Categories: City Government

Pertamina Rugi, Ahok Buang Badan

Share
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM), Yusri Usman.foto/eksplorasi.id

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengungkapkan kinerja keuangan Pertamina yang merugi Rp 11 triliun, tak lepas dari peran Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kita harus jujur sekarang mengatakan bahwa kehadiran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, karena selain dia tak punya rekam jejak pernah berhasil mengelola korporasi yang jauh lebih kecil dari Pertamina, ternyata dia termasuk berkarakter tak lazim, suka manabrak aturan dan kalau terungkap salah, maka dengan seenaknya dia bisa mudah menyalahkan orang lain, dan kemudian dia lupa jabatan komisaris tidak boleh ambil alih yang merupakan kebijakan direksi. Terburuk sifatnya Ahok ketika dia sekarang menyalahkan Dirut Pertamina tak lapor soal kerugian Pertamina, tentu publik tanya Ahok kerjanya apa setiap hari?," ungkap Yusri, Jumat (28/8/2020) di Jakarta.

Menurut Yusri, publik kesal pada kebijakan Pertamina yang ketika harga minyak dunia turun sekitar hingga 70% dan paling rendah sejak 34 tahun terakhir, tetapi Pertamina dengan seenenaknya tidak mengkoreksi harga jual BBM.

"Terkesan sangat dalam bahwa kebijakan harga BBM Pertamina dikelola seperti sebagai institusi militer, karena tidak menyesuaikan harga BBM itu, selain melanggar Kepmen ESDM 62 K Tahun 2020 tentang penetapan harga jual BBM oleh badan usaha, padahal dia sebuah korporasi yang sahamnya milik negara dan mengurus hajat hidup orang banyak, juga tidak boleh bersikap arogan dengan mengabaikan suara publik yang lagi kesusahaan korban pademi covid 19," lanjut Yusri.

Dikatakan Yusri, tidak tepat untuk membenarkan kerugian Pertamina dengan membandingkan dengan beberapa perusaahaan minyak dunia lainnya seperti Chevron, Exxon Mobil dan Shell yang juga rugi besar.

"Itu seperti membandingkan ayam dengan kambing, harusnya bandingkan dengan ayam juga atau setidaknya bebek lah, bukan dengan kambing, contohnya Pertamina itu lebih cocok dibandingkan dengan Petronas dan PTT Thailand, karena bedanya Pertamina adalah diberi keistimewaan khusus untuk menguasai atau monopoli jual BBM, Avtur, LPG di seluruh nusantara, plus tak mengoreksi harga jualnya sepeser pun sesuai peraturan Menteri ESDM, ini betul-betul contoh buruk dari pemerintah karena tidak menindak direksi Pertamina atas pelanggaran itu, publik membaca kebijakan Pertamina tidak menurunkan harga BBM atas restu pemerintah. Bahkan terkesan melindungi kebijakan yang salah dari Pertamina. Sehingga muncul pertanyaan siapa yang bela kepentingan rakyat sebagai konsumen BBM, kondisi ini seperti diperas semasa VOC saja. Sehingga jika ada pendapat beberapa pengamat dan anggota dewan bahwa kerugian Pertamina wajar, itu terkesan pendapat influencer menurut publik, karena argumennya gak masuk akal, tidak aple to aple ", ulas Yusri.

Menurut Yusri, kerugiaan Pertamina tersebut lebih disebabkan karena Pertamina tidak efisien dalam menjalankan proses bisnis dari hulu ke hilir. Antara lain adanya dugaan mark up pembelian participacing interest (PI) beberapa blok migas di luar negeri, membuat kontrak LNG jangka panjang yang merugikan Pertamina, kontrak sewa tanker angkut minyak yang hanya dikuasai sekitar tiga orang saja, termasuk belum berhasilnya Ahok membuat proses bisnis di integrated Supply Chain (ISC) lebih transparan atau" best practice" yang melakukan pembelian minyak mentah dan BBM setiap harinya, di ISC ini hampir 80% perputaran uang Pertamina di sana.

"Terakhir, selain hal-hal itu di atas, bahwa Pertamina rugi karena tidak profesional, fungsi intelijen analisa resiko di ISC telah gagal mengantisipasi dampak covid 19 ketika sudah merebak di Cina akhir tahun 2019, karena pembelian term terhadap minyak mentah dan BBM pada saat itu untuk selama satu tahun tidak bisa dihentikan, sementara penjualan turun karena PSBB dan storage Pertamina terbatas. Akibatnya, Pertamina terpaksa harus sewa storage di Malaysia dan Singapore serta sewa tanker untuk simpan crude dan BBM di tengah laut. Sudah tentu ini menambah membengkaknya beban biaya. Sementara pemasukan turun. Meski pertamina tetap jual BBM di harga tinggi dengan keuntungan yang tak wajar, yaitu di atas 100%, namun faktanya tetap rugi, karena beban-beban lainnya sudah sangat parah," ulas Yusri.

Menurut Yusri, Presiden dan Menteri BUMN harus segera mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan dewan direksi yang telah gagal dan bak melemparkan kotoran ke muka Presiden Jokowi dengan timbulnya kerugian Rp 11 triliun itu.

"Termasuk mengurangi jumlah komisaris yang kegemukan dibandingkan jumlah direksi, komposisi ini teraneh di dunia," tutup Yusri.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB