Categories: City Government

Salamuddin Daeng Menduga Pertamina Takut Buka Suara soal Program Digitalisasi SPBU Senilai Rp 3,6 Triliun

Share

URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Salamuddin Daeng menyatakan Program Digitalisasi SPBU Pertamina mestinya dilaksanakan sungguh-sungguh dan terbuka. Sebab, program tersebut adalah 'tools' masa depan.

"Dan harusnya dilaksanakan secara serius. Terutama di dua BUMN besar kita yakni Pertamina dan Telkom," ungkap Salamuddin Daeng menjawab urbannews.id, Jumat (13/11/2020).

Lebih lanjut mengenai sikap petinggi Pertamina yang tidak terbuka ke publik mengenai hambatan program itu hingga tak kunjung tuntas sejak 2018, Salamudin tak menampik ada ketakutan Pertamina untuk buka-bukaan soal program ini.

"Proyek di Pertamina ini adalah proyek Telkom. Pertamina tampaknya takut buka suara soal ini. Pertanyaannya siapa yang paling bertanggungjawab atas peoyek ini di Telkom," beber Salamuddin.

Salamuddin mengatakan ia juga sedang mengumpulkan data tentang program tersebut. "Saya lihat di laporan keuangan Pertamina 2019 juga tidak ada. Saya lagi coba telusuri di laporan keuangan Telkom," ungkap Salamuddin.

Sementara itu diberitakan urbannews.id sebelumnya, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Tbk, Edy Witjara membenarkan total nilai investasi PT Telkom Tbk pada program digitalisasi SPBU Pertamina mencapai Rp 3,6 Triliun. Jika program itu sudah berjalan, Telkom akan menerima pembayaran Rp 15,25 per liter BBM yang dibeli masyarakat di SPBU Pertamina selama 5 tahun.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman membeberkan keterangan Edy Witjara kepadanya Rabu (11/11/2020) malam.

"Konfirmasi langsung saya ke Pak Edy Witjara dengan media whatsapp pada Rabu 11 November 2020 sore terkait telah disepakati kerjasama antara PT Telkom Tbk dengan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018 untuk program digitalisasi 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. Program itu sesuai surat BPH  Migas Nomor 6 tahun 2013 Tentang Sistem Tehnologi Informasi Dalam Penyaluran BBM, dan surat Menteri ESDM  NOmor 2548/10/MEN/2018 tanggal 12 Maret 2018, surat ditujukan kepada Menteri BUMN, perihal peningkatan akuntabilitas data penyaluran BBM subsidi tetap dan BBM penugasan sesuai Peraturan  Presiden Nomor 191 tahun 2014," ungkap Yusri. 

Dalam konfirmasi itu, Yusri mengungkapkan bahwa rencana sistem digitalisasi SPBU itu awalnya ditetapkan akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019, namun kenyataannya sampai hari ini belum bisa dilaksanakan.

"Berdasarkan data-data kondisi terkini terhadap problem-problem yang menyebabkan semuannya masih tertunda yang dimiliki Yusri, meskipun BPH Migas telah menyatakan sistem digitalisasi ini akan berfungsi penuh pada 1 Januari 2021. Namun kami meragukannya, karena CCTV  Analytic belum terpasang satupun dari jumlah SPBU yang ada," ungkap Yusri dalam konfirmasinya ke Edy Witjara.

"Hanya seingat saya investasinya tidak sebesar itu dan partner Telkom juga tidak hanya Sigma saja, namun beberapa perusahaan yang diajak untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Termasuk model kerjasamanya yang saat ini masih dalam proses amandemen. Terimakasih dan mohon doa semoga program tersebut segera selesai," beber Edy kepada Yusri.

Edy Witjara mengatakan bahwa nilai investasi atau capital expenditure (capex) Telkom pada program tersebut adalah sebesar Rp 1,5 Triliun, dengan nilai per liter Rp 15,25.

Edy Witjara juga mengungkapkan, dalam perencanaan bisnis lima tahun ke depan, Telkom tentunya juga harus mengeluarkan biaya operasional yang kira-kira nilainya sekitar Rp 800 Miliar dan dengan memperhitungkan bunga investasi, sehingga total nilai kontrak total Rp 3,6 Triliun.

Dijelaskan Edy Witjara, nilai tersebut akan diperoleh Telkom jika jumlah penjualan BBM Pertamina mencapai 237.813.668.939 liter dalam lima tahun dipungut per liter Rp 15.25.

Pertebal kocek Telkom

Menurut analisa Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, investasi Telkom di Program Digitalisasi SPBU Pertamina berpotensi memberikan keuntungan sekitar Rp 1,3 triliun bagi kocek Telkom, tinggal dikurangi dengan biaya bunga investasi. 

"Kita sudah mengetahui bahwa total nilai penerimaa Telkom dari project program ini adalah sekitar Rp 3,6 triliun. Diketahui juga bahwa capital expenditure Telkom di sini adalah sekitar Rp 1,5 tiliun. Sedangkan untuk biaya operasional selama lima tahun sekitar Rp 800 miliar. Ini kan artinya ada profit sekitar Rp 1,3 triliun. Angka ini tentu dipotong dengan bunga investasi ya," ungkap Yusri Usman. 

Namun terlepas dari semuanya itu, kata Yusri, kalaupun dianggap kemahalan troughput fee Rp 15,25 perliter, selain masih bisa dinegosiasikan antara Pertamina dengan Telkom adalah sesama BUMN, ini hanya persoalan kocek kiri kocek kanan, namun yang harus diwaspadai oleh tim pemeriksa BPK atau BPKP adalah transaksi pembelajaan modal investasi yang dilakukan anak usaha Telkom, yaitu oleh PT Sigma dengan vendor vendornya, karena disinilah titik rawannya kebocoran itu.

Keterbukaan Edy Witjara dan Bungkamnya Mas'ud Khamid

Berbincang dengan urbannews.id, Rabu (11/11/2020) malam, Yusri Usman mengaku tak bisa menahan diri untuk memberikan apresiasi tinggi kepada Edy Witjara. Hal itu ia lontarkan lantaran pejabat teras di PT Telkom Tbk itu tidak menutup-nutupi informasi kepada publik.

"Saya kira kita harus fair dan memberikan apresiasi tinggi kepada beliau. Karena terbuka kepada publik soal data-data. Ini hebat dan sangat kooperatif, dan dia bahkan menutupi bahwa proyek ini dirintis oleh direktur sebelum dia, yaitu Dian Rahmawan yang pada Juni 2019 telah diangkat menjadi Dirut Pelindo 1, sehingga sikap Edy melindungi temannya juga perlu diapresiasi. Itu bisa salah satu contoh baik direksi BUMN yang ada saham publiknya," ulas Yusri.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Yusri Usman juga mengkonfirmasi mengenai program digitalisasi SPBU Pertamina ini ke Direktur Utama PT Patra Niaga, Mas'ud Khamid. Namun, alih-alih memberikan keterangan gamblang apa adanya sebagaimana dilakukan Edy Witjara, Mas'ud Khamid malah memblokir nomor Whatsapp milik Yusri Usman.

Urbannews.id pun sempat mengkonfirmasi mengenai program yang sudah bertahun-tahun belum tuntas ini kepada Mas'ud Khamid. Namun, setali tiga uang, ia tak mengindahkan konfirmasi urbannews.id. 

Seakan tak mau kalah dengan sikap Mas'ud Khamid itu, SVP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman hanya memberi keterangan bahwa program itu masih terus berjalan. Ia tak memberikan keterangan mengenai penyebab belum adanya CCTV pemantau pelat nomor kendaraan di SPBU. 

Sementara itu, melihat perbandingan sikap pejabat Telkom dan Pertamina tersebut, Yusri Usman mengaku merasa heran. Menurutnya, mestinya yang ngotot dalam program ini harusnya pejabat Pertamina.

"Sebab kan program ini untuk meminimalisir adanya kebocoran penyaluran BBM ke pihak yang tidak berhak. Kita sehari-hari juga masih mendengar sampai saat ini ada penyelewengan BBM subsidi ke sektor tambang dan perkebunan secara ilegal kan. Makanya kita menjadi heran, mestinya Pertamina lah yang mendeaak program ini secepatnya berjalan. Atau ada apa ini sebenarnya yang sedang terjadi di manajemen Pertamina saat ini," heran dan jadi tanda tanya Yusri.

Harusnya tim investasi dan komite audit bentukan Ahok, kata Yusri, bisa serius menelisik angka-angka investasi ini, bisa jadi nilai troughput fee tidak wajar yang harus dibayarkan Pertamina.

Jika ditemukan adanya penyimpangan, kata Yusri, maka Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina bisa memberikan rekomendasi ke Menteri BUMN agar Mas'ud Khamid dikembalikan ke Telkom, mungkin disana dia lebih tepat.

'Amarah' BPH Migas

Terpisah, sebelumnya Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa blak-blakan kepada urbannews.id mengenai molor berkali-kalinya program digitalisasi SPBU Pertamina itu. 

Fanshurullah Asa menjawab urbannews.id, Selasa (10/11/2020), mengungkapkan pihaknya tidak terlibat sama sekali sejak awal terkait dengan besaran investasi program digitalisasi SPBU itu.

"Terkait spesifikasi dan besaran investasi, BPH Migas tidak pernah terlibat sama sekali sejak awal tandatangan MOU Pertamina dan Telkom," ungkap Fanshurullah Asa.

"Bahkan, BPH Migas pernah membuat surat ke KPK untuk dilakukan audit teknologi terhadap program IT Nozle tersebut," lanjut Fanshurullah Asa.

Dijelaskan Fanshurullah Asa, program Digitalisasi SPBU merupakan program yang sangat penting dan dibutuhkan pemerintah dalam rangka pengendalian penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi biosolar dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) bensin RON 88 untuk transportasi kendaraan bermotor angkutan orang atau barang, agar pendistribusiannya tepat sasaran dan volume.

"Program digitalisasi SPBU bertujuan untuk mendigitalisasi SPBU di seluruh Indonesia dengan target sejumlah 5.518 SPBU, dimana output program tersebut adalah terdigitalisasinya seluruh transaksi penjualan jenis BBM Tertentu di SPBU lengkap dengan pencatatan nomor polisi yang melakukan transaksi JBT di SPBU, terdigitalisasinya stok di SPBU, dan video analytic untuk merekam pelaksanaan transaksi dan mencatat secara automatis setiap transaksi yang dilakukan di SPBU," beber Fanshurullah Asa.

Menurut Fanshurullah Asa, berdasarkan komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada BPH Migas, bahwa PT Pertamina (Persero) menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan pengembangan program digitalisasi  SPBU pada tanggal 1 januari 2021.

Kewajaran Capex Telkom Rp 1,5 Triliun

PT Telkom Tbk telah menyatakan membelanjakan Rp 1,5 triliun untuk belanja modal pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pelaksanaan program digitalisasi SPBU Pertamina. 

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa sebelumya kepada urbannews.id telah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit teknologi terkait belanja modal Rp 1,5 triliun itu.

Digitalisasi Era Dian Rahmawan

Program digitalisasi SPBU Pertamina yang dijalankan Telkom dan Pertamina diawali sekitar tahun 2018. Kala itu, Direktur Enterprise dan Bussiness Service PT Telkom Tbk dijabat oleh Dian Rachmawan. 

Usai penandatangan kerjasama Telkom dan Pertamina, Dian pindah menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo I. Saat ini, ia diketahui menjabat sebagai Direktur Wholesale and International Service PT Telkom Tbk.

Urbannews.id telah berupaya mengkonfirmasi mengenai kerjasama Digitalisasi SPBU ini ke Dian. Namun, tiga nomor telepon yang diketahui miliknya, dalam keadaan tidak aktif.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB