Categories: Crime Story

CERI: KPK Harus Dalami Keterangan Sekjen Kemensos soal Pengawalan Penegak Hukum atas Anggaran Bansos Ratusan Triliun

Share

URBANNEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) terkait adanya penegak hukum yang ikut mengawal tender atau proses penunjukan langsung bantuan sosial (Bansos) di Kemensos. Sebab, jangan-jangan memang ada pengawalan itu, tetapi telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut, yakni dengan meminta jatah juga dalam proyek Bansos tersebut.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (6/12/2020) soal penetapan status tersangka tindak pidana korupsi terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara oleh KPK.

"Selain itu, KPK harus segera menyita semua dokumen vendor yang ikut ditunjuk sebagai pelaksana bansos oleh PPK Kemensos ini, karena bisa jadi hampir semua itu sejumlah 272 paket diduga modusnya hampir sama, jangan sampai rekanan vendor yang terlibat bisa lolos," ulas Yusri di Medan, Sumatera Utara.

Lebih lanjut diungkapkan Yusri, KPK harus konskewen menerapkan pasal ancaman hukuman mati untuk kasus korupsi dana Bansos ini, sebab dilakukan pada saat negara sedang menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi, dan untuk rasa keadilan bagi rakyat akibat kebiadaban pejabat-pejabat yang ikut dengan sengaja melakukan korupsi.

"Presiden Jokowi sudah sejak awal mengingatkan jangan main-main dengan penggunaan dana Covid 19, maka seharusnya semua pihak untuk mengingat ketetentuan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dan Penjelasannya yang mengancam pidana mati bagi para koruptor yang melakukan perbuatannya pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter," beber Yusri.

Sementara itu, dilansir detik.com, Minggu (6/12/2020), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Jiari Batubara dan beberapa jajaran Kemenaos sebagai tersangka.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras menyebut, Kemensos telah meminta aparat untuk mengawasi bantuan sosial (Bansos) COVID-19.

"Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan intern pemerintah, baik yang ada di intern Kementerian Sosial yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan atau BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial," terang Hartono, saat konferensi pers di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2020).

Dia menjelaskan pengawalan ini diminta karena anggaran Kemensos tahun 2020 sangat besar, yakni ratusan triliun Rupiah.

Meski ada kasus ini di lingkungan kemensos, lanjutnya, program penyaluran bantuan akan tetap berjalan.

"Saat ini total anggaran Kementerian Sosial, ya mengalami suatu perubahan beberapa kali, terakhir besaran anggaran kami adalah Rp 134,00 triliun, ya Rp 134 triliun dan realisasinya sudah lebih dari 97,2 persen untuk per hari ini, per 6 Desember 2020 atau tertinggi dari kementerian/lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial itu sebesar Rp 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98 persen," ungkapnya.

"Lebih lanjut kami beserta jajaran Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program baik itu program yang reguler maupun program yang khusus non reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir," imbuh Hartono.

Dia menjelaskan Kemensos mendukung penuh proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas ditetapkan Juliari Batubara dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka. Kemensos pun, sambungnya, serius untuk memberantas korupsi di lingkungannya.

"Dan tentu kami akan bekerjasama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi," tandas dia.

Kemensos mengadakan paket sembako saat pandemi Corona senilai Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode.

Mensos Juliari Batubara lantas menunjuk Matheus Joko Santoso dan seorang lagi bernama Adi Wahyono alias AW sebagai PPK.

"Saudara JPB selaku Menteri Sosial MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers pada Minggu (6/12) dini hari.

"Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial," imbuhnya.

Lalu dari Mei hingga November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan sejumlah penyedia sebagai rekanan di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke, serta PT Rajawali Parama Indonesia (PT RPI) yang diduga milik Matheus Joko Santoso sendiri. Penunjukan PT RPI ini diduga diketahui Juliari Batubara sebagai Mensos dan disetujui Adi Wahyono.

Dari konstruksi kasus itu KPK menetapkan 5 orang tersangka yaitu sebagai penerima Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Sedangkan Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai pemberi.(hen/detik.com)

Berita Terbaru

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin),…

24 Januari 2021 | 10:18 WIB

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.…

21 Januari 2021 | 22:09 WIB

Andre Nasution Nyatakan Kesiapan untuk Bangkitkan Kejayaan ORARI Riau

URBANNEWS.ID - Achmad Novian Nasution menyatakan siap menjadi Ketua Organisasi Radio Amatir (ORARI) Provinsi Riau periode 2021-2026. Pria yang lebih…

20 Januari 2021 | 19:51 WIB

Perusahaan Jasa Konstruksi Menang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan di Kemendes, CBA: KPK Harus Usut Ini dan Panggil Menteri Desa

URBANNEWS.ID - Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan…

19 Januari 2021 | 21:01 WIB

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB