Padahal, kata Yusri, di Dewan Energi digodok kebijakan energi nasional jangka panjang yang dituangkan dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), sehingga kehadiran Djoko Siswanto sebagai sekretaris dewan energi bisa merusak kredibilitas lembaga itu.
“Saya bingung juga apa prestasi dia sejak di BPH Migas, kemudian sempat Deputi Pengadaan SKK Migas dan Dirjen Migas, itu perjalanan karir dia sebelum jadi sekretaris Dewan Energi Nasional, maka wajar kalau sektor energi kita babak belur saat ini, karena dari sikap asbun atau asal bunyi itu jadi kepala seksi disektor migas saja rasanya belum pantas,” lanjut Yusri.
Dikatakan Yusri, apa dia tidak paham, di dunia hanya Indonesia yang menerapkan program biodiesel di atas 10% berbahan baku FAME, selain harganya mahal dan sudah lebih Rp 100 triliun memakan dana subsidi sawit, yang awalnya dana itu bukan digunakan untuk subsidi FAME, tetapi tujuan awal untuk riset dan peremajaan tanaman sawit rakyat, namun prakteknya terbalik, bahkan menurut catatan BPK banyak penyimpangannya.
“Belum lagi kerugian yang dialami Pertamina sejak diberlakukan B20 saja, sudah terjadi kelebihan produksi solar kilang Pertamina yang susah dijual, dan kelebihan solar Pertamina semakin meningkat dengan dijalankannya program B30, itu terbukti Pertamina jual solar standar Euro 4 secara rugi dari kilang Balikpapan USD 45 perbarel,” beber Yusri.
Dilanjutkan Yusri, hal tersebut akhirnya diakui oleh Dirut PT Kilang Pertamina Indonesia Ignatius Telulembang di depan rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi VI pada 5 Oktober 2020. Padahal sebelumnya Corsec Pertamina Pusat dan Corsec Pertamina kilang Balikpapan saling lempar bola dalam memberikan keterangan saat itu yang awalmya terkesan menyesatkan publik. Ternyata program B30 dari FAME juga telah merugikan konsumen, karena harus lebih boros membersihkan saringan karburatornya dan tenaga kenderaan berkurang jauh apabila dibandingkan dengan menggunakan Dexlite saja, semakin jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan Pertamina Dex.
“Bahkan kita patut curigai ekspor solar kualitas Pertamina Dex itu ke Malaysia bisa terjadi pembalikan, yaitu dimasukan kembali ke Indonesia karena harganya selisihnya bisa 50% lebih, jika eksportir bertindak nakal, di tengah laut sertifikat original asal BBM itu bisa diganti, jika ini terjadi tentu cilaka dua belas ,” beber Yusri.
Apalagi, kata Yusri, Ahok pada acara diskusi virtual tanggal 2 Desember 2020, menyatakan program biodiesel B30 dari FAME *very high cost* alias tidak efisien bagi negara, dan sebaiknya CPO dan FAME itu diekspor saja.
“Sehingga aneh jika Direksi PT KPI masih terus tetap melakukan uji coba produk D100 green diesel dan green gasoline serta green avtur berbahan baku dari RBDPO secara coprocessing kilang, kan harga RBDPO lebih mahal dari FAME, tapi aneh kenapa dipaksakan terus, apa itu karena ditekan kartel sawit?,” ungkap Yusri.
Harusnya, kata Yusri, Pertamina bisa menjalankan pilihan dalam program biodiesel, yaitu memproduksi HVO B100 dengan bahan baku antara lain CPO yang bebas dari isu lingkungan dan supaya pemilik teknologi mau kerja sama, seperti Neste Oil di Singapura dan Eropa, maka beli CPO hanya dari IOI Malaysia. Selain itu juga bisa dari bahan baku lainnya seperti lemak sapi, PFAD dari INL, minyak goreng bekas dari koperasi karyawan restoran cepat saji, dan lain sebagainya.
“Atau bisa juga dengan bahan dari minyak rumput laut dari pengusaha yang kerjasama dengan nelayan dan pemilik tambak. Atau memproduksi synthetic biodiesel B100 euro 5 dengan bahan baku sampah, limbah plastik lowrank. Ini konsep paling bagus. Pemulung bisa hidup, kota bebas sampah, limbah pertanian, kehutanan, perkebunan bisa hidup. Industri UKM mencacah limbah dan menjual ke industri B100. Batubara yang tak laku bisa jadi duit. Contohnya di Mongolia. B100 dari lowrank,” beber Yusri.(hen)