Beda Privatisasi Listrik di Indonesia dan Philipina

SEBAGAIMANA kita ketahui program privatisasi perusahaan listrik milik negara selalu terjadi pada negara-negara yang 'doyan ngutang' seperti Indonesia, Philipina, Kamerun dan lainnya.

Program tersebut dituangkan dalam 'Letter Of Intent' sebagai jaminan hutang. Dan saat ini untuk Indonesia malah ditambah dengan program One Belt One Road (OBOR) dari China, yang ditandai dengan pengerahan TKA.

Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan yang terjadi di Philipina.

Privatisasi listrik di Philipina

Privatisasi perusahaan listrik di Philipina yang terjadi pada 2006 hingga 2007 dengan cara menjual secara sepotong-sepotong atau 'Unbundling' NAPOCOR, PLN-nya Philipina.

Misalnya, pembangkitnya dijual ke GE, Siemens, Mitsubishi, Hyundai, transmisinya ke ABB, Arreva dan seterusnya. Distribusinya ke EDF, Kanshai, Tepco dan seterusnya. Ritailnya ke perusahaan lokal milik grupnya Presiden Arroyo saat itu.

Begitu dijual habis asset NAPOCOR tersebut, maka selanjutnya tarif listrik di Philipina naik rata-rata empat kali lipat!

Bagaimana di Indonesia?

UU Privatisasi di Indonesia juga sama persis dengan Philipina, yaitu dengan cara penjualan asset PLN secara sepotong-sepotong (Unbundling). Tetapi pada 2003 hingga 2004 saat penjualan pembangkit PLTU Suralaya dan Paiton akan dimulai bersamaan dengan penjualan Indosat, SP PLN melakukan ancaman pemogokan dan selanjutnya UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai dasar privatisasi PLN tersebut diajukan secara Judicial Review ke MK pada akhir 2003, dan akhirnya dibatalkan secara total oleh MK pada 15 Desember 2004.