Categories: Tanjung Selor

Bawaslu Kaltara Terindikasi Tidak Netral, LNP-PAN: Demokrasi di Kaltara Terancam

Share

URBANNEWS.ID - Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LNP-PAN) Provinsi Kaltara, Fajar Mentari, menyatakan merasa kecewa atas keputusan Bawaslu Katara atas dugaaan penyalahgunaan wewenang oleh petahana Irianto beberapa waktu lalu saat menerima penghargaan dari MNC Group untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Bawaslu menganggap kasus Irianto tidak memenuhi unsur pelanggaran.

"Dalam tiap pelaksanaan Pilkada, calon petahana atau incumbent hampir selalu mendapat sorotan, lantaran calon petahana mendapat berbagai keuntungan lantaran penyalahgunaan wewenang atas berbagai fasilitas atau aset negara," ungkap Fajar.

Dijelaskan Fajar, Pemilu merupakan momentum penting yang perlu dijaga integritas pelaksanaannya. Kualitas penyelenggaraan pemilu berjalan beriringan dengan kualitas penyelenggara Pemilu, sehingga diperlukan penguatan netralitas Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu, agar dapat memperbaiki kualitas Pemilu, dan menciptakan praktik penegakan hukum Pemilu yang sehat di Kaltara.

"Penguatan netralitas ini harus dilakukan dengan menyertakan perbaikan di beberapa aspek-aspek vital. Yakni perbaikan kejujuran mengenai kelembagaan dan penyelenggaran Pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penegakan hukum Pemilu," ungkap Fajar.

“Saya menilai wasit tidak getol dan serius dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Pertama tidak adanya teguran peringatan awal sejak Pak Irianto bagi-bagi uang dalam amplop peruntukan bantuan Covid-19. Yang disesalkan ironisnya di amplop bertuliskan ‘Bantuan Gubernur Kaltara’, padahal itu hasil dari patungan pegawai Pemprov. Mungkin lebih elegan jika atas nama ‘Keluarga Besar Pemerintah Provinsi Kaltara’, karena selain bukan murni dana Pemprov, itu dana patungan, dan Pak Irianto seharusnya jangan melawan lupa bahwa H Udin Hianggio masih berstatus sebagai wakil gubernur yang sah di mata hukum," terang pria yang akrab disapa FM ini lagi.

Di samping itu, kata Fajar, ada embel-embel kalender bergambar Irianto, dan buku capaian program pemerintah.

"Lalu apa kaitannya embel-embel itu dengan corona dengan hanya dibagikan khusus kepada mereka yang memperoleh bantuan Covid-19, kenapa tidak dibagikan kepada umum? Artinya tersirat ada sisipan politis. Memang hal itu tidak melanggar secara administrasi, tetapi melanggar secara etika, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa Pak Irianto adalah salah satu bakal calon yang akan ikut bekompetisi di Pilgub 2020, dan sebenarnya itu sudah masuk enam bulan sebelum penetapan calon yang namun diundur lantaran kita dilanda bencana darurat nasional Covid-19," ungkap Fajar.

"Bicara soal etika tentu tidak lain bicara soal kepatutan, antara patut atau tidak patut. Jadi menurut kami, itu bukan teladan yang patut dilakukan oleh seorang pemimpin nomor satu di Kaltara. Harusnya Bawaslu memberikan teguran pengantar agar kejadian sejenisnya tidak terulang lagi dan lagi. Demikian pun sebagai peringatan bagi calon lain agar tidak ikut-ikutan," jelasnya.

Dikatakannya pula, saat Hari Raya Idul Adha juga sudah masuk enam bulan sebelum penetapan calon, ramai di media sosial seseorang menggunakan baju berlogo Iraw juga bagi-bagi amplop berisi uang Rp 50.000 di pemotongan hewan qurban, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertuliskan ‘Bantuan Gubernur Kaltara’.

"Mestinya atas nama pemerintah dan beserta logonya, lengkap menyertakan sumber dananya, semisal BLT harus ditulis ‘BLT’, jadi umum bisa tahu itu program apa. Secara etika itu tentu salah, apalagi ini sudah masuk tahapan Pilkada, sehingga sangat pantas dianggap sebagai kampanye terselubung," ungkap Fajar.

“Salah satu kenalan saya bernama Joni yang berdomisili di Juata Kerikil, Tarakan mendapat pesan messenger dari pacarnya jika ia memperoleh bantuan tersebut dan bahkan disisipkan sticker Paslon Iraw dan dijanjikan akan ditambah lagi jika mencoblos Iraw. Saya diperlihatkan foto buktinya. Hanya saja batas waktu melapor hanya 7 hari terhitung sejak kejadian perkara, sehingga otomatis bukti sudah dianggap kedaluwarsa jika dilaporkan. Ini merugikan pihak penyumbang yang dalam hal ini adalah negara. Sapi punya susu, beruang punya nama. Di samping itu, ini momentum Pilgub, jelas ada perbuatan melawan hukum jika itu terbukti,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Fajar, ada beberapakali pelanggaran kasat mata yang bisa ditemukan di media sosial, dan temuan atas pelanggaran kasat mata itu tidak perlu menunggu ada yang melaporkan.

"Jadi Bawaslu jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura buta-tuli. Kalau Bawaslu cerdas, di tengah pandemi seperti sekarang ini, mestinya Bawaslu hadir dalam melakukan pengawasan yang lebih ekstra, khususnya di media sosial, salah satunya membentuk tim khusus yang memang ditugaskan pada pengawasan di media sosial," ungkap Fajar.

Menurut Fajar, sebaiknya segera hentikan permainan sandiwara cinta Bawaslu dengan segala kepura-puraan netralnya.

"Hal ini menunjukkan kurangnya ide dan ekstra perhatian Bawaslu dalam menyiasati dan me-manage pengawasan Pemilu, sehingga Bawaslu terkesan makan gaji buta. Mengenai tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu terlihat sangat terbatas dalam memainkan peran yang lebih strategis lagi pada penyelenggaraan Pemilu,” tuturnya.

Selain itu, kata Fajar, setiap kali Pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum Pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas.

“Negara membayar gaji Bawaslu itu menggunakan uang halal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam menegakkan tugas pokok dan fungsi. Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan demi terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),” sambungnya.

Menurut Fajar, demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya," ungkap Fajar.

Menurut Fajar, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

"Mengingat fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas Pemilu akan semakin lemah apabila kewenangannya tidak digunakan secara jujur, adil, amanah, bermartabat, tegas, dan bertanggungjawab. Kelemahan-kelemahan tersebut dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya akan dapat mengancam perjalanan demokrasi di Kaltara," ungkap Fajar.

“Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu, tetapi juga oleh Bawaslu. Melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan idealnya sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga ini menunjukkan dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltara, Sulaiman belum menjawab konfirmasi urbannews.id hingga berita ini dilaporkan.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB