Categories: City Government

Sekjen dan Kabiro KLIK Kementerian ESDM Bungkam Soal FAME Biosolar Tak Ekonomis

Share

URBANNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ego Syahrial tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengenai program biosolar yang tidak ekonomis. 

Sikap senada juga dilakukan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi. Keduanya bungkam saat dikonfirmasi urbannews.id, Kamis (10/11/2020). Hingga berita ini dilaporkan, tidak ada keterangan apa pun dari keduanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Kamis (10/11/2020) membeberkan bahwa program biodiesel dari produk FAME telah salah jalan. Ia menegaskan, program tersebut tidak ekonomis.

"Kami sejak lama sudah menyatakan bahwa program B20 berbahan baku FAME (Fatic Acid Methyl Ester) adalah proyek yang tidak ekonomis. Selain itu akibat adanya kandungan oksigen dalam FAME, telah mengakibatkan konsumen harus agak boros membersihkan dan lebih cepat mengganti filternya dari yang lazim, bahkan untuk kendaraan berat banyak ditemukan masalah, termasuk kenderaan saya sendiri sempat bermasalah, ungkap Yusri.

Sebab, kata Yusri, tak ada satu pun negara di dunia ini yang melaksanakan program biodiesel berbahan baku FAME melebih 10%, Malaysia saja hanya mencapai B10 paling mentok.

"Sehingga kalau kebijakan pemerintah mengharuskan peningkatan program dari B20 menjadi B30 dan seterusnya menjadi B50 sampai B100 dengan mengharuskan berbahan baku FAME, itu terkesan kental pemerintah hanya ingin menyelamatkan konglomerat sawit yang produk CPO-nya sedang diboikot Eropa, daripada program itu untuk menyelamatkan defisit transaksi berjalan dan menolong petani sawit serta Pertamina," kata Yusri.

Yusri mengatakan, pihaknya menduga, ada pembisik yang telah menjerumuskan Presiden Jokowi telah salah menerapkan program biodisel ini. "Karena, naiknya kadar minyak nabati dalam program B30, otomatis akan menaikan pasokan atau kebutuhan FAME dari 6,6 juta kiloliter menjadi 9,5 juta kiloliter," beber Yusri.

Jika melihat program B30 dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 227 K/10/MEN/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Percampuran Bahan Bakar Nabati Jenis B30 kedalam Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang ditandai tangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 November 2019, maka Menteri ESDM yang harus bertanggung jawab terhadap kebijakan salah jalan ini, kata Yusri.

Setiap tahun, kata Yusri, produsen FAME yang tergabung dalam Aprobi (Asosisasi Produsen Biofeul Indonesia), akan memperoleh subsidi dari dana sawit sekitar diatas  Rp 10 Triliun per tahun, apabila program B30 berjalan.

"Di sisi yang lain, akibat peningkatan program B30, ekses solar dari kilang Pertamina semakin meningkat tinggi, karena kualitas solarnya dibawah standard, sejak program B20 dijalankan, Pertamina sudah sejak tahun 2017 telah  mengekspor solar dengan harga merugi terus sampai saat ini," ulas Yusri.

Menurut Yusri, dana yang dipungut oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setiap tahunnya dari PPN Tandan Buah Segar dan bea keluar dan CPO dan Produk turunannnya mencapai sekitar Rp 12 triliun hingga Rp 15 Triliun.

"Padahal, menurut Darmin Nasution ketika masih sebagai Menteri Kordinator Perekonomian pada September 2019, penggunaan dana pungut sawit itu diprioritaskan untuk peremajaan tanaman sawit, bukan untuk memsubsidi FAME," ungkap Yusri.

"Karena solar murni Pertamina itu sudah mendapat subsidi Rp 2000 perliter dari APBN . Adapun penggunaan dana sawit itu untuk kebutuhan peremajaan sawit dan setiap petani plasma mendapat bantuan sebesar Rp 100 juta," lanjut Yusri.

Menurut Yusri, Darmin pernah mengatakan pada akhir tahun 2019, target pemerintah untuk meremajakan tananam sawit petani plasma seluas 180.000 hektar. "Untuk memverifikasi apakah targetnya tercapai dan  sudah tepat sasaran petani yang menerimanya, kami tidak paham apakah ini masuk ranah BPK atau BPKP yang mengauditnya?," sambung Yusri.

Yusri mengatakan, infonya program peremajaan tanaman sawit rakyat banyak tertunda, karena dana pungut sawit itu telah digunakan untuk subsidi FAME, tetapi karena dana pungut sawit itu pun tak cukup untuk mensubsidi FAME. Ironisnya pemerintah terpaksa merogoh koceknya sebesar Rp 2,78 Trliun pada tahun ini dari APBN.

"Cilakanya lagi, entah ide dari mana datangnya, Pertamina selama ini sedang sibuk menjalankan program D100 Green Diesel berbahan baku RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil) yang harganya per kilogram Rp 12.500 atau setara 3 liter minyak mentah berdasarkan rilis Kementerian ESDM pada bulan November 2020 angka ICP USD 38,07 per barel," ulas Yusri.

Pertamina dengan konyolnya lagi, kata Yusri, mengatakan bahwa program D100 Green Diesel yang diuji coba disaksikan Menteri Perindustiran Agus Gumawang Kartasasmita dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, pada 22 Juli 2020 di kilang Plaju Palembang cukup berhasil, itu pun diframing sebagai kado HUT Kemerdekaan RI dari Pertamina dengan bangganya.

"Ternyata saat itu yang diuji coba penggunaan kendaraan itu adalah B50, yang merupakan percampuran Dexlite (50%), FAME (30%) dan D100 (20%). Sejak itu, kami melalui media dan Corsec Pertamina telah berulang kali mempertanyakan berapa harga keekonomian perliter produk D100 berbahan baku RBDPO dengan katalis merah putih ditambah biaya procesing kilang dan transportasi ke SPBU, bahkan sudah lima bulan lebih pihak Pertamina bungkam," ungkap Yusri.

Terakhir, kata Yusri, pada 5 September 2020, Pertamina melalui VP Corcom Fajriyah Usman telah megeluarkan rilis seolah-olah berhasil mengeskpor diesel kualitas Euro 4 ke Malaysia setiap bulan sebanyak 200.000 barel, dengan nilai USD 9,5 juta dari kilang Balipapan.

"Setelah kami kejar konfirmasi ke Corcom Pertamina pusat dan Pertamina Balikpapan, terakhir terungkap dari keterangan Dirut PT Kilang Pertamina International Iganatius Telulembang di depan Rapat Komisi VI DPR RI pada 5/10/2020, yang mengaku bahwa solar itu dijual rugi, itu pun karena bingung storage sudah penuh," ulas Yusri.

"Harusnya Pertamina dan Pemerintah lebih cerdas, menggunakan BPPT untuk mencari teknologi biodisel yang harga produknya jauh lebih murah dan produknya berkualitas,  tetapi bahan bakunya bukan berasal bahan bakunya FAME, apalagi RBDPO," ungkap Yusri lagi.

Ternyata, kata Yusri, sekarang sudah ada tehnologi dari Eropa yang bisa mengahasilkan biodiesel lebih efisien dan produknya berstandar BBM Euro 5, yaitu tehnologi HVO (Hydrotrated Vegetable Oil) dan Syntetic diesel Oil Euro 5, dan BPPT telah mengkajinya. "Pertanyaannya, mengapa Pertamina tidak berkordinasi dengan BPPT soal program Biodiesel ini?," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri membeberkan, teknologi yang tepat yang dipilih bisa mengolah langsung TBS, CPO, minyak goreng bekas, janjang sawit, batang sawit, low rank coal dan lemak binatang adalah pilihan tepat untuk menghindari kelebihan suplai CPO yang dapat diserap kebutuhan dalam negeri,  dan itu bisa menjaga harga CPO  bisa relatif stabil di pasaran internasional, akibat  sekarang lagi diboikot masyarakat Eropa.

"Pertanyaannya kritisnya sekarang adalah, apakah Kementerian ESDM dan BUMN dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina ikut terpapar kartel sawit juga kah ?," tutup Yusri.

Tanpa peta jalan

Sementara itu, dilansir cnnindonesia.com, Rabu (18/11/2020), Ekonom Senior Faisal Basri menilai program biodiesel Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang jelas. Menurut dia, program itu memiliki lebih banyak mudarat daripada maslahat.

Disebut tidak jelas karena pemerintah mengabaikan tren konsumsi minyak nabati untuk biofuel yang menurun secara global. Jika konsumsi global turun, maka mau tidak mau pasar dalam negeri lah yang harus menyerap produksi biodiesel.

Sebagai salah satu negara yang memasok biodiesel terbesar, Faisal memprediksi akan banyak pabrik biodiesel yang menganggur di masa depan.

Jika ingin meneruskan subsidi biodiesel, pemerintah juga harus menyiapkan dana bailout (talangan) agar produsen biodiesel dalam negeri dapat bertahan di masa depan.

"Saya katakan kalau tidak ada roadmap, porsi dari sawit yang harus dipasarkan di dalam negeri makin besar dan oleh karena itu subsidi makin besar," katanya dalam diskusi daring Greenpeace bertajuk 'Kebijakan Biodiesel Untuk Siapa?' pada Rabu (18/11).

Lalu, pengembangan biodiesel juga disebut Faisal menekan defisit transaksi berjalan (CAD). Berdasarkan perhitungan opportunity cost, ia bilang telah terjadi defisit perdagangan yang kian melebar setiap tahunnya.

Menurut dia, defisit untuk 2019 sebesar Rp85,2 triliun atau sekitar US$6,1 miliar, lebih besar dari 2018, yakni Rp72,1 triliun atawa US$5 miliar.

Opportunity cost yang dimaksudnya adalah pendapatan ekspor yang dikorbankan pemerintah dari konsumsi biofuel dan pemakaian biodiesel untuk kebutuhan domestik.

"Tidak ada yang namanya penghematan devisa di sana, justru penggerogotan devisa karena penghematan yang kita dapatkan dari tidak mengimpor solar jauh lebih kecil, karena tidak mengimpor solar kan hanya 30 persen kalau B30. Lalu, kehilangan kesempatan ekspor CPO," jelasnya.

Belum lagi, soal efektivitas kebijakan biodiesel yang sepenuhnya dipengaruhi oleh harga CPO dan minyak mentah dunia yang di luar kendali pemerintah.

Karena itu, Faisal mengaku heran pemerintah ngotot mendorong program B30 yang dia nilai tak menguntungkan pemerintah ataupun petani CPO.

Dia curiga kebijakan dibuat untuk memastikan keberlangsungan industri terkait yang pemainnya terbatas.

"Kebijakan ini jauh api dan panggang, bahkan semakin membuat perekonomian Indonesia dirugikan besar, yang diuntungkan hanya segelintir orang pemilik pabrik biodiesel," tutupnya.

Pada sidang tahunan MPR, Agustus lalu, Jokowi menyebut program biodiesel membuat pemerintah mampu menekan nilai impor minyak pada 2019 lalu.

PT Pertamina (Persero) pun membenarkan bahwa implementasi B20 dan B30 telah menghemat devisa negara sebesar Rp43,8 triliun pada 2019. Tahun ini, ditargetkan menghemat devisa hingga Rp63,4 triliun dari program B30.

Kondisi itu terkonfirmasi oleh data impor hasil minyak Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat, impor hasil minyak secara tahunan turun 11,73 persen menjadi 10,33 juta ton. Adapun nilai impor hasil minyak sepanjang semester I 2020 merosot 39,3 persen menjadi US$1,98 miliar.(hen/cnnindonesia.com)

Tags: Biodiesel

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB