CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa PDTT. Proyek yang dimaksud terkait sewa kendaraan roda empat untuk operasional kantor pada Sekjen Kemendes PDTT tahun anggaran 2020. Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.

Demikian diungkapkan Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman kepada urbannews.id, Jumat (23/10/2020).

"Sekjen Kemendes PDTT selaku Satuan Kerja awalnya menganggarkan untuk sewa kendaraan roda 4 operasional kantor sebesar Rp 2,2 miliar. Proyek ini dilakukan melalui tender sistem gugur 

dengan harga terendah. Proses tender dilaksanakan 12 tahapan mulai dari pengumuman pascakualifikasi pada 12 Desember 2019 sampai penandatanganan kontrak pada 7 Januari 2020," beber Jajang.

Hasil tender ini, kata Jajang, pihak Kemendes memenangkan PT. Putra Tunas Harapan yang beralamat di Jalan Letjend Karjono Rt.002 Rw.006 Parakacanggah Banjarnegara. Nilai kontrak yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp2.124.000.120.

"CBA menduga proyek ini diwarnai  kongkalikong antar oknum Kemendes dengan pihak swasta. Hal ini terlihat dari beberapa modus. Pertama pihak yang dimenangkan oleh Kemendes 

PDTT yakni PT PTH sebenarnya bukan peserta lelang dengan tawaran terendah karena berada di posisi keempat. Padahal ada tiga perusahaan yang mengajukan nilai kontrak yang lebih efisien alias murah seperti yang diajukan PT Trans 

Pasific Global senilai Rp1.967.565.600 namun digugurkan oleh pihak Kemendes PDTT," ungkap Jajang.

Selanjutnya, kata Jajang, hal itu tidak sesuai dengan tujuan tender awal yakni mencari tawaran seefisien mungkin agar bisa menghemat anggararan ditengah-tengah APBN yang sedang seret. 

"Sangat miris oknum Kemendes ini seperti tidak peduli dengan kesulitan negara dan warga yang lagi kena pandemik Covid-19 dengan dugaan permainan proyek," ungkap Jajang.

Berdasarkan temuan di atas, kata Jajang, CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka penyelidikan atas proyek sewa kendaraan roda empat untuk operasional kantor Sekjend Kemendes PDTT. 

"Periksa pihak-pihak terkait seperti Pokja ULP serta Pejabat Pembuat Komitmen, selain itu Menteri Desa Abdul Halim Iskandar perlu dipanggil untuk dimintai keterangan," ungkap Jajang.(hen)