Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

URBANNEWS.ID – Komunitas Pers meminta Kapolri mencabut pasal 2d pada Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). 

Pernyataan Komunitas Pers tersebut sesuai rilis pers yang diterima urbannews.id, Jumat (1/1/2021). Pernyataan itu mencantumkan nama Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Hendriana Yadi, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI) Hendra Eka, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Kemal E Gani, dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut.

Pernyataan Komunitas Pers itu berisi empat poin. Pertama, Komunitas Pers menyatakan Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. 

“Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” ungkap Komunitas Pers dalam pernyataan sikap tersebut.

Pada poin kedua, Komunitas Pers menyatakan Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.