Categories: City Government

Soal Royalti Hilirisasi Batubara Nol Persen, CERI: DPR Kok Baru Ribut Sekarang

Share

URBANNEWS.ID - Pertanyaan soal royalti nol persen untuk hilirisasi batubara dari sebagian anggota Komisi VII DPR RI kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara dengar pendapat di gedung DPR, Senin (23/11/2020), dinilai aneh dan konyol.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Rabu (25/11/2020).

"Sikap itu sama saja dengan mempertanyakan keputusan yang telah dibuatnya sendiri, yakni kebijakan royalti nol persen untuk hilirisasi batubara di tengah UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan. Ibarat menelan ludah sendiri," ungkap Yusri Usman.

Yusri mengatakan, informasinya selama rapat itu ada anggota DPR yang menyatakan dengan sikap kerasnya, bahwa kebijakan royalti nol persen bertentangan dengan konstitusi.

"Yang menjadi persoalan dan pertanyaan nya adalah, mengapa teriakan-teriakan itu baru muncul setelah UU Cipta Kerja telah diundangkan," ungkap Yusri.

Bahkan, kata Yusri, di saat dulu soal royalti nol persen menjadi perdebatan publik , hanya menyisakan kenangan atas sikap diam DPR dan Menteri ESDM. "Bisa jadi nol persen memang menjadi usulan Menko atau Oligarki yang membuat semua diam tak bergerak," ungkap Yusri.

Dijelaskan Yusri, aturan royalti nol persen sudah tertera di dalam pasal 39 pada UU Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020 kluster Minerba. Ada pun pasal baru itu telah disisipkan di antara Pasal 128 dan 129 UU Nomor 4 tahun 2009.

Menurut Yusri, semua itu merupakan produk Undang Undang dari usulan pemerintah pada 12 Febuari 2020, yang telah dibahas bersama panja DPR Komisi VII dan sudah disahkan oleh Paripurna DPR.

"Adapun pasal baru itu, yakni Pasal 128 A, yang pada Ayat 2 disebutkan soal pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat pengenaan royalti nol persen. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pasal tersebut akan digunakan juga pada skema PLTU di mulut tambang," ulas Yusri.

Sehingga, kata Yusri, pelanggaran terhadap konstitusi itu adalah merupakan tanggung jawab melekat bagi semua anggota DPR dengan Pemerintah, karena sejak awal ikut mengusulkan, membahas dan telah menyetujuinya menjadi UU.

"Aneh dan lucunya mengapa baru sekarang menyatakan keberatan dan mempertanyakannya. Kepentingan apa dan kemana arahnya, itu yang justru menjadi pertanyaan baru bagi publik," ungkap Yusri lagi.

Lucu dan konyol nya lagi, kata Yusri, Menteri ESDM dalam menjawab pertanyaan anggota Komisi VII tersebut juga menunjukkan ketidakmengertiannya tentang apa makna, arti dan filosofi royalti, dengan mengatakan bahwa royalti nol persen itu hanya sebatas untuk jumlah batubara yang dihilirisasikan.

"Padahal secara filosofi, pengenaan royalti itu adalah sebuah bentuk sahnya peralihan kepemilikan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh negara atas sumber daya alam kepada penambang," ungkap Yusri.

Tidak hanya itu, kata Yusri, CERI juga mencermati di dalam ketentuan bahwa UU Minerba dan UU Omnibus kluster Minerba soal hilangnya batasan luasan tambang. Hal itu menurut Yusri telah mengesampingkan hak prioritas BUMN untuk memperoleh lahan tambang batubara milik PKP2B generasi satu, yang asal-usulnya juga semua lahan itu awalnya milik PN Batubara.

"Berdasarkan hal-hal itulah, kami bersama koalisi masyarakat sipil peduli pengelolaan sumber daya alam yang konstitusional, setelah melihat isi UU tersebut maka disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi dari produk UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 dan UU Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020 kluster Minerba," ungkap Yusri.

"Oleh sebab itu, kami telah memberikan kuasa penuh kepada rekan rekan kami di koalisi masyarakat sipil untuk melakukan judicial review terhadap UU tersebut di Makamah Konstitusi, dan proses sidang nya sedang berjalan. Semoga Majelis Hakim Makamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan itu, karena produk UU tersebut sangat merugikan kepentingan nasional jangka panjang," tambah Yusri.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi tidak memberikan keterangan apa pun ketika dikonfirmasi urbannews.id, Rabu (25/11/2020).(hen)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB