Categories: City Government

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

Share

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

"Habis percaya saja sama konglomerat pemilik tujuh PKPB sih, sampai merubah UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Minerba Nomor 3 tahun 2020," ungkap Yusri kepada urbannews.id, Jumat (23/10/2020) kemarin.

Yusri mengatakan, UU Minerba terbaru ini lebih mengomodir kepentingan taipan batubara daripada kepentingan nasional.

"Seharusnya semua tambang batubara PKP2B itu yang akan berakhir dan sudah berakhir kontraknya menurut Pasal 74 UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, semuanya dikembalikan kepada negara, diberikan hak prioritas diberikan kepada BUMN Tambang," ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, kemudian pemerintah menugaskan BUMN Tambang mempercepat proses hilirisasi, karena taipan batubara 'ogah' menjalankan proses hilirisasi dengan alasan tidak ekonomis.

"Mereka, taipan itu mau gampang dan praktisnya saja, dengan menambang langsung jual ekspor dapat 'cuan'. Tapi ya, sekarang ibaratnya nasi telah jadi bubur. Dan ibaratnya sekarang terkesan kok malah Jokowi mengeluh pada presiden," sindir Yusri.

Sementara itu, dilansir mediaindonesia.com kemarin, Presiden Joko Widodo meminta peta jalan optimalisasi batu bara di dalam negeri dapat disusun secara cepat.

Peta jalan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.Jokowi menilai Indonesia sudah terlalu lama menjadi pemain ekspor batu bara mentah.

Hal tersebut membawa kerugian karena negara tidak bisa menikmati nilai tambah dari batu bara yang dihasilkan.

Rampok Hak Rakyat

Lebih lanjut dikatakan Yusri, sejak 10 Januari 2017 Jokowi sudah bicara soal hilirisasi mineral dan batubara, dan juga menanyakan kenapa hilirisasi batubara dan produk mineral lainnya tak jalan. Termasuk smelter Freeport Indonesia setelah diterbitkan IUPK, sekarang menyatakan membangun smelter tidak ekonomis.

"Apakah ini bukan dugaan penipuan? Rakyat pasti sangat setuju batubara dikembangkan, tetapi jangan dong royalti dinolkan, karena itu hak rakyat dan tidak seberapa besarnya," ungkap Yusri.

Lebih lanjut, Yusri mengatakan, karena hilirisasi batubara ranahnya ada di sektor perindustrian, jadi Menteri Perindustrian jangan 'lagak bodoh' dan Menteri ESDM jangan 'over acting'.

"Karena kebijakan nol royalti terkesan merampok hak rakyat yang dikuasakan oleh negara sebagai pemilik sumber daya alam yang dipresentasikan dalam bentuk royalti, itulah bentuk sahnya transfer kepemilikan dari negara kepada pengusaha" ungkap Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, pemegang IUPK adalah konglomerat. Semuanya punya akses kuat ke Senayan dan istana, tentu mana mau dengar Kemeterian Perindustrian, karena kewenangan penerbitan IUPK adanya di Kemenerian ESDM.

"Kecuali di dalam IUPK itu disebutkan pemegang IUPK-nya harus melakukan tahapan-tahapan kewajiban setiap tahun untuk kegiatan wajib hilirasasi, dan bisa dicabut IUPK-nya kalau melanggar," ulas Yusri.

Terkait hal ini, dikutip dari detik.com, sejak Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan para menteri di kantornya untuk membahas kebijakan hilirisasi mineral.(hen/mediaindonesia.com/detik.com)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB