Sistem Digitalisasi SPBU Pertamina oleh Telkom Hampir Dua Tahun Gagal Capai Target Operasi, BPH Migas: Kami Sudah Surati KPK untuk Minta Audit IT

URBANNEWS.ID – Penegak hukum termasuk BPK, BPKP harus sinergi memeriksa PT Telkom dan pihak ketiga yang telah ditunjuk PT Telkom tetapi gagal menyelesaikan program digitalisasi SPBU Pertamina sesuai jadwalnya. Termasuk menelisik berapa ratus miliar Rupiah atau berapa triliun Rupiah uang Telkom yang telah digunakan untuk program digitalisasi ini perlu dibuka ke publik.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (10/11/2020).

Menurut Yusri, semua investasi program digitalisasi ini ditanggung dan dikeluarkan semuanya oleh PT Telkom Tbk, dan Pertamina akan membayar nilai investasi itu melalui pemotongan dari sebagian harga penjualan BBM per liter yang keluar dari nozzle SPBU, itu pun jika semua sistem digitalisasi nozzle itu sudah bisa beroperasi dan kontraknya 5 tahun, beber Yusri.

BPH Migas Surati KPK

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menjawab urbannews.id, Selasa (10/11/2020), mengungkapkan pihaknya tidak terlibat sama sekali sejak awal terkait dengan besaran investasi program digitalisasi SPBU itu.

“Terkait spesifikasi dan besaran investasi, BPH Migas tidak pernah terlibat sama sekali sejak awal tandatangan MOU Pertamina dan Telkom,” ungkap Fanshurullah Asa.

“Bahkan, BPH Migas pernah membuat surat ke KPK untuk dilakukan audit teknologi terhadap program IT Nozle tersebut,” lanjut Fanshurullah Asa.

Dijelaskan Fanshurullah Asa, program Digitalisasi SPBU merupakan program yang sangat penting dan dibutuhkan pemerintah dalam rangka pengendalian penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi biosolar dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) bensin RON 88 untuk transportasi kendaraan bermotor angkutan orang atau barang, agar pendistribusiannya tepat sasaran dan volume.

“Program digitalisasi SPBU bertujuan untuk mendigitalisasi SPBU di seluruh Indonesia dengan target sejumlah 5.518 SPBU, dimana output program tersebut adalah terdigitalisasinya seluruh transaksi penjualan jenis BBM Tertentu di SPBU lengkap dengan pencatatan nomor polisi yang melakukan transaksi JBT di SPBU, terdigitalisasinya stok di SPBU, dan video analytic untuk merekam pelaksanaan transaksi dan mencatat secara automatis setiap transaksi yang dilakukan di SPBU,” beber Fanshurullah Asa.

Menurut Fanshurullah Asa, berdasarkan komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada BPH Migas, bahwa PT Pertamina (Persero) menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan pengembangan program digitalisasi SPBU pada tanggal 1 januari 2021.

Fanshurullah Asa membeberkan, status kemajuan pelaksanaan program digitalisasi SPBU untuk status per 7 november 2020, yaitu antara lain;

  1. Jumlah SPBU yang terdigitalisasi dengan status BAST adalah sejumlah 4.033 SPBU;
  2. Jumlah SPBU yang terpasang kamera CCTV analytic untuk pencatatan nomor polisi secara automatis sejumlah 0 SPBU;
  3. Jumlah SPBU yang terpasang EDC untuk mencatat transaksi melalui input nomor polisi oleh operator SPBU sejumlah 5.226 SPBU;
  4. Jumlah SPBU yang terpasang ATG untuk melakukan pencatatan jumlah stok BBM di tanki SPBU sejumlah 5.223 SPBU;
  5. Persentase kepatuhan pencatatan Nopol untuk JBT biosolar dan JBKP Premium RON 88 adalah berturut-turut sebesar 61% dan 11%;

“Beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengembangan program Digitalisasi SPBU antara lain karakteristik SPBU, jenis dan merek yang berbeda-beda dan sudah berumur atau tua, sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang memerlukan waktu tambahan,” beber Fanshurullah Asa.

Kendala lain menurut Fanshurullah Asa adalah adanya limitasi produksi untuk komponen Forecourt Device Management (FDM) dan Forecourt Controller (FC) yang merupakan perangkat untuk Integrasi IT, sehingga pengiriman komponen tersebut dilakukan secara bertahap karena pengadaannya melalui impor.

“Kendala berikutnya perlunya biaya tambahan oleh pihak SPBU untuk upgrade perangkat dispenser eksisting. Selain itu, adanya pandemic Covid-19 menyebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan dalam implementasi digitalisasi SBPU,” beber Fanshurullah Asa.

Pejabat Telkom bungkam

Sementara itu, terkait pernyataan CERI tersebut, Direktur Human Capital PT Telkom Tbk, Afriwandi dan Project Manager Digitalisasi SPBU di Telkom Judi Achmadi, hingga berita ini dilaporkan tak memberikan keterangan apa pun saat dikinfirmasi urbannews.id, Selasa (10/11/2020).

Terpisah, SVP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman menjawab konfirmasi urbannews.id, menyatakan program digitalisasi masih dalam proses.

“Sesuai dengan info terakhir dalam release yang kami sampaikan, bahwa di sektor pelayanan publik, dalam rangka memperkuat pemantauan penyaluran BBM, memasuki Triwulan ketiga, Pertamina telah melakukan instalasi dan integrasi sistem untuk 5.518 SPBU atau 100% rampung. Selanjutnya, Pertamina sedang memasuki tahap data entry dalam sistem dashboard SPBU yang telah mencapai 95% dan ditargetkan akan tuntas pada akhir 2020,” ungkap Fajriyah.

Fajriyah mengatakan, progres tersebut secara rutin mereka laporkan ke pihak-pihak terkait.

“Hal ini secara reguler disampaikan kepada stakeholder terkait, baik DPR, Kementerian ESDM maupun BPH Migas. Bahkan beberapa kali presscon dilakukan bersama dengan BPH Migas untuk update digitalisasi SPBU ini,” ungkap Fajriyah.

Sementara itu, mengenai pemasangan alat pemantau CCTV, Fajriyah juga tak menampik program itu belum selesai.

“Untuk CCTV itu adalah pengembangan dari program digitalisasi SPBU yang sudah berjalan, untuk pendataan konsumen berbasis plat kendaraan. Saat ini sudah uji coba di SPBU MT Haryono, dan akan diperluas ujicoba di SPBU lainnya,” kata Fajriyah Usman.

Pantau penyimpangan BBM

Perlu diketahui, kata Yusri, dalam sistem digitalisasi SPBU, jika rata-rata tiap SPBU ada 5 nozzle, dan jumlah SPBU seluruh Indonesia ada sekitar 5.518 SPBU, sehingga jumlah nozzle yang harus terekam melalui EDC setiap pengisian BBM ada sekitar 27.590 nozzle.

“Adapun kelengkapan yang harus dipasang di setiap SPBU adalah perlengkapan CCTV, electronic data capture (EDC) dan automatic tank gauge (ATG), semua harus terpasang dengan berhubungan langsung dengan kantor Pertamina di pusat dan daerah, Kementerian ESDM dan BPH Migas juga bisa memantau secara real time,” kata Yusri.

Memang, lanjut Yusri, ternyata rencana operasi sistem digital SPBU ini menurut catatan CERI sudah tertunda sekitar tujuh kali dari perencanaan semula, yaitu rencananya pada akhir Desember tahun 2018 atau paling lambat pada awal tahun 2019 mulai dioperasikan secara menyeluruh, sesuai janji pihak Telkom yang diamini oleh Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid pada Agustus 2018, ketika kegiatan ini akan dimulai.

“Program digitilisasi penjualan BBM ini merupakan realisasi tindak lanjut Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2013 Tentang Penggunaan Sistem Tehnologi Informasi dalam penyaluran BBM, dan merupakan tindak lanjut Surat Menteri ESDM kepada Menteri BUMN, sesuai Surat Menteri ESDM Nomor 2548/10/MEN/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas data penyaluran BBM tertentu yang merupakan BBM subdisi tetap seperti solar sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014,” ungkap Yusri.

Tetapi yang menjadi aneh, kata Yusri lagi, mengapa Direktur Patra Niaga Mas’ud Khamid mendadak memblokir pesan whatsapp darinya, ketika ia mengirimkan berita berjudul Proyek Digitalisasi Pertamina Berantakan dari seorang pengamat pada Senin (9/11/2020) jam 15.50 WIB.

“Karena sebelumnya pada pada jam 13.14 WIB sudah tekirim berita yang sama, namun dari media berbeda masih diterima dan dibaca Mas’ud Khamid. Pembuktian media whatsapp saya diblokir adalah ketika saya coba mengirimkan berita yang sama dengan menggunakan nomor yang lain, dan ketika saya pertanyakan mengapa pesan WA soal hak publik ingin mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, dia hanya menjawab nomor bapak ada berapa? Saya jawab, saya punya dua pak. Mas’ud kemudian menjawab salah satu saja dishare saya,” tutur Yusri.

“Kemudian, saya katakan ke Mas’ud Khamid, kok model begini ya pola komunikasi bapak? Maka baiklah saya katakan kita akan berkomunikasi secara terbuka di ruang publik melalui media, hanya saya bergumam dalam hati kecil apa iya seperti ini yang dikatakan Menteri BUMN Erick Tohir bahwa dia telah memilih Direksi Pertamina berdasarkan KPI yang bagus?,” sambung Yusri.

Menurut Yusri, sebelumnya pada 25 September 2020, Direktur Enterprise and Busines Service PT Telkom Edy Witjara, di berbagai media telah mengatakan bahwa pihaknya berupaya semaksimal mungkin segera menyelesaikan proses digitalisasi SPBU di tengah keterbatasan situasi pandemi Covid 19.

“Adapun program digitilasasi ini, di satu sisi sangat membantu Pertamina bisa secara real time memantau seluruh SPBU sebanyak 5.518 SPBU dari kantor pusat, terkait kondisi stok BBM di SPBU, volume penjualan dan besaran nilai transaksi pembayarannya,” kata Yusri.

Namun, lanjut Yusri, di sisi lain program ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk menghitung besaran nilai subsidi solar dan apakah subsidi itu sudah tepat sasaran atau tidak.

“Maka wajar kalau Ketua BPH Migas M Fanshurullah Asa berang. Akibat keterlambatan ini, bisa terjadi potensi kerugian negara dalam besaran nilai subsidi yang diterima Pertamina setiap tahunnya,” ungkap Yusri.

Tak kalah penting juga, kata Yusri, program ini bisa juga memantau penyimpangan penjualan BBM umum kepada pihak industri kebun dan tambang di erah-daerah, apa mungkin ada mafia yang ikut menghambat program ini, monggo penegak hukumn lah yang harus melakukan investigasi lebih jauh.

Ada Edy Witjara di Kasus Tiphone

Terkait kinerja PT Telkom, dilansir demokrasi.co.id 17 Juli 2020, PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) kembali gagal membayar bunga obligasi. Kali ini, Tiphone gagal membayar bunga ke-15 atas Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri C.

Akibatnya Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE). Suspensi berlaku untuk seluruh pasar mulai perdagangan Selasa, 14 Juli 2020 sesi I.

Keputusan Telkom membeli saham Tiphone dilakukan di era Edi Witjara, yang saat itu menjabat sebagai Senior Vice President Bisnis Control PT Telkom, di tahun 2014, yang berwenang memberi arahan tentang bisnis dan akuisisi.

Direksi dan Komisaris PT Telkom saat itu harus dimintai juga pertanggungjawabannya secara hukum karena tidak mungkin akuisisi sebesar itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan dewan Direksi dan persetujuan dewan komisaris PT Telkom.

Edi Witjara saat itu menjabat salah satu Direktur Telkom dan juga menjabat Dewan Penasehat Kepala KSP yang dipimpin Moeldoko.(hen/demokrasi.co.id)

Bagikan

One thought on “Sistem Digitalisasi SPBU Pertamina oleh Telkom Hampir Dua Tahun Gagal Capai Target Operasi, BPH Migas: Kami Sudah Surati KPK untuk Minta Audit IT”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.