dengan TVRI ini, karena hal ini membuat banyak anak-anak di Provinsi Riau yang tidak dapat mengikuti program belajar dari rumah tersebut. Soalnya, di Riau ini masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh siaran TVRI apalagi hanya mengandalkan antenna UHF saja, contohnya di Kabupaten Pelalawan saja, masih banyak daerah-daerah yang tidak dapat menerima siaran TVRI. Dan sudah seharusnya Kemendikbud RI dan TVRI memperhatikan hak-hak anak yang tidak bisa ikut serta dalam Belajar Dari Rumah Kemendikbud RI yang ditayangkan melalui TVRI," ungkap Zukri.

Dikatakan Zukri, ia akan segera mempertanyakan kebijakan Kemendikbud RI dengan TVRI dengan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau telah memanggil Pimpinan TVRI Stasiun Riau Kepri, Selasa (18/8/2020) di Kantor KPID Riau. 

Wakil Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan melakukan klarifikasi terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh TVRI dalam menyiarkan Program Belajar Dari Rumah (BDR) Kemendikbud RI yang menggandeng Netflix dan Disney.

"Dari awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Netflix saja sudah banyak mendapatkan kritik dari banyak orang. Karena bukan kewenangan kita disana, kita nggak ikut campur dong. Tapi ketika Netflix dibawa ke TVRI yakni menyiarkan film dokumenter di TVRI sebagai bagian dari program belajar dari rumah, ditambah lagi ada pelarangan dan pembatasan, ya kita klarfikasi kebijakan itu," sebutnya.

Kerjasama Kemendikbud RI menggandeng Netflix dan disney ditayangkan di TVRI dalam program acara Belajar Dari Rumah (BDR) pada masa pandemi Covid19. Hal itu bukannya menjadi solusi malahan membuka masalah baru. Karena kebijakan pelarangan atas tayangan di TVRI akhirnya banyak hak anak-anak untuk ikut serta dalam Belajar Dari Rumah (BDR) akhirnya ter-abaikan. 

Dikatakan Hisam, seharusnya pemerintah melihat masa pandemi ini, bagaimana alternatif belajar dari rumahnya.

Hanya anak-anak yang mendapatkan jangkauan siaran teresterial (Antena UHF) TVRI saja yang dapat ikut serta belajar, padahal belum seluruh wilayah Indonesia dapat terjangkau oleh teresterial atau antena UHF TVRI.

"Kalau melihat TVRI seharusnya di seluruh negara Republik Indonesia, tak hanya di sebagian daerah saja. Kalau kayak begini kan jadinya ada anak didik yang tak bisa ikut belajar karena tidak menggunakan antena UHF. Nah kami sebagai perwakilan masyarakat di bidang penyiaran harus menyampaikan ini," pungkasnya.

"Kalau sudah menggunakan TVRI tak ada lagi pelarangan-pelarangan. TVRI ini kan televisi publik. Sumber biayanya juga dari pajak masyarakat, kenapa harus dilarang-larang masyarakat untuk menonton TVRI, apalagi digunakan sebagai media belajar. Dan hal ini juga sudah diatur dengan sangat baik dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik," lanjut Hisam.

Sebagai tindak lanjut dari hasil klarifikasi dengan TVRI Riau Kepri, kata Hisam, KPID Riau telah berkordinasi dengan DPRD Riau dan berencana mempertanyakan kebijakan program BDR ini kepada Kemendikbud RI dan juga TVRI Pusat.(hen)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB