Categories: City Government

Direktur Enterprise Telkom: Kami Berusaha Mempercepat Penyelesaian Program Digitalisasi SPBU Pertamina

Share

URBANNEWS.ID - Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom Tbk, Edi Witjara menegaskan Telkom terus berusaha mempercepat penyelesaian program digitalisasi SPBU Pertamina. 

"Telkom sebagai pelaksana saat ini berusaha untuk akselerasi, sehingga program tersebut segera selesai dan memberikan benefit kepada Pertamina juga Negara. Mohon doa dan supportnya," ungkap Edi Witjara kepada urbannews.id, Kamis (19/11/2020).

Sebelumnya diberitakan, pengerjaan proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang merupakan kerjasama PT Telkom Tbk dengan PT Pertamina (Persero) tidak dijalankan secara serius. Hal itu terlihat dari tujuh kali operasi yang tertunda alias mangkrak.

Demikian diungkapkan Koordinator Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman menjawab urbannews.id, Selasa (17/11/2020).

"Diduga banyak pihak yang sengaja menghambat jalannya program ini, karena secara regulasi sudah tegas seperti Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2013, tindak lanjuti surat Menteri ESDM Nomor 2548/10/men/2018 12 Maret 2018 dalam rangka peningkatan akuntabilitas data penyaluran BBM. Namun anehnya program Digitalisasi SPBU hingga saat ini belum rampung juga," ulas Jajang.

Karena mangkraknya program ini, lanjut Jajang, 5.518 SPBU tidak terpantau, bagaimana stok, volume penjualan dan besaran nilai transaksi. "Tak heran banyak kasus subsidi solar yang diduga tidak tepat sasaran dan banyak dimainkan," ungkap Jajang.

Jajang menyatakan, CBA mendorong BPK segera mengaudit proyek Digitalisasi SPBU Pertamina, dan KPK melakukan penyelidikan atas proyek ini, khususnya pihak ketiga yang ditunjuk PT Telkom karena sudah jelas gagal menjalankan tugasnya.

"BPK dan KPK perlu melakukan pemeriksaan tentang besaran nilai proyek Digitalisasi SPBU Pertamina  karena ada dugaan Mark up Anggaran," ujar Jajang.

BPH Migas Surati KPK

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menjawab urbannews.id, Selasa (10/11/2020), mengungkapkan pihaknya tidak terlibat sama sekali sejak awal terkait dengan besaran investasi program digitalisasi SPBU itu.

"Terkait spesifikasi dan besaran investasi, BPH Migas tidak pernah terlibat sama sekali sejak awal tandatangan MOU Pertamina dan Telkom," ungkap Fanshurullah Asa.

"Bahkan, BPH Migas pernah membuat surat ke KPK untuk dilakukan audit teknologi terhadap program IT Nozle tersebut," lanjut Fanshurullah Asa.

Dijelaskan Fanshurullah Asa, program Digitalisasi SPBU merupakan program yang sangat penting dan dibutuhkan pemerintah dalam rangka pengendalian penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi biosolar dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) bensin RON 88 untuk transportasi kendaraan bermotor angkutan orang atau barang, agar pendistribusiannya tepat sasaran dan volume.

"Program digitalisasi SPBU bertujuan untuk mendigitalisasi SPBU di seluruh Indonesia dengan target sejumlah 5.518 SPBU, dimana output program tersebut adalah terdigitalisasinya seluruh transaksi penjualan jenis BBM Tertentu di SPBU lengkap dengan pencatatan nomor polisi yang melakukan transaksi JBT di SPBU, terdigitalisasinya stok di SPBU, dan video analytic untuk merekam pelaksanaan transaksi dan mencatat secara automatis setiap transaksi yang dilakukan di SPBU," beber Fanshurullah Asa.

Menurut Fanshurullah Asa, berdasarkan komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada BPH Migas, bahwa PT Pertamina (Persero) menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan pengembangan program digitalisasi  SPBU pada tanggal 1 januari 2021.

Fanshurullah Asa membeberkan, status kemajuan pelaksanaan program digitalisasi SPBU untuk status per 7 november 2020, yaitu antara lain;

1. Jumlah SPBU yang terdigitalisasi dengan status BAST adalah sejumlah 4.033 SPBU;

2. Jumlah SPBU yang terpasang kamera CCTV analytic untuk pencatatan nomor polisi secara automatis sejumlah 0 SPBU;

3. Jumlah SPBU yang terpasang EDC untuk mencatat transaksi melalui input nomor polisi oleh operator SPBU sejumlah 5.226 SPBU;

4. Jumlah SPBU yang terpasang ATG untuk melakukan pencatatan jumlah stok BBM di tanki SPBU sejumlah 5.223 SPBU;

5. Persentase kepatuhan pencatatan Nopol untuk JBT biosolar dan JBKP Premium RON 88 adalah berturut-turut sebesar 61% dan 11%;

"Beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengembangan program Digitalisasi SPBU antara lain karakteristik SPBU, jenis dan merek yang berbeda-beda dan sudah berumur atau tua, sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang memerlukan waktu tambahan," beber Fanshurullah Asa.

Kendala lain menurut Fanshurullah Asa adalah adanya limitasi produksi untuk komponen Forecourt Device Management (FDM) dan Forecourt Controller (FC) yang merupakan perangkat untuk Integrasi IT, sehingga pengiriman komponen tersebut dilakukan secara bertahap karena pengadaannya melalui impor.

"Kendala berikutnya perlunya biaya tambahan oleh pihak SPBU untuk upgrade perangkat dispenser eksisting. Selain itu, adanya pandemic Covid-19 menyebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan dalam implementasi digitalisasi SBPU," beber Fanshurullah Asa.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB