Categories: City Government

Mas’ud Khamid Bungkam, CERI Apresiasi Langkah BPH Migas Minta KPK Audit Teknologi IT Telkom pada Program Digitalisasi SPBU Pertamina yang Berantakan

Share

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menyatakan mengapresiasi atas langkah cepat Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di bawah pimpinan M Fasurullah Asa dalam menyikapi keterlambatan yang tak wajar dari pihak PT Telkom Tbk dalam membangun sistem digital distribusi dan penjualan BBM melalui 5.518 SPBU di seluruh Indonesia.

"Karena dari beberapa hal soal faktor penyebab keterlambatan program tersebut, kami membaca bahwa program itu dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang sejak awal, yaitu menyangkut pemetaan kondisi SPBU di seluruh Indonesia oleh Direktorat Pemasaran Ritel Pertamina di bawah pimpinan Mas'ud Khamid saat itu. Hal ini terbukti dengan telah beberapa kali gagal jadwal dimulainya sistem digital itu, karena awalnya ditargetkan sistem itu sudah berfungsi paling lambat pada awal tahun 2019, namun sampai sekarang ternyata belum terlaksana juga," ungkap Yusri kepada urbannews.id, Rabu (11/11/2020).

Padahal, lanjut Yusri, sejak tahun 2012 sampai 2020, Pertamina sudah merevitalisasi hampir semua SPBU di seluruh Indonesia.

"Malah kalau kita jalan di Pulau Jawa, Sumetera dan Kalimantan dan daerah lainnya, susah kita menemukan SPBU model lama alias jadul, hanya mungkin APMS di daerah 3T atau terjauh, terluar dan tertinggal, yang mungkin sulit dihubungkan dengan sistem digital ini, tapi tak ada dua persen lah kira-kira," ungkap Yusri.

Sehingg, kata Yusri, janji Kepala BPH Migas bahwa program digitalisasi ini bisa mulai berjalan pada 1 Januari 2021, membuatnya sangat ragu, dan janji itu menurutnya jauh api dari panggang.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, berdasarkan keterangan BPH Migas pada 7 November 2020, bahwa dari sejumlah 5.518 SPBU belum ada satu pun yang terpasang CCTV Analytic yang bisa merekam nomor kendaraan pengisi BBM di SPBU.

"Jadi tak mungkin program itu bisa sempurna sesuai kemauan dan kepentingan Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk bisa memantau pemakaian BBM subsidi dan BBM penugasan Premium Ron 88 secara real time dari SPBU, namun hanya bisa untuk kepentingan Pertamina sendiri, akan tetapi tujuan lainya yang paling penting dari membangun sistem digital kata, adalah KESDM dan BPH Migas bisa mengawasi ada potensi kecurangan dari penyaluran BBM subsidi, BBM Penugasan dan penyelewengan BBM Industri yang bermain dengan oknum pemilik SPBU, tegas Yusri.

Oleh sebab itu, Yusri menyatakan meminta BPK, BPKP serta KPK serius menelisik teknologi sofware dan hardeware yang dibeli oleh pihak Telkom, termasuk dari negara pembelianya.

"Apakah kualitas KW 1 atau KW 3 meskipun merek sama, karena di sinilah dugaan celah permainan 'hengki pengki' ini bisa terjadi, dan harus dijelaskan juga ke publik berapa triliun Rupiah yang dikeluarkan oleh Telkom untuk proyek ini, dan jangan main-main, kalau proyek ini ada mark up, maka rakyat sebagai konsumen BBM akan menanggung akibatnya, karena Pertamina membayar program digitalisasi ini dibebankan dari harga perliter harga jual BBM di SPBU, infonya akan dibebankan fee sekitar Rp 15 perliter, kalau sehari pada kondisi normal Pertamina menjual BBM lewat SPBU 135.000 kilo liter, jadi berapa tuh ?, beber Yusri.

Sementara itu, Direktur Utama PT Patra Niaga, Mas'ud Khamid hingga berita ini dilaporkan, belum menjawab konfirmasi urbannews.id terkait program digitalisasi SPBU ini.

BPH Migas Surati KPK

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menjawab urbannews.id, Selasa (10/11/2020), mengungkapkan pihaknya tidak terlibat sama sekali sejak awal terkait dengan besaran investasi program digitalisasi SPBU itu.

"Terkait spesifikasi dan besaran investasi, BPH Migas tidak pernah terlibat sama sekali sejak awal tandatangan MOU Pertamina dan Telkom," ungkap Fanshurullah Asa.

"Bahkan, BPH Migas pernah membuat surat ke KPK untuk dilakukan audit teknologi terhadap program IT Nozle tersebut," lanjut Fanshurullah Asa.

Dijelaskan Fanshurullah Asa, program Digitalisasi SPBU merupakan program yang sangat penting dan dibutuhkan pemerintah dalam rangka pengendalian penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi biosolar dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) bensin RON 88 untuk transportasi kendaraan bermotor angkutan orang atau barang, agar pendistribusiannya tepat sasaran dan volume.

"Program digitalisasi SPBU bertujuan untuk mendigitalisasi SPBU di seluruh Indonesia dengan target sejumlah 5.518 SPBU, dimana output program tersebut adalah terdigitalisasinya seluruh transaksi penjualan jenis BBM Tertentu di SPBU lengkap dengan pencatatan nomor polisi yang melakukan transaksi JBT di SPBU, terdigitalisasinya stok di SPBU, dan video analytic untuk merekam pelaksanaan transaksi dan mencatat secara automatis setiap transaksi yang dilakukan di SPBU," beber Fanshurullah Asa.

Menurut Fanshurullah Asa, berdasarkan komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada BPH Migas, bahwa PT Pertamina (Persero) menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan pengembangan program digitalisasi SPBU pada tanggal 1 januari 2021.

Fanshurullah Asa membeberkan, status kemajuan pelaksanaan program digitalisasi SPBU untuk status per 7 november 2020, yaitu antara lain;

1. Jumlah SPBU yang terdigitalisasi dengan status BAST adalah sejumlah 4.033 SPBU;
2. Jumlah SPBU yang terpasang kamera CCTV analytic untuk pencatatan nomor polisi secara automatis sejumlah 0 SPBU;
3. Jumlah SPBU yang terpasang EDC untuk mencatat transaksi melalui input nomor polisi oleh operator SPBU sejumlah 5.226 SPBU;
4. Jumlah SPBU yang terpasang ATG untuk melakukan pencatatan jumlah stok BBM di tanki SPBU sejumlah 5.223 SPBU;
5. Persentase kepatuhan pencatatan Nopol untuk JBT biosolar dan JBKP Premium RON 88 adalah berturut-turut sebesar 61% dan 11%;

"Beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengembangan program Digitalisasi SPBU antara lain karakteristik SPBU, jenis dan merek yang berbeda-beda dan sudah berumur atau tua, sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang memerlukan waktu tambahan," beber Fanshurullah Asa.

Kendala lain menurut Fanshurullah Asa adalah adanya limitasi produksi untuk komponen Forecourt Device Management (FDM) dan Forecourt Controller (FC) yang merupakan perangkat untuk Integrasi IT, sehingga pengiriman komponen tersebut dilakukan secara bertahap karena pengadaannya melalui impor.

"Kendala berikutnya perlunya biaya tambahan oleh pihak SPBU untuk upgrade perangkat dispenser eksisting. Selain itu, adanya pandemic Covid-19 menyebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan dalam implementasi digitalisasi SBPU," beber Fanshurullah Asa.

Pejabat Telkom bungkam

Sementara itu, terkait pernyataan CERI tersebut, Direktur Human Capital PT Telkom Tbk, Afriwandi dan Project Manager Digitalisasi SPBU di Telkom Judi Achmadi, hingga berita ini dilaporkan tak memberikan keterangan apa pun saat dikinfirmasi urbannews.id, Selasa (10/11/2020).

Terpisah, SVP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman menjawab konfirmasi urbannews.id, menyatakan program digitalisasi masih dalam proses.

"Sesuai dengan info terakhir dalam release yang kami sampaikan, bahwa di sektor pelayanan publik, dalam rangka memperkuat pemantauan penyaluran BBM, memasuki Triwulan ketiga, Pertamina telah melakukan instalasi dan integrasi sistem untuk 5.518 SPBU atau 100% rampung. Selanjutnya, Pertamina sedang memasuki tahap data entry dalam sistem dashboard SPBU yang telah mencapai 95% dan ditargetkan akan tuntas pada akhir 2020," ungkap Fajriyah.

Fajriyah mengatakan, progres tersebut secara rutin mereka laporkan ke pihak-pihak terkait.

"Hal ini secara reguler disampaikan kepada stakeholder terkait, baik DPR, Kementerian ESDM maupun BPH Migas. Bahkan beberapa kali presscon dilakukan bersama dengan BPH Migas untuk update digitalisasi SPBU ini," ungkap Fajriyah.

Sementara itu, mengenai pemasangan alat pemantau CCTV, Fajriyah juga tak menampik program itu belum selesai.

"Untuk CCTV itu adalah pengembangan dari program digitalisasi SPBU yang sudah berjalan, untuk pendataan konsumen berbasis plat kendaraan. Saat ini sudah uji coba di SPBU MT Haryono, dan akan diperluas ujicoba di SPBU lainnya," kata Fajriyah Usman.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB