Categories: News Analysis

UU Ketenagalistrikan Versi Omnibus Law?

Share

TERNYATA UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang pasal 10 ayat (2) dan pasal 11ayat (1) sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi  (MK) melalui Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, dihidupkan lagi melalui Pasal 43 UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. 

Sehingga terkesan berlangsungnya MBMS (Multi Buyer and Multi Seller) System atau mekanisme pasar bebas kelistrikan di Jawa-Bali saat ini tidak ada masalah karena akan didukung UU Omnibus Law nantinya!

Padahal UU Ketenagalistrikan ini sudah "cacat hukum" karena adanya putusan MK diatas!

Di samping itu, akibat "cacat hukum" diatas, indikasinya tahun 2020 ini Pemerintah akan keluarkan subsidi kelistrikan sebesar Rp 150 triliun, karena sampai akhir September ini sesuai data RDP Komisi VII dan PLN serta Webinar Menkeu di IPB serta PP terkait PMN, Pemerintah telah kucurkan dana Rp 106 triliun (padahal saat listrik dikelola PLN  sepenuhnya subsidi hanya rata-rata Rp 50 triliun pertahun). Artinya tarif listrik saat ini sebenarnya sudah empat sampai lima kali lipat sebelumnya! 

Bayangkan kalau tahun depan Pemerintah sudah tidak bisa berhutang lagi ke LN untuk menutupi biaya listrik swasta, maka konsumen akan membayar tagihan listrik sekitar empat sampai lima kali lipat saat ini!

Namun demikian, bila hal diatas terjadi seolah-olah sudah ada dasar hukumnya, karena adanya Pasal 43 UU Omnibus Law (Cipta Kerja) ini!

Sehingga bila PLN dibubarkan dan tarif listrik melejit, pemerintah tidak salah karena semua sudah berdasar UU yang bikin geger ini!

Kesimpulannya, penulis mencoba membuka-buka RUU yang belum ditandatangani Presiden ini. Apa sih pangkal persoalan yang diributkan? Yang semua disangkal oleh Pemerintah sebagai hoax? 

Ternyata temuan UU Omnibus Law pada sektor ketenagalistrikan yang kami temukan malam ini bisa dijadikan sampel bahwa memang ada langkah "bar-bar" yang sengaja disembunyikan! Yang antara lain di sektor ketenagalistrikan berakibat PLN dikuasai Asing dan Aseng dan tarif listrik terancam melejit!

Masak kayak gini dianggap hoax oleh buzzer istana? Hanya satu jalan! Mogok kelistrikan bila judicial review ditolak. Alahuakbar. Merdeka!***

Jakarta, 10 Oktober 2020

Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB