Categories: City Government

KPK Bantah Beri Rekomendasi Ekspor Minyak Mentah, CERI: Jangan Sampai Ada ‘Kongkalingkong’ saat Tender

Share

URBANNEWS.ID - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyatakan lembaga anti rasuah itu belum mengeluarkan rekomendasi terkait rencana ekspor minyak mentah Lapangan Banyu Urip.

"KPK belum mengeluarkan rekomendasi apapun tentang hal ini," kata Pahala Nainggolan menjawab urbannews.id, Kamis (17/12/2020).

Pahala menjawab singkat meski Urbannews.id membeberkan kepada Pahala beberapa informasi terkait hal tersebut.

Di antaranya, urbannews.id membeberkan bahwa dengan 75 persen kapasitas kilang Pertamina dijalankan, maka kebutuhan minyak mentah perhari sekitar 750.000 barel, lifting nasional hanya sekitar 710.000 barel perhari. Dari hasil itu, milik Pertamina dan bagian negara hanya sekitar 500.000 barel, artinya tanpa dieskpor minyak mentah Banyu Urip bagian negara, Pertamina masih kekurangan pasokan minyak mentah untuk kilangnya. Urbannews menanyakan apakah kondisi ini menjadi pertimbangan KPK dalam memberikan rekomendasi boleh ekspor.

Urbannews.id juga menanyakan apa sikap KPK atas rencana penjualan minyak mentah Banyu Urip bagian negara itu, apakah KPK diperlihatkan juga bukti oleh pihak Pertamina bahwa membeli minyak mentah dari luar lebih ekonomis daripada beli minyak mentah Banyu Urip itu, jika benar berapakah keuntungan atau penghematan yang diperoleh Pertamina atas kebijakan itu? Sehingga KPK berpendapat dibolehkan ekspor minyak mentah Banyu Urip?

Tak hanya itu, urbannews juga menanyakan ke Pahala apakah SKK Migas ada memberitahukan kepada KPK tentang bagaimana mekanisme SKK Migas dalam melakukan tender jual minyak mentah Banyu Urip itu dan apakah melalui mekanisme tender atau tunjuk langsung, dan jika ada bagaimana keterangan SKK Migas kepada KPK.

Tak ketinggalan, urbannews juga menanyakan ke Pahala, jika minyak mentah itu sudah berhasil dijual, apakah harga jualnya lebih murah atau sama dengan harga yang dijual oleh Exxon Mobil Cepu, dan apakah KPK ada meminta data perbandingan itu, sebagai ikut bertanggung jawab telah memberikan rekomendasi.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman belum memberikan keterangan terkait rencana ekspor minyak mentah Lapangan Banyu Urip. "Nanti bu Susana yang memberi keterangan ya, kita sekarang sudah satu pintu," ungkap Fatar Yani.

Penugasan

Sementara itu sebelumnya, dilansir cnnindonesia.com, Corporate Secretary Sub holding Refining & Petrochemical Ifki Sukarya yang dilansir bisnis.com pada 9 November 2020, dimana disebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) menyatakan bakal menyerap minyak mentah atau crude bagian milik pemerintah dari hasil produksi Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu.

Corporate Secretary Sub holding Refining & Petrochemical Ifki Sukarya mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan penugasan untuk menyerap crude dari Lapangan Banyu Urip.

Di sisi lain, berdasarkan paparan Pertamina, selama pandemi Covid-19, kilang Pertamina dioperasikan pada kapasitas minimum (turn down ratio) 75 persen.

"Pertamina mendapatkan penugasan dari SKK Migas untuk mengelola minyak mentah milik negara. Bahwa saat ini diserap bukan hanya untuk mencegah curtailment [pembatasan produksi] tapi bagian tugas yang sudah berjalan sejak lama," katanya kepada Bisnis, Jumat (6/11/2020).

Jangan ada kongkalingkong tender

Sementara itu terpisah, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan tidak seharusnya Deputi Monetisasi SKK Migas menyatakan ke publik melalui media massa bahwa harga ekspor minyak mentah Lapangan Banyu Urip akan dijual dengan harga di bawah ICP. Menurut Yusri, sikap dia itu patut dicurigai.

"Tidak seharusnya itu diumbar ke publik, sebab itu kan akan ditender. Jika ditender, maka harga terbaik yang akan didapat negara. Nah, di sini berlaku mekanisme pasar, prinsip supply dan demand. Jadi jika sudah dilelang, ya berapa harga yang terbaik, itu lah yang diperoleh negara," kata Yusri Usman.

Selain itu, Yusri juga menyayangkan keterlibatan KPK yang terlalu jauh masuk ke aspek teknis dalam hal infonya ikut memberikan rekomendasi dalam hal penjualan minyak mentah Lapangan Banyu Urip jika memperoleh harga di bawah ICP.

"Saya kira ranah itu sudah sangat teknis ya. Kalau sudah tender, ya harga terbaik yang menang, sebaiknya KPK pantau apakah proses tendernya transparan atau tidak, kemudian bandingkan dengan harga impor minyak mentah yang dilakukan ISC Pertamina, mana lebih murah seperti yang dikatakan Ahok, kemudian periksa berapa harga jual Exxon Mobil Cepu Limited, apakah sama atau tidak, itu semuanya sangat mudah bagi KPK," kata Yusri.

Meski demikian, Yusri mewanti-wanti jangan sampai ada kongkalingkong dalam pelaksanaan tender penjualan minyak mentah Lapangan Banyu Urip itu.

"Jika sudah dalam keadaan mesti tender, ya saya kira tidak ada masalah. Ini pakai prinsip ekonomi saja. Tapi jangan sampai ada kongkalingkong, yang tentunya akan mengakibatkan kerugian lebih besar bagi negara," beber Yusri.

Sementara itu menurut Yusri, ia memperoleh informasi adanya rencana SKK Migas menjual minyak mentah bagian negara sebanyak 6 juta barrel. Dengan asumsi harga minyak mentah per barel setara USD 40, maka hasil penjualannya sekitar USD 240 juta.(hen)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB