Categories: City Government

Kementerian ESDM Bungkam Soal Program Biodiesel, Pengamat: Ini Kerjaan yang Nggak Masuk Akal

Share

URBANNEWS.ID - Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Agung Pribadi bungkam terkait program biodiesel Indonesia. Ia tak memberikan sepotong keterangan pun ketika dimintai konfirmasi urbannews.id seputar program biodiesel tersebut, Kamis (17/12/2020).

Sementara itu terpisah, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengatakan, pernyataan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadang Kusnida pada acara diskusi Masa Depan Biodiesel Indonesia di kanal Youtube Majalah Sawit Indonesia pada Rabu (16/12/2020) sebagai sebuah pernyataan yang aneh dan lucu serta terkesan memalukan.

"Dia telah mengatakan bahwa Indonesia dalam 10 tahun ke depan harus memproduksi bahan baku biofuel tak cuma dari CPO. Sementara Singapore saja yang tidak punya lahan sawit, tetapi sejak tahun 2008 sudah membangun industri biodiesel HVO 100 dengan bahan baku tidak dengan FAME, yaitu sebagian dari CPO, dan sebagian bahan baku dari lemak sapi dengan menggunakan tehnologi Neste Oil," ungkap Yusri.

Jadi, kata Yusri, Indonesia sudah ketinggalan sangat jauh soal penggunaan teknologi biodiesel. "Harusnya sebelum sangat terlambat, inilah sekarang saatnya harus digenjot, sehingga dalam teknologi Indonesia selalu terlambat pikir, apalagi dalam menerapkan kebijakannya, bisa lebih parah lagi," tukas Yusri.

"Sudahlah, Kementerian ESDM tidak perlu lagi harus mengajarkan soal menggunakan bahan baku apa yang akan dibuat untuk B100, karena prinsipnya semua yang mengandung karbon bisa diproses jadi B100, tinggal kejelian kita dalam memlilih teknologi agar kualitas dan harga produknya efisien," sambung Yusri.

Menurut Yusri, Kementerian ESDM cukup sebatas membuat regulasi menyangkut standar kualitas atau SNI dan Pertamina sebagai offtaker. "Soal teknologi diserahkan saja kepada perguruaan tinggi, LIPI, Lemigas, Batan, BPPT, Litbang Kementan dan lembaga peneliti swasta," kata Yusri.

Terbukti, kata Yusri, sampai saat ini ternyata program B30, dan akan dilanjutkan menuju ke B40 berbasiskan FAME, sangat merugikan banyak pihak.

"Yaitu terutama petani sawit karena dikenakan dana pungut sawit dari PPn TBS dan bea keluar ekspor CPO. Pungutan oleh Badan Penglola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa mencapai dari USD 55 hingga USD 225 per ton sesuai Permenkeu Nomor 191/PMK.05/2020 yang merupakan perubahan dari Permenkeu Nomor 57/PMK.05/2020, yaitu nilai potongan tergantung harga CPO di pasaran saat dilakukan pemungutan," beber Yusri.

Sehingga, kata Yusri, program biodiesel yang sudah dijalankan sejak tahun 2014 hingga 2020, sudah mencapai sekitar Rp 200 triliun dana subsidi untuk FAME, subsidi tetap solar oleh APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 yang merupakan perubahan Perpres Nomor 191 tahun 2014, yaitu dari subsidi tetap solar Rp 500 per liter menjadi Rp 2000 per liter. Selain itu, Pertamina juga mengalami kerugian cukup besar akibat program B30, karena harus menjual kelebihan solar yang berkualitas rendah dari kilangnya.

"Makanya aneh juga kalau sekarang Pertamina tetap akan menjalankan program D100 berbahan baku RBDPO di kilang, ternyata bahan itu yang jauh lebih mahal dari FAME," ungkap Yusri.

"Kami berpendapat, bahwa program Biodiesel berbahan baku FAME yaitu dari B10, B20, B30, akan ke B40 adalah program dadakan Pemerintah yang dicurigai hanya ingin menyelamatkan kartel sawit yang memproduksi FAME, setelah produknya diboikot oleh masyarakat Eropa," tutup Yusri.

Program tak masuk akal

Sementara itu, praktisi industri nasional, Riza Mutiara, membeberkan bahwa pemaksaan penggunaan FAME untuk biodiesel B20, B30, B40, dn B50, berarti terjadi peningkatan bauran dan akan meningkatkan subsidi bahan bakar minyak. "Dan D100 dari RBDPO lebih konyol lagi, kedua program ini tidak masuk akal," ungkap Riza.

Dijelaskan Riza, HVO B100 dari CPO masih masuk akal karena bisa dipakai 100 persen dan subsidi masih lebih kecil dari penggunaan FAME dan D100.

"Indonesia bisa mengatur supply CPO ke pasar export dan mengontrol harga di pasar export dengan naiknya pemakaian CPO dalam negeri untuk HVO B100," ungkap Riza.

Menurut Riza, FAME menyebabkan harga glycerine jatuh karena over suply, 10 persen by product. "Program biodiesel paling murah adalah synthetic diesel oil B100 euro 5. Teknologinya dari Jerman," beber Riza.

Sementara itu, dilansir cnbcindonesia.com 16 Desember 2020, pemerintah menargetkan bahan baku bahan bakar nabati (BBN/ biofuel) dalam 10 tahun mendatang tidak hanya mengandalkan dari minyak sawit (Crude Palm Oil/ CPO), tapi juga bisa dari limbah maupun turunannya seperti gliserin.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam diskusi 'Masa Depan Biodiesel Indonesia: Bincang Pakar Multi Perpspektif' yang ditayangkan dalam kanal YouTube Majalah Sawit Indonesia, Rabu (16/12/2020).

"Bicara 10 tahun ke depan, kita tidak membatasi sawit adalah biodiesel, menurut saya perluas tidak hanya CPO. Bahwa kita harus mulai memastikan dari hal yang meningkatkan nilai tambah secara konsolidasi, baik dari limbah maupun produknya seperti gliserin," tuturnya dalam acara diskusi tentang biodiesel tersebut.

Selain itu, lanjutnya, dia juga mengatakan kini sudah banyak wacana dan proposal ke pemerintah untuk membangun industri penunjang seperti methanol yang berbasis batu bara maupun gas melalui proses gasifikasi, serta katalis dan lainnya untuk mendukung produksi biodiesel atau bahan bakar minyak berbasis sawit.

"Pemanfaatan produk dan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi akan berkontribusi pada pencapaian target bauran energi terbarukan serta meningkatkan ketahanan energi yang berbasiskan sumber daya dalam negeri," tuturnya.

Dia menyebutkan target biofuel ke depan tidak terbatas untuk biodiesel, tapi juga untuk green gasoline dan bio-avtur, lalu tidak terbatas pada pengusahaan skala besar, melainkan didorong pada pengusahaan berbasis kerakyatan. Begitu pun dengan spesifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

"Ke depan, diharapkan pemanfaatan hasil sawit non-CPO," ujarnya.
Namun demikian, dia mengakui, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan biodiesel tidak hanya pada program B30, namun juga di atas itu seperti B40 dan seterusnya.

'Subsidi' Konglomerat Sawit Langgar Perpres Jokowi

Dilansir cnnindonesia.com pada 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan penyaluran subsidi mencapai Rp68,1 miliar dari dana sawit (CPO Fund) yang masuk kantong para konglomerat sawit dalam kurun waktu Mei 2016 hingga April 2017.

Subsidi tersebut mengacu pada selisih harga biodiesel kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) yang berasal dari selisih besaran Harga Indeks Pasar (HIP) BBN jenis Biodiesel dengan HIP Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.

Selisih harga Biodiesel tersebut dibayarkan dengan menggunakan dana sawit, yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Sementara dana sawit, didapat dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) dan pendapatan atas pengelolaan dana.

Istilah subsidi datang dari Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang perkebunan sawit pada 2016. Dalam kajian itu, lembaga antikorupsi itu mengkritik penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang habis untuk program biodiesel semata.

Berdasarkan temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 yang diterima CNNIndonesia.com, kelebihan subsidi mencapai Rp68,1 miliar didapat dari selisih HIP BBN Biodiesel sebesar Rp13,65 triliun dikurang HIP BBM Solar Rp13,72 triliun.

Kelebihan subsidi muncul lantaran BPDPKS menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) dalam menentukan perhitungan HIP BBN Biodiesel, sedangkan untuk perhitungan HIP BBM Solar menggunakan kurs beli BI.

Menurut BPK, perhitungan tersebut tak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2016.

Pada Pasal 18 ayat (4) UU tersebut menyebutkan bahwa perhitungan untuk pembayaran dana dilakukan paling lambat setiap tiga bulan sekali, berdasarkan HIP BBM jenis minyak solar dan HIP BBN jenis biodiesel pada bulan transaksi dengan rerata kurs tengah BI. Sedangkan yang terjadi, justru perhitungan HIP BBM Solar menggunakan kurs beli BI.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya risiko kelebihan pembayaran oleh BPDPKS kepada BUBBN atas insentif biodiesel yang disalurkan," tulis BPK dalam IHPS II 2017, dikutip Selasa (3/4).

Menanggapi temuan BPK, BPDPKS dan Direktorat Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beralasan penggunaan kurs beli untuk menghitung HIP BBM Solar digunakan agar penghitungan subsidi tidak besar. Tanggapan tersebut dilampirkan BPK dalam IHPS II 2017 tersebut.

Namun, dalam laporan tersebut BPDPKS menyadari kebenaran dari hasil pemeriksaan BPK tersebut. "BPDPKS sependapat dengan temuan BPK," tulis BPDPKS dalam laporan tersebut.

Dari temuan itu, BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPDPKS segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memperjelas regulasi kurs yang digunakan dalam pembayaran selisih HIP BBN Biodiesel dengan HIP BBM Solar, khususnya sejak berlakunya Perpres 24 tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2016.

Tak hanya memberikan 'subsidi berlebih' atas kesalahan penggunaan kurs rupiah di BI, BPK juga menemukan bahwa dana sawit BPDPKS juga 'bocor' lantaran ada kelebihan bayar ongkos angkut Biodiesel ke BUBBN mencapai Rp6,62 miliar.

PT Wilmar Bioenergi Indonesia (WBI) dan PT Wilmar Nabati Indonesia (WINA) disebut mendapat kelebihan ongkos angkut Biodiesel tersebut, masing-masing sebesar Rp,2,04 miliar dan Rp4,58 miliar.

Kelebihan bayar terjadi lantaran perhitungan biaya angkut belum didasari oleh perhitungan dengan formula yang jelas dari BPDPKS dan Kementerian ESDM. Sedangkan yang terjadi di lapangan, perhitungan ongkoas angkut yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM hanya didasarkan pada besaran ongkos angkut yang diusulkan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), pada saat menyalurkan Biodiesel kepada PT Pertamina (Persero).

Kondisi ini menyalahi Keputusan Menteri ESDM No.3239 K/12/MEM/2015 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak.

Atas kelebihan bayar itu, BPK menyebut bahwa BPDPKS belum juga menagih kelebihan ongkos yang terlanjur masuk kantong kedua perusahaan itu. Namun, BPDPKS sependapat dan tak mengelak dari hasil temuan BPK.

Dari temuan itu, BPK merekomendasikan kepada BPDPKS agar segera menagih kelebihan bayar yang terlanjur masuk ke kantong PT WBI dan PT WINA. "BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPDPKS agar melakukan verifikasi kembali terhadap kelebihan pembayaran ongkos angkut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp6,62 miliar," tegas BPK.(hen/cnbcindonesia.com/cnnindonesia.com)

Berita Terbaru

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian…

16 Januari 2021 | 21:44 WIB

Gelar Tinc Batch 6, Telkomsel Dorong Kolaborasi dalam Pengembangan Potensi Digital Inovator Lokal

URBANNEWS.ID – Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul di bidang teknologi digital dari seluruh…

15 Januari 2021 | 10:17 WIB

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID - Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral…

10 Januari 2021 | 07:01 WIB

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,…

8 Januari 2021 | 20:53 WIB

MG HS Sabet Gelar Best Medium SUV, Posisi sebagai Merek Terpercaya di Pasar Otomotif Indonesia Makin Kokoh

URBANNEWS.ID - MG baru saja mencetak tonggak sejarah baru dalam kiprahnya membangun bisnis di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6…

8 Januari 2021 | 20:18 WIB

Aspek Indonesia Ingatkan Jangan Ada Lagi Penyelewengan Bansos untuk Rakyat

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi…

8 Januari 2021 | 15:20 WIB